Nomor SE-01/PJ/2022
NASKAH DINAS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KORESPONDENSI INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Nomor SE-57/PJ/2021
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
Nomor SE-56/PJ/2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI
Nomor SE-55/PJ/2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.03/2019
Nomor SE-53/PJ/2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENAHAN BASIS DATA MASTER FILE WAJIB PAJAK
Nomor SE-52/PJ/2021
PETUNJUK UMUM INTERPRETASI DAN PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Nomor SE-49/PJ/2021
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
Nomor SE-48/PJ/2021
PETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN, PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENCABUTAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
Nomor SE-47/PJ/2021
PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BENDAHARA OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
Nomor SE-45/PJ/2021
PENGUJIAN FAKTUR PAJAK YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DAPAT DIKREDITKAN SEBAGAI PAJAK MASUKAN
Nomor SE-44/PJ/2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2021
Nomor SE-43/PJ/2021
STANDARDISASI IDENTITAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK