DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-17/MK.1/2020

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2020-04-22
Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-17/MK.1/2020 BERLAKU

SURAT EDARAN
NOMOR SE-17/MK.1/2020
 
TENTANG
 
JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
SELAMA BULAN RAMADHAN 1441 H

A. Umum

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1441 H sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H, serta mempertimbangkan SE Menpan Nomor 50 Tahun 2020 mengenai penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pelaksanaan Work From Home (WFH) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu diterbitkan surat edaran tentang jam kerja di lingkungan Kementerian Keuangan selama bulan Ramadhan 1441 H.
   
B. Maksud dan Tujuan

Sebagai panduan pelaksanaan jam kerja baik yang dilaksanakan secara WFH maupun Work From Office (WFO) selama bulan Ramadhan 1441 H, sehingga pekerjaan dapat berjalan secara efektif serta seimbang dengan pemberian kesempatan waktu yang lebih luas untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1441 H bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
   
C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan jam kerja baik yang dilaksanakan secara WFH maupun WFO bagi pegawai Kemenkeu selama bulan Ramadhan 1441 H.
   
D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
   
E. Ketentuan pada Bulan Ramadhan 1441 H

1. Bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan baik secara WFO maupun WFH, mengikuti jam kerja waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 s.d. 15.30
  Waktu istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30
b. Hari Jum'at : pukul 07.30 s.d. 15.30
  Waktu istirahat : pukul 11.30 s.d. 12.30
2. Ketentuan Tingkat Keterlambatan (TL), Datang Lebih Awal (DLA) dan Pulang Sebelum Waktunya (PSW) dilaksanakan berdasarkan jam kerja sebagaimana tercantum pada angka 1 di atas dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018.
3. Jumlah jam kerja efektif bagi pegawai minimal yaitu 36,5 jam per minggu.
4. Khusus untuk unit yang menerapkan sistem kerja 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari kerja seminggu dan/atau memiliki kantor layanan, pengaturan jam kerja selama bulan Ramadhan 1441 H diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-masing.
5. Terkait pelaksanaan cuti, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2020 mengenai pencegahan penyebaran COVID-19.
6. Dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan 1441 H, pegawai tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya dengan tetap melakukan social/physical distancing, menjaga perilaku hidup sehat, dan tetap mematuhi kebijakan/protokol pencegahan/penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat maupun daerah masing-masing.
   
F. Penutup

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1441 H mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Seluruh pegawai, agar melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini dengan penuh itikad baik yang berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan, sementara pimpinan dan atasan langsung agar melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini.

Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkannya dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2020

a.n Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal


Hadiyanto

Dokumen terkait

Surat Edaran Menteri Keuangan

Nomor SE-19/MK.1/2020

PENEGASAN KEMBALI MASA DAN PELAKSANAAN WORK FROM HOME (WFH), SERTA TATA CARA PERJALANAN DINAS KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN PEMBATASAN BEPERGIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

13 Mei 2020
Surat Edaran Menteri Keuangan

nomor SE-17/MK.1/2020

JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SELAMA BULAN RAMADHAN 1441 H

22 April 2020
Surat Edaran Menteri Keuangan

Nomor SE-15/MK.1/2020

PELAKSANAAN WORK FROM HOME (WFH) DAN PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI/KOTA SERTA CUTI DALAM RANGKA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

13 April 2020
Surat Edaran Menteri Keuangan

Nomor SE-237/MK.1/2011

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2011 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

03 Mei 2011
Surat Edaran Menteri Keuangan

Nomor SE-817/MK.1/2010

PENGUMUMAN RENCANA, PELAKSANAAN, DAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

31 Desember 2010
©2024 EDOCS MSM Consulting