MSM CONSULTING DOKUMEN SIGN IN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah Keterangan Tertulis P3B Peraturan Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Peraturan Menteri Kehutanan
MSM CONSULTING DOKUMEN SIGN IN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah Keterangan Tertulis P3B Peraturan Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Peraturan Menteri Kehutanan

Semua Dokumen Terkini

P3B

Indonesia-Switzerland (Swiss)

Indonesia-Switzerland (Swiss)

P3B

Indonesia-Tajikistan (Tajikistan)

Indonesia-Tajikistan (Tajikistan)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

KEP-239/PJ/2026

KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​‌​⁠

08 Okt 2026
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 71 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​⁠

29 Sep 2026

Tarif P3B Perbandingan 71 Negara

Negara Dividen Bunga Royalti BPT
Afrika Selatan 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 10% 10% 10% 10%
Aljazair 15% 15% 15% 10%
Amerika Serikat 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% 10%
Armenia 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% 10%
Australia 15% 10% 10% / 15% 15%
Austria BPT 80% dari tarif 15% 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% 12%
Bangladesh 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 10% 10% 10% 10%
Belanda Bunga 5% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun atau penjualan kredit peralatan (Protokol) 5% / 10% 5% jika kepemilikan ≥ 25% 5% / 10% 10% 10%
Belarus 10% 10% 10% 10%
Belgia 15% 10% / 15% 10% 15%
Brunei Darussalam 15% 15% 15% 10%
Bulgaria 15% 10% 10% 15%
China 10% 10% 10% 10%
Denmark 10% / 20% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 15% 15%
Filipina 15% / 20% 15% jika kepemilikan ≥ 25% 15% 15% 20%
Finlandia 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% / 15% 15%
Hong Kong 5% / 10% 5% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 5% 5%
Hungaria 15% 15% 15% –
India 10% 10% 10% 15%
Inggris 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% / 15% 10% –
Iran 7% 10% 12% 7%
Italia 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% / 15% 12%
Jepang 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% 10%
Jerman Imbalan jasa teknik 7,5% 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% / 15% 10%
Kamboja Imbalan jasa teknik 10% 10% 10% 10% –
Kanada 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% 15%
Korea Selatan 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 15% 10%
Korea Utara 10% 10% 10% 10%
Kroasia 10% 10% 10% 10%
Kuwait 10% 5% 20% 10%
Laos 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 10% 10% 10% 10%
Luxembourg Imbalan jasa teknik 10% 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 12,5% 10%
Malaysia Tarif dividen, bunga, royalti sesuai Protokol Perubahan 10% 10% 10% 12,5%
Maroko 10% 10% 10% 10%
Mauritius 5% / 10% 5% jika kepemilikan ≥ 20% 10% 10% 10%
Meksiko 10% 10% 10% –
Mesir 15% 15% 15% 15%
Mongolia 10% 10% 10% 10%
Norwegia 15% 10% 10% / 15% 15%
Pakistan 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 15% 15% 10%
Papua Nugini 15% 10% 10% 15%
Perancis 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% / 15% 10% 10%
Polandia 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 20% 10% 15% 10%
Portugal 10% 10% 10% 10%
Qatar 10% 10% 5% 10%
Republik Ceko 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 20% 12,5% 12,5% 12,5%
Rumania 12,5% / 15% 12,5% jika kepemilikan ≥ 25% 12,5% 12,5% / 15% 12,5%
Rusia 15% 15% 15% 12,5%
Selandia Baru 15% 10% 15% –
Serbia 15% 10% 15% 15%
Seychelles 10% 10% 10% –
Singapura 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 15% 15%
Slowakia 10% 10% 10% / 15% 10%
Spanyol 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% 10%
Sri Lanka 15% 15% 15% –
Sudan 10% 15% 10% 10%
Suriah 10% 10% 15% / 20% 10%
Suriname 15% 15% 15% 15%
Swedia 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% / 15% 15%
Swiss 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 12,5% 10%
Taiwan 10% 10% 10% 5%
Tajikistan 10% 10% 10% 10%
Thailand Tarif dividen dan bunga yang dipotong di Indonesia 15% 15% 10% / 15% –
Tunisia 12% 12% 15% 12%
Turki 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 25% 10% 10% –
Ukraina 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 20% 10% 10% 10%
Uni Emirat Arab 10% 7% 5% 5%
Uzbekistan 10% 10% 10% 10%
Venezuela Imbalan jasa teknik 10% 10% / 15% 10% jika kepemilikan ≥ 10% 10% 20% 10%
Vietnam 15% 15% 15% 10%
Yordania 10% 10% 10% –

Tarif maksimum pemotongan pajak di negara sumber menurut naskah P3B. Tarif dengan garis miring berlaku untuk jenis penghasilan yang berbeda; “–” berarti tidak diatur tarif khusus. Selalu periksa naskah lengkap, protokol, dan ketentuan MLI sebelum menerapkan tarif.

©2026 EDOCS MSM Consulting