TIMELINE |
---|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.04/2020
TENTANG
DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)
DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pasal 2
(1) | Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk. |
(2) | Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean ditambah dengan biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya dan/atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. |
BAB II
DEKLARASI INISIATIF
(VOLUNTARY DECLARATION)
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) | Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). |
(2) | Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor. |
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)
Pasal 4
(1) | Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap substansi sebagai berikut:
|
(2) | Harga Futures sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
|
(3) | Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
|
(4) | Proceeds sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
|
(5) | Biaya Transportasi (Freight) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
|
(6) | Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
|
(7) | Assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
|
Bagian Ketiga
Tata Cara Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)
Pasal 5
(1) | Pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dapat dilakukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor berupa:
|
(2) | Dalam hal Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasi substansi pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan pengusaha tempat penimbunan berikat melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dengan mengisi Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). |
(3) | Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen pelengkap pabean atas Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
(4) | Bentuk Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan, contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Pasal 6
(1) | Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) untuk Harga Futures sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu:
|
(2) | Perkiraan Harga Futures sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). |
(3) | Tanggal penyelesaian (settlement date) Harga Futures sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. |
Pasal 7
(1) | Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), untuk Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dan/atau Assist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:
|
(2) | Perkiraan nilai Royalti, Proceeds, dan/atau Assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). |
(3) | Tanggal penyelesaian (settlement date) pembayaran Royalti, Proceeds, dan/atau Assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak, perjanjian atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya kewajiban membayar Royalti, Proceeds, dan/atau Assist, paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. |
(4) | Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) masih dapat dilakukan setelah tanggal penyelesaian (settlement date) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) yang pertama dilakukan, dalam hal berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kontrak atau perjanjian masih terdapat kewajiban pembayaran Royalti dan/atau Proceeds. |
Pasal 8
(1) | Pada pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), untuk Biaya Transportasi (Freight) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, data yang harus dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:
|
(2) | Perkiraan nilai Biaya Transportasi (Freight) dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). |
(3) | Tanggal penyelesaian (settlement date) pembayaran Biaya Transportasi (Freight) berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penyedia jasa pengangkutan dan/atau Biaya Asuransi (Insurance) berdasarkan kesepakatan antara pembeli dengan penyedia jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kontrak atau perjanjian, paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. |
BAB III
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN
(VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)
Bagian Kesatu
Penghitungan Ulang
Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI
Pasal 9
(1) | Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, menghitung ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI pada saat jatuh tempo tanggal penyelesaian (settlement date):
|
(2) | Penghitungan ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan bukti atau dokumen yang diperoleh pada saat tanggal penyelesaian (settlement date) sesuai dengan klasifikasi, pembebanan dan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. |
(3) | Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI yang telah dibayar pada saat Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dikurangi dengan hasil penghitungan ulang Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
(4) | Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengetahui selisih kurang, selisih lebih, atau tidak ada selisih pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI. |
Pasal 10
(1) | Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan selisih kurang, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI tersebut pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). |
(2) | Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama. |
(3) | Bentuk dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Pasal 11
(1) | Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan selisih lebih, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat mengajukan permohonan pengembalian atas selisih lebih pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. |
(2) | Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian (settlement date). |
(3) | Dalam hal hasil penghitungan Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan tidak ada selisih, Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, menyampaikan laporan disertai bukti atau dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pabean tempat Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. |
(4) | Dalam rangka pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean:
|
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean
(Voluntary Payment on Customs Valuation)
Pasal 12
(1) | Atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat harus melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation). |
(2) | Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelesaian (settlement date):
|
(3) | Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). |
(4) | Apabila penyelesaian Harga Futures, pembayaran Royalti, pembayaran Proceeds, pembayaran Biaya Transportasi (Freight), Biaya Asuransi (Insurance), dan/atau Assist lebih cepat sebelum tanggal penyelesaian (settlement date) yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor, Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) dapat dilakukan sebelum jangka waktu Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
(5) | Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, tidak melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). |
(6) | Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) dan penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. |
(7) | Sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahukan jatuh tempo Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) kepada Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penyelesaian (settlement date). |
(8) | Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia atau mengalami gangguan, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penyelesaian (settlement date). |
(9) | Surat Pemberitahuan jatuh tempo Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(10) | Dalam hal Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat tidak melakukan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean merekomendasikan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang atau Audit Kepabeanan. |
BAB IV
PELAPORAN, PENATAUSAHAAN, MONITORING DAN
EVALUASI DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY
DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI
PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION)
Pasal 13
(1) | Dalam hal terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat harus menyampaikan laporan dengan melampirkan:
|
(2) | Atas pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, harus menyampaikan laporan dengan melampirkan bukti atau dokumen yang diterima pada tanggal penyelesaian (settlement date), dalam hal:
|
(3) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
(4) | Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui surat elektronik. |
(5) | Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(6) | Dalam hal Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pabean merekomendasikan Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenali penelitian ulang atau Audit Kepabeanan. |
Pasal 14
Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, harus menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan/atau Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) | Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (Voluntary Payment on Customs Valuation), dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. |
(2) | Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
|
(3) | Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi untuk dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang atau Audit Kepabeanan. |
BAB V
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS TARIF
(VOLUNTARY PAYMENT ON TARIFF)
Pasal 16
(1) | Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) atas:
|
(2) | Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebelum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan. |
(3) | Kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakibatkan oleh:
|
(4) | Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) tidak perlu didahului dengan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). |
(5) | Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) sesuai dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) dan nilai pabean pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. |
(6) | Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama. |
(7) | Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(8) | Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) dan penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. |
Pasal 17
(1) | Atas pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, menyampaikan laporan dengan melampirkan:
|
(2) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
(3) | Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, laporan disampaikan melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff). |
(4) | Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(5) | Pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) oleh Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dapat menjadi bagian dalam melakukan:
|
(6) | Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat harus menatausahakan semua dokumen yang berhubungan Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
BAB VI
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS JUMLAH
(VOLUNTARY PAYMENT ON QUANTITY)
Pasal 18
(1) | Dalam hal hasil temuan sendiri menunjukkan adanya kelebihan jumlah barang impor saat importasi dan atas kelebihan tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI, berlaku ketentuan sebagai berikut:
|
(2) | Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebelum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan. |
(3) | Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) tidak perlu didahului dengan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). |
(4) | Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) sesuai dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM), klasifikasi dan pembebanan tarif, dan nilai pabean pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. |
(5) | Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama. |
(6) | Bentuk dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(7) | Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) dan penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. |
Pasal 19
(1) | Atas pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity), Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menyampaikan laporan dengan melampirkan:
|
(2) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
(3) | Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, laporan disampaikan melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity). |
(4) | Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(5) | Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
BAB VII
PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI TRANSAKSI
(VOLUNTARY PAYMENT ON TRANSACTION VALUE)
Pasal 20
(1) | Dalam hal hasil temuan sendiri menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI berlaku ketentuan sebagai berikut:
|
(2) | Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
|
(3) | Penggunaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) diberikan terhadap substansi selain yang diatur pada Pasal 4 ayat (1). |
(4) | Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) tidak perlu didahului dengan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). |
(5) | Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menuangkan sendiri kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) sesuai dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) pada Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, klasifikasi dan pembebanan tarif sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. |
(6) | Dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat untuk melakukan pembayaran setiap Pemberitahuan Pabean Impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Kantor Pabean yang sama. |
(7) | Bentuk dokumen dasar Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(8) | Tata cara Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) dan penyetoran penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. |
Pasal 21
(1) | Atas pelaksanaan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value), Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menyampaikan laporan dengan melampirkan:
|
(2) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
(3) | Dalam hal sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value). |
(4) | Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(5) | Importir dan pengusaha kawasan berikat mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
(1) | Terhadap penggunaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment), dapat dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang atau Audit Kepabeanan. |
(2) | Dalam hal hasil penelitian ulang atau Audit Kepabeanan terhadap Pemberitahuan Pabean Impor yang didalamnya terdapat:
|
(3) | Pembayaran Inisiatif atas Tarif (Voluntary Payment on Tariff), Pembayaran Inisiatif atas Jumlah (Voluntary Payment on Quantity), dan Pembayaran Inisiatif atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment on Transaction Value), tidak dapat dilakukan jika terdapat informasi intelijen terkait dengan dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan, atau telah dilakukan penindakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan. |
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1494