DOKUMEN SIGN IN
Peraturan Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah Keterangan Tertulis P3B
DOKUMEN SIGN IN
Peraturan Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah Keterangan Tertulis P3B

Dokumen #PPN

Klasifikasi

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-112/PJ/2010

PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN

05 Nov 2010
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 9 Tahun 2010

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

03 Nov 2010
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 8 Tahun 2010

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

03 Nov 2010
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 190/PMK.011/2010

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

03 Nov 2010
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 15 Tahun 2010

PAJAK PENERANGAN JALAN

03 Nov 2010
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 17 Tahun 2010

PAJAK AIR TANAH

03 Nov 2010
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 10 Tahun 2010

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

03 Nov 2010
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 11 Tahun 2010

PAJAK HOTEL

03 Nov 2010
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-110/PJ/2010

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA

03 Nov 2010
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-109/PJ/2010

PENANGANAN DINI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DAN/ATAU DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

03 Nov 2010
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 6 Tahun 2010

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

03 Nov 2010
Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-48/PJ/2010

TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

03 Nov 2010