Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-02/PJ/2017

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR INS - 02/PJ/2017

TENTANG

PENUGASAN KERJA LEMBUR DALAM RANGKA PELAYANAN PROGRAM
PENGAMPUNAN PAJAK PERIODE KETIGA DAN PENERIMAAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak dalam Program Pengampunan Pajak periode ketiga dan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ini memberikan instruksi

kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

untuk :     

KESATU :

Para pimpinan unit kerja menugaskan kerja lembur kepada pegawai dalam rangka pelayanan Program Pengampunan Pajak periode ketiga dan/atau penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kerja lembur pegawai pada hari Sabtu dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00;
2. kerja lembur pegawai pada hari Minggu dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00;
3. kerja lembur pegawai pada tanggal 27, 29, dan 30 Maret 2017 dilaksanakan minimal sampai dengan pukul 19.00;
4. kerja lembur pegawai pada tanggal 31 Maret 2017 dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00;
5. jam selesainya pelaksanaan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing unit kerja;
6. kerja lembur pegawai di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Program Pengampunan Pajak periode ketiga;
7. kerja lembur pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelayanan Program Pengampunan Pajak periode ketiga dan/atau penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
8. kerja lembur pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Program Pengampunan Pajak periode ketiga dan penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
9. kerja lembur pegawai dilaksanakan berdasarkan penerbitan Surat Perintah Kerja Lembur oleh pejabat yang berwenang;
10. pegawai yang ditugaskan kerja lembur pada hari kerja reguler wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik (fingerprint) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja sesuai jam kerja reguler dan pada saat pulang sesuai jam selesainya kerja lembur;
11. pegawai yang ditugaskan kerja lembur pada hari Sabtu dan Minggu wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik (fingerprint) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk dan pulang sesuai jam kerja lembur; dan
12. pegawai yang melaksanakan kerja lembur mendapatkan hak uang lembur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

KEDUA :

Khusus pimpinan unit kerja di wilayah Bali mengatur penyesuaian pelaksanaan kerja lembur pegawai di unitnya pada tanggal 27 dan 29 Maret 2017 sehubungan dengan pelaksanaan hari raya suci keagamaan.

KETIGA :

Para pimpinan unit kerja mengatur jadwal penugasan kerja lembur secara selektif kepada pegawai di unitnya masing-masing dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pembayaran uang lembur.

KEEMPAT :

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit kerja melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini.

KELIMA :

Para pimpinan unit kerja senantiasa memberikan teladan dan motivasi kepada pegawai dalam rangka pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini.

KEENAM :

Dengan berlakunya Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini maka Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-01/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Kerja Lembur Pada Hari Sabtu oleh Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH :

Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEDELAPAN :

Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur, para Tenaga Pengkaji, dan para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
5. para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
6. para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

NIP 195711081984081001