DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-82/PJ/2015

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2015-12-31
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-82/PJ/2015 BERLAKU


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 82/PJ/2015

TENTANG

KEGIATAN SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN (KPPc)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum
Dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong upaya peningkatan kinerja kantor pelayanan kepada Wajib Pajak dan masyarakat serta keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kegiatan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian Keuangan.
   
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Kegiatan seleksi KPPc DJP Tahun 2016 dimaksudkan agar seleksi yang diselenggarakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Tujuan
Kegiatan seleksi KPPc DJP Tahun 2016 mempunyai tujuan melakukan seleksi untuk memilih 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai wakil DJP untuk turut serta dalam KPPc Kementerian Keuangan Tahun 2016.
   
C. Sasaran
Sasaran kegiatan seleksi KPPc DJP Tahun 2016 adalah terlaksananya penilaian secara terstruktur, efektif dan efisien, sehingga penilaian dapat menghasilkan 3 (tiga) kantor pelayanan sebagai wakil DJP yang memiliki kinerja terbaik.
   
D. Ruang Lingkup
Seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2014.
   
E. Dasar
  1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2014.
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2015 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
   
F. Materi
1. Pelaksanaan kegiatan seleksi KPPc DJP Tahun 2016 dilakukan melalui 2 ( dua) tahap yaitu:
a. Tahap pertama
Seleksi antar KPP di tingkat nasional dilakukan berdasarkan pengelompokan. Pengelompokan dilakukan dengan tujuan agar setiap KPP mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kesempatan yang sama untuk terpilih mengikuti tahap kedua. Beberapa ketentuan mengenai pengelompokan sebagai berikut:
1) Pemenang pertama dari setiap Kantor Wilayah (Kanwil) dalam seleksi KPPc Tingkat Kanwil Tahun 2015 akan dipilih untuk mewakili Kanwil masing-masing dalam seleksi antar kelompok.
2) Kriteria pengelompokan:
  1. Memiliki kemiripan karakteristik wilayah kerja dan Wajib Pajak secara umum;
  2. Memiliki kemiripan situasi dan kondisi terutama dalam jarak tempuh/beratnya medan dalam melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi dan pembinaan oleh Kanwil.
3) Pengelompokan meliputi:
  1. Kelompok I terdiri dari 10 (sepuluh) Kanwil, yaitu: Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Utara dan Kanwil DJP Jakarta Timur, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kanwil DJP Jawa Barat II;
  2. Kelompok II terdiri dari 10 (sepuluh) Kanwil, yaitu: Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Jawa Tengah II, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJP Bali, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara;
  3. Kelompok III terdiri dari 11 (sebelas) Kanwil, yaitu: Kanwil DJP Aceh, Kanwil DJP Sumatera Utara II, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kanwil DJP Nusa Tenggara, dan Kanwil DJP Papua dan Maluku.
4) 3 (tiga) KPP terbaik dari masing-masing kelompok dan 1 (satu) KPP peringkat 4 (empat) terbaik dipilih sebagai peserta tahap kedua, sehingga di tingkat nasional akan terpilih 10 (sepuluh) KPP sebagai peserta tahap kedua.
5) Seleksi akan dilakukan oleh Tim Penilaian Kantor Pusat DJP berdasarkan laporan tertulis, gambar (foto-foto) dan/atau video yang disampaikan oleh Kanwil, data-data pendukung dari:
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
  3. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan;
  4. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
  5. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
serta peninjauan khusus (blind tour).
b. Tahap Kedua
Tahap ini akan memilih 3 (tiga) KPP terbaik untuk diusulkan menjadi peserta kegiatan seleksi KPPc tingkat Kementerian Keuangan tahun 2015 berdasarkan presentasi atas profil kantor pelayanan oleh 10 (sepuluh) KPP serta penilaian lapangan oleh Tim Penilai Kantor Pusat DJP.
2. Agar seleksi dilaksanakan secara transparan, dengan ini disampaikan peserta seleksi KPPc DJP Tahun 2016, yaitu:
Kelompok I
No. KPP Kanwil
1. KPP Wajib Pajak Besar Satu Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
2. KPP Penanaman Modal Asing Empat Kanwil DJP Jakarta Khusus
3. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua Kanwil DJP Jakarta Pusat
4. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Kanwil DJP Jakarta Selatan I
5. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Kanwil DJP Jakarta Barat
6. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Kanwil DJP Jakarta Utara
7. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu Kanwil DJP Jakarta Timur
8. KPP Pratama Kosambi Kanwil DJP Banten
9. KPP Pratama Bandung Cibeunying Kanwil DJP Jawa Barat I
10. KPP Pratama Subang Kanwil DJP Jawa Barat II
Kelompok II
No. KPP Kanwil
1. KPP Pratama Batang Kanwil DJP Jawa Tengah I
2. KPP Pratama Klaten Kanwil DJP Jawa Tengah II
3. KPP Pratama Wonosari Kanwil DJP Yogyakarta
4. KPP Madya Surabaya Kanwil DJP Jawa Timur I
5. KPP Pratama Sidoarjo Barat Kanwil DJP Jawa Timur II
6. KPP Pratama Singosari Kanwil DJP Jawa Timur III
7. KPP Pratama Singaraja Kanwil DJP Bali
8. KPP Pratama Medan Barat Kanwil DJP Sumatera Utara I
9. KPP Pratama Batam Kanwil DJP Riau dan Kepri
10. KPP Pratama Makassar Utara Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
Kelompok III
No. KPP Kanwil
1. KPP Pratama Langsa Kanwil DJP Aceh
2. KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II
3. KPP Pratama Jambi Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
4. KPP Pratama Tanjung Pandan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
5. KPP Pratama Metro Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
6. KPP Pratama Mempawah Kanwil DJP Kalimantan Barat
7. KPP Pratama Penajam Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
8. KPP Pratama Sampit Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
9. KPP Pratama Sumbawa Besar Kanwil DJP Nusa Tenggara
10. KPP Pratama Timika Kanwil DJP Papua dan Maluku

Demikian disampaikan, agar kantor yang terpilih dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya.

   




   

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL,


ttd.


KEN DWIJUGIASTEADI

NIP 195711081984081001      




 



 


 

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-8/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-6/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BESERTA PROTOKOLNYA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
©2024 EDOCS MSM Consulting