Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3977);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Pejualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta  pengawasan penyetorannya.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pelayanan Pajak.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak dgunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Sanksi Administrasi berupa bunga, kenaikan dan/atau denda adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
32. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
33. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
34. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak Daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
37. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak  dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
41. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Gugatan adalah putusan Pengadilan Pajak terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan , dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
46. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas Pelayanan Pajak atau di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
47. Azaz Timbal Balik (Reciprocitas) adalah perlakuan perpajakan yang sama oleh suatu negara terhadap Perwakilan Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan atau ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961.

BAB II
JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis pajak terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok;
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Parkir;
12. Pajak Air Tanah;
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 4

Bagian Ketiga
Sistem Pemungutan

Pasal 5

Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan berdasarkan :

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
2. Pajak ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 1
Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN dan online system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pajak ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 11

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

BAB V
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
STPD

Pasal 16

Pasal 17

Bagian Kedua
Penagaihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 18

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Bagian Keempat
Penyitaan

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

1. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
2. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Bagian Kelima
Pelelangan

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Bagian Keenam
Hak Mendahulu

Pasal 28

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 31

Pasal 32

Bagian Kedua
Banding

Pasal 33

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 37

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 38

Pasal 39

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 40

Pasal 41

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Bentuk dan isi SPOPD, SPOP, NPWPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SPPT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, STPD, SSPD, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Untuk Melaksanakan Penyitaan dan Surat Permohonan Pelelangan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII
 KETENTUAN KHUSUS

Pasal 47

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Pasal 52

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 53

Pasal 54

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan daerah.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

Pasal 55

Pasal 56

Kewajiban penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, wajib mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FADJAR PANJAITAN

NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH (KUPD)

I.       UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang berlaku saat ini, dan merupakan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ketentuan Peraturan Daerah ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang tata cara dan tata laksana pemungutan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dan untuk ketentuan yang mengatur subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif dan cara penghitungan pajak diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis pajaknya yang merupakan ketentuan materiil Pajak Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga telah mempertimbangkan faktor sosial masyarakat, perkembangan teknologi informasi, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan faktor-faktor lainnya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan selain karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk lebih memberikan keadilan, kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, penegakan hukum dibidang perpajakan daerah, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan tertib administrasi perpajakan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah untuk menunjang kemandirian daerah, dalam mensejahterakan masyarakat.

Oleh karenanya Peraturan Daerah ini disebut Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD), sebagai pelaksanaan dari ketentuan material Pajak Daerah untuk seluruh jenis Pajak Daerah yang dipungut di wilayah Provinsi Daerah.

II.      PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11    

Yang dimaksud dengan tanpa imbalan langsung adalah bahwa atas pembayaran pajak Daerah tidak diberikan imbalan langsung secara individual, tetapi diberikan secara kolektif.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup Jelas.

Angka 22

Cukup Jelas.

Angka 23

Cukup Jelas.

Angka 24

Cukup Jelas.

Angka 25

Cukup Jelas.

Angka 26

Cukup Jelas.

Angka 27

Cukup Jelas.

Angka 28

Cukup Jelas.

Angka 29

Cukup Jelas.

Angka 30

Cukup Jelas.

Angka 31

Cukup Jelas.

Angka 32

Cukup Jelas.

Angka 33

Cukup Jelas.

Angka 34

Cukup Jelas.

Angka 35

Cukup Jelas.

Angka 36

Cukup Jelas.

Angka 37

Cukup Jelas.

Angka 38

Cukup Jelas.

Angka 39

Cukup Jelas.

Angka 40

Cukup Jelas.

Angka 41

Cukup Jelas.

Angka 42

Cukup Jelas.

Angka 43

Cukup Jelas.

Angka 44

Cukup Jelas.

Angka 45

Cukup Jelas.

Angka 46

Cukup Jelas.

Angka 47

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

• Yang dimaksud dilarang diborongkan adalah bahwa pada dasarnya kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga diantaranya dalam hal; pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak, penghimpun data objek dan subjek pajak atau sosialisasi dibidang perpajakan daerah,
• Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, kegiatan penetapan pajak, pemeriksaan pajak, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Pasal 4

Ayat (1)

• Penggunaan SPOP hanya untuk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
• Penggunaan Sarana lainnya yang dipersamakan unuk jenis pajak tertentu, berdasarkan penetapan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
• Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan materiil Pajak Daerah mengenai subjek pajak.
• Persyaratan objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan materiil Pajak Daerah mengenai objek pajak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

• NPWPD secara jabatan diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Dinas Pelayanan Pajak, yang secara objektif dan subjektif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
• Penerbitan NPWPD secara jabatan dapat didahului dengan tindakan pendataan atau pemeriksaan.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Angka 1

Yang dimaksud dengan Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, adalah pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Pajak ditetapkan oleh Gubernur, adalah pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 6

Ayat (1)

• Yang dimaksud dengan menghitung adalah menghitung seluruh transaksi pembayaran sebagai dasar pengenaan pajak.
• Yang dimaksud dengan memperhitungkan adalah mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar.
• Yang dimaksud dengan melaporkan sendiri pajak yang terutang adalah melaporkan seluruh perhitungan pajak terutang berdasarkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

Ayat (2)    

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan antara lain : melalui jasa kurir, jasa layanan Pos atau dikirim langsung ke Dinas Pelayanan Pajak atau memanfaatkan media elektronik/teknologi informasi yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD adalah memperpanjang penyampaian SPTPD yang disebabkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam keadaan kesulitan dalam menghitung dasar pengenaan pajak atau dalam keadaan kahar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

• Ayat ini mengatur hak wajib pajak untuk membetulkan SPTPD, sehubungan dengan terdapatnya pajak yang terutang menurut wajib pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang telah disampaikan SPTPD sebelumnya.
• Pembetulan SPTPD dilakukan dengan syarat :
  1. permohonan diajukan secara tertulis;
  2. jangka waktu pengajuan pembetulan tidak melampaui 2 tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya; atau
  3. belum dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pelayanan Pajak.
• Hak melakukan pembetulan SPTPD gugur, apabila setelah 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau meskipun dalam masa 2 tahun dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pelayanan Pajak yang ditunjukan melalui surat dimulainya pemeriksaan atau Surat Tugas Pemeriksaan.

Ayat (2)

Terhadap pembetulan SPTPD yang berakibat jumlah pajak menjadi lebih besar, maka atas kekurangan jumlah pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan  tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.
                

Contoh 1 :
Wajib Pajak X, melakukan Pembayaran Pajak Hotel untuk bulan Juni 2007 dan telah menyampaikan SPTPD sebesar  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Menurut perhitungan Wajib Pajak, pokok pajak yang terutang untuk bulan Juni 2007 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPTPD pada bulan September 2008 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran sanksi bunga sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) antara tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2008, maka rincian pembayaran pokok pajak terutang berikut sanksi administrasi sebagai berikut :

Contoh 2 :

Wajib Pajak X, melakukan pembayaran Pajak Hotel untuk bulan Juni 2007 dan telah menyampaikan SPTPD sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Menurut perhitungan Wajib Pajak, pokok pajak yang terutang untuk bulan Juni 2007 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPTPD pada bulan September 2008 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sanksi bunga tidak dibayar. Petugas Pemeriksa Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan pajak periode Januari s.d Desember 2007 pada bulan Oktober 2008 dengan pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka rincian penerbitan SKPDKB sebagai berikut :

Perhitungan Pajak hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKB, sebagai berikut :

Contoh 3 :
Apabila pemeriksaan dilakukan pada bulan Oktober 2008 untuk periode Januari s/d Desember 2007 dan berdasarkan data Wajib Pajak melakukan pembetulan SPTPD untuk Juni 2007 sebesar Rp 150.000.000 ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar RP 45.000.000 yang dibayarkan pada bulan September 2008 (15 bulan), maka perhitungannya sebagai berikut :

Perhitungan Pajak hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKB, sebagai berikut :

Tabel Perhitungan Bunga

Contoh 4 :
Wajib Pajak X, melakukan pembayaran Pajak Hotel tahun 2007 dan telah menyampaikan SPTPD sebesar Rp 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah). Menurut perhitungan Wajib Pajak, pokok pajak yang terutang untuk tahun 2007 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPTPD pada bulan Maret 2009 sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Wajib Pajak tidak membayar sanksi administrasi berupa bunga. Pemeriksaan dilakukan pada bulan Oktober 2009 untuk  periode Januari s.d Desember 2007 ditetapkan secara jabatan, maka rincian pembayaran pokok pajak terutang beserta sanksi administrasi dalam SKPDKB sebagai berikut :

Perhitungan Pajak hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKB, sebagai berikut :

Tabel Perhitungan Bunga

Pasal 9

Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri (sistem self assessment) Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan Kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada masa pajak tertentu, misalnya pada salah satu masa pajak atau lebih dalam tahun pajak 2007. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak  dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2007. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar, maka atas pajak yang terutang kurang bayar tersebut, Kepala Dinas Pelayanan Pajak dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang lebih besar, maka Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan kalimat "SPTPD tidak disampaikan" adalah SPTPD tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis.

Angka 3

• Yang dimaksud "kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi" dapat terjadi dua kemungkinan :

Pertama, SPTPD sama sekali tidak disampaikan, setelah diberikan surat teguran sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali;
Kedua, SPTPD disampaikan tetapi diisi tidak benar/tidak lengkap, sehingga tidak diketahui jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

• Yang dimaksud dengan SPTPD disampaikan tetapi isinya tidak benar adalah data transaksi yang menjadi dasar penghitungan pajak yang terutang dalam SPTPD tidak benar.
• Yang dimaksud dengan SPTPD disampaikan tetapi diisi tidak lengkap adalah isian SPTPD diisi tidak lengkap sehingga tidak diketahui jumlah pajak terutang yang sebenarnya dan/atau tidak melampirkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang.
• Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan yaitu  mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Contoh :
Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Januari s.d Maret tahun 2010, dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak juga menyampaikan SPTPD.
Dalam kasus ini Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap SPTPD Januari s/d Maret 2010. Pemeriksaan untuk periode tersebut menyangkut jumlah pajak terutang yang seharusnya berikut sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan pemeriksaan tersebut tidak hanya terhadap jumlah yang telah dibayar pada periode tersebut. Kepada Wajib Pajak ditetapkan pajak yang terutang dan diterbitkan SKPDKB pada bulan April 2010 (3 bulan).
Contoh :
Pemeriksaan dilakukan pada bulan April 2010 dan SKPDKB diterbitkan pada bulan Mei 2010.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak sama sekali tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi diisi tidak benar/tidak lengkap, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.
Dalam kasus ini, maka Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Contoh :
Pemeriksaan dilakukan pada bulan April 2010 untuk masa pajak periode Januari s.d Desember 2008, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  

Tabel Perhitungan Bunga

Ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap (Novum) dan berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dipergunakan dan berfungsi  dan berkekuatan hukum sama dengan SKPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Besarnya bunga atas keterlambatan pembayaran ditetapkan sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD yang dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan diterbitkan STPD.

Contoh :
Wajib Pajak melakukan pembayaran untuk masa bulan Agustus 2009 dan dibayar pada bulan November 2009, maka atas keterlambatan tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) dan ditagih dengan STPD sebagai berikut :

Misal :
Pajak terutang untuk masa pajak bulan Agustus sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka bunga keterlambatan sebagai berikut :

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Bank Garansi, adalah suatu perjanjian penanggungan atau borgtocht dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditur.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengangsuran atau Penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami Wajib Pajak (Wajib Pajak harus membuktikan kesulitan tersebut, dengan bukti pendukung antara lain; laporan keuangan (oleh akuntan publik atau internal), pembukuan atau catatan lainnya yang dapat diterima kewajarannya dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Contoh :
Apabila pajak terutang dalam SKPDKB sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, telah disetujui pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali selama 4 (empat) bulan berturut-turut, dengan angsuran pertama jatuh tempo pembayaran tanggal 1 Juni 2010, dengan besar angsuran yang sama, maka penghitungan besarnya angsuran ditambah bunga sebagai berikut :

Jika pembayaran dilakukan lewat jatuh tempo angsuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan bunga keterlambatan 2% (dua persen) sebulan.
Terhadap bunga keterlambatan pembayaran angsuran tidak dapat dimohonkan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
    

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

Contoh :
Wajib Pajak melakukan pembayaran untuk masa bulan September 2009 dan dibayar pada tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka atas keterlambatan tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan STPD sebagai berikut :

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan jangka waktu pelunasan utang pajak adalah tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, yang memerintahkan Jurusita Pajak Daerah untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "di tempat lain yang memungkinkan" antara lain; kantor kelurahan setempat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "maupun ditempat lain yang dimungkinkan" adalah kantor pemerintahan kelurahan setempat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita  Pajak Daerah, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Pasal 23

Ayat (1)

• Yang dimaksud dengan tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.
• Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Juru Sita Pajak Daerah tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.
• Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.
• Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

Ayat (2)

    
Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,  pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

Ayat (3)

• Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Juru Sita Pajak Daerah harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Juru Sita Pajak Daerah tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Juru Sita Pajak Daerah dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.
• Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan agar jurusita Pajak Daerah dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 25

Ayat (1)

Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi hutang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara  lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (4)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor pejabat.

Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada pejabat maka pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang telah disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud hak mendahulu untuk tagihan pajak adalah Hak yang dimiliki pemerintah daerah mendahului segala hak lainnya atas barang-barang milik penanggung pajak, baik yang akan dijual, dihipotikan, di jaminkan, di gadaikan atau diagunkan atau dibebani hak tanggungan lainnya sebagai pelunasan tagihan pajak, kecuali terhadap :

1. biaya perkara semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak atau barang tidak bergerak;
2. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
3. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian oleh suatu warisan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Hak lain yang ditetapkan oleh Gubernur setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jangka waktu penambahan penundaan pembayaran, apabila permohonan penundaan pembayaran dikabulkan.

Pasal 29

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
Contoh :

• Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
• Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan;
• Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

• Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya.          
• Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
• Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak, satu surat ketetapan pajak dalam satu tahun pajak atau bagian dari satu tahun pajak.

Huruf a
        

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakann dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan oleh petugas  pajak (fiskus) tidak benar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam/keadaaan kahar.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan yang mengakibatkan tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan, permohonan keberatan beserta lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mangajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Pasal 32

Ayat (1)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kecuali pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan putusan banding dan surat keputusan keberatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

• Yang dimaksud dengan "khilaf" adalah tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
• Yang dimaksud dengan "bukan kesalahannya" adalah sanksi administrasi dikenakan bukan disebabkan oleh kesalahan wajib pajak tetapi oleh sebab lain di luar kekuasaan wajib pajak seperti kesalahan administrasi oleh fiskus, atau keadaan lainnya.

Huruf b

Gubernur karena jabatannya dan berlandasan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi peryaratan formal (memasukkan surat permohonan pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Kriteria "kemampuan membayar" Wajib Pajak diantaranya berupa kesulitan likuiditas yang pembuktiannya diantaranya :

1. badan berupa; laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik atau  internal audit yang dapat diterima kewajarannya.
2. orang pribadi; hasil pemeriksaan pajak dan/atau permohonan angsuran  dan penundaan pembayaran dan/atau "kondisi tertentu" objek pajak berupa mengalami "force majeure" berupa bencana alam dan/atau hilang dan/atau terbakar.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencatatan adalah pembukuan dalam bentuk sederhana dan dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, atau harga penggantian yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya dalam rangka pengawasan berwenang melaksanakan pemeriksaan untuk :

1. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
2. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perpajakan Daerah.

Ayat (2)

Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak maka dikenakan penetapan secara jabatan berdasarkan data yang dimiliki Gubernur atau Kantor Dinas Pelayanan Pajak.

Huruf a

Apabila dalam memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya termasuk dalam hal ini menyajikan dan/atau mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Huruf b

Termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname) atau uji petik.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Permohonan penghapusan piutang pajak kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud daftar piutang pajak yang akan dihapuskan adalah apabila suatu piutang pajak yang nyata-nyata sulit atau tidak mungkin ditagih, tetapi masih belum melampaui masa kedaluwarsa maka piutang tersebut dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak sampai terpenuhinya masa kedaluwarsa.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Contoh :
Wajib Pajak tidak diketemukan karena pindah tempat usaha dan tidak jelas data alamatnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Pengurangan yang dapat diberikan adalah merupakan pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Gubernur berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, diantaranya contoh sebagai berikut :

Contoh :
Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial atau dalam rangka kepentingan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak.
Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi perekonomian sedang resesi dan bencana alam.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah atau lembaga-lembaga internasional tertentu yang melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di Indonesia dan memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Contoh :

• Azaz keadilan kepada ekonomi lemah yaitu terhadap Wajib Pajak Restoran yang beromzet di bawah 60 juta pertahun dibebaskan dari pengenaan pajak.
• Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961.

Contoh :

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Korps Diplomatik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

        Ayat (1)

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah. Masalahan kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Gubernur.
Dalam surat izin yang diterbitkan Gubernur harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Gubernur.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, dan untuk kepentingan peradilan, Gubernur memberikan pengecualian atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan tenaga ahli, atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

    Pasal 48

Ayat (1)

Informasi, data laporan dan pengaduan yang diterima oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk , dikembangkan dan dianalisis  melalui kegiatan intelejen atau pengamatan yang hasilnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau tidak ditindaklanjuti.

Ayat (2)

Pembuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Gubernur, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara tindak pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

• Pada dasarnya sanksi pidana merupakan alternatif solusi pemungutan pajak adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
• Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.

Pasal 52

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pasal 53

Ayat (1)

Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan Daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan Daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.

Ayat (3)

Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas