Nomor 214/PMK.011/2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor SE-132/PJ/2010
LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
Nomor SE-130/PJ/2010
PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK YANG BERADA DI LUAR DAERAH PABEAN
Nomor SE-131/PJ/2010
PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGEMBALIAN BARANG KENA PAJAK ATAU PEMBATALAN JASA KENA PAJAK YANG FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHANNYA TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS PEMBELI ATAU PENERIMA JASA
Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 TAHUN 2010
TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Nomor 2258/KM.4/2010
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
Nomor SE-128/PJ/2010
PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-52/PJ/2010 TENTANG UPDATING NOMOR SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)/SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) SEHUBUNGAN DENGAN DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SIDJP/SIPMOD
Nomor SE-127/PJ/2010
PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-3/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD)
Nomor SE-129/PJ/2010
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI DAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PENYEWAGUNAUSAHAAN KEMBALI
Nomor PER-53/PJ/2010
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor 210/PMK.07/2010
ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor SE-126/PJ/2010
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN (AUDIT PLAN) UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN