Nomor 177/PMK.04/2010
TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
Nomor SE-97/PJ/2010
PETUNJUK PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN MONITORING KINERJA LAYANAN UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor P-38/BC/2010
MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
Nomor P-40/BC/2010
DATABASE NILAI PABEAN
Nomor PENG-05/PJ.09/2010
KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK
Nomor SE-95/PJ/2010
PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIEKSPOR DAN BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor SE-94/PJ/2010
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU
Nomor 164/PMK.05/2010
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
Nomor KEP-347/PJ/2010
PENUNJUKAN TOKO RETAIL
Nomor 160/PMK.04/2010
NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
Nomor 159/PMK.07/2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor 148/PMK.07/2010
BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN