Nomor SE-134/PJ/2010
LAPORAN REALISASI RINCIAN ANGGARAN BERDASARKAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) BAGIAN ANGGARAN 015 DAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAS BP PBB BAGIAN ANGGARAN 999 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor PENG-11/PJ.09/2010
PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK PEGAWAI
Nomor 219/PMK.04/2010
PERLAKUAN KEPABEANAN TERHADAP AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
Nomor KEP-386/PJ/2010
PENUNJUKAN TOKO RETAIL
Nomor 1084/KM.1/2010
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 DESEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 12 DESEMBER 2010
Nomor 217/PMK.04/2010
KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
Nomor 215/PMK.03/2010
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR NABATI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor 214/PMK.011/2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 TAHUN 2010
TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Nomor SE-132/PJ/2010
LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
Nomor SE-130/PJ/2010
PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK YANG BERADA DI LUAR DAERAH PABEAN
Nomor SE-131/PJ/2010
PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGEMBALIAN BARANG KENA PAJAK ATAU PEMBATALAN JASA KENA PAJAK YANG FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHANNYA TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS PEMBELI ATAU PENERIMA JASA