Nomor 34/KM.10/2015
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 JULI 2015 SAMPAI DENGAN 05 AGUSTUS 2015
Nomor SE-58/PJ/2015
TATA CARA PENYELESAIAN PERMINTAAN DATA FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (e-FAKTUR) YANG RUSAK ATAU HILANG
Nomor SE-56/PJ/2015
PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR SE-09/PJ.42/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI JIWA (SERI PPH UMUM NOMOR 47)
Nomor 112 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Nomor 142/PMK.010/2015
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
Nomor SE-57/PJ/2015
PENEGASAN PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.011/2013 TENTANG KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Nomor 141/PMK.03/2015
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
Nomor SE-55/PJ/2015
TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DAERAH
Nomor 33/KM.10/2015
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 JULI 2015 SAMPAI DENGAN 28 JULI 2015
Nomor PENG-05/PJ.09/2015
LARANGAN MENERIMA HADIAH ATAU GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor SE-54/PJ/2015
STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURES) LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERPAJAKAN
Nomor 199 TAHUN 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN