Nomor SE-35/PJ/2012
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BANGUNAN CEROBONG, KONVEYOR, JARINGAN PIPA, SILO, TANGKI, DAN BANGUNAN STRUKTUR RANGKA
Nomor SE-34/PJ/2012
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
Nomor SE-33/PJ/2012
TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN RAPAT LANGSUNG JARAK JAUH DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS TEKNOLOGI VIDEO CONFERENCE
Nomor SE-31/PJ/2012
TATA CARA PENGEMASAN DAN PENEGASAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (UPDDP)
Nomor KEP-183/PJ/2012
TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA UJI COBA PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN UNTUK TIGA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
Nomor 94/PMK.07/2012
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS PENERIMAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
Nomor KEP-21/PJ.08/2012
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Nomor KEP-22/PJ.08/2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-102/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor SE-30/PJ/2012
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA DIVIDEN
Nomor PER-15/PJ/2012
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Nomor 53 TAHUN 2012
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
Nomor 79/PMK.02/2012
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI