Nomor P-38/BC/2010
MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
Nomor PENG-05/PJ.09/2010
KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK
Nomor SE-96/PJ/2010
PERUBAHAN TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2010 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM SE-10/PJ/2010
Nomor SE-94/PJ/2010
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU
Nomor 164/PMK.05/2010
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
Nomor SE-92/PJ/2010
PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Nomor PER-43/PJ/2010
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Nomor 160/PMK.04/2010
NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Nomor 159/PMK.07/2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor 154/PMK.03/2010
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Nomor 147/PMK.07/2010
BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Nomor 145/PMK.011/2010
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA