DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2010

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2010-05-25
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2010 BERLAKU


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : SE - 11/BC/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PELAYANAN
PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu untuk mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Pelayanan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:


A. Bahwa dalam PMK Nomor 99/PMK.011/2010, diatur hal-hal yang baru berkaitan dengan tarif cukai hasil tembakau antara lain:
1. Tarif cukai hasil tembakau per batang untuk golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT golongan III, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ditetapkan sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per batang.
2. Batasan jumlah Produksi Pabrik untuk Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT sebagaimana dimaksud dalam Nomor Urut 3 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 ditetapkan sebagai berikut:

No. Urut Pengusaha Pabrik Batasan Jumlah Produksi Pabrik
Jenis Golongan
   
3 SKT atau SPT I Lebih dari 2 milyar batang
II Lebih dari 400 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
III Tidak lebih dari 400 juta batang
3. Terhadap Pengusaha Pabrik jenis SKT atau SPT golongan III dengan Produksi Pabrik dalam tahun takwim 2009 melebihi dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT golongan III sebagaimana dimaksud pada butir 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT wajib melakukan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
b. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau bagi Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang mengalami kenaikan golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011;
B. Tata cara penetapan kembali golongan dan tarif cukai hasil tembakau jenis SKT dan SPT Golongan III sebagai berikut:
1. Penetapan kembali tarif cukai atas masing-masing merek hasil tembakau yang Penetapan tarif cukainya masih berlaku dilakukan oleh Kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau dengan menggunakan Format surat penetapan Tarif Cukai sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2009.
2. Penetapan kembali Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis SKT dan SPT yang produksi pabrik berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) periode bulan Januari s.d. Desember 2009 telah lebih dari 400.000.000 dilakukan oleh Kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dengan menggunakan Format surat penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2009.
3. Simulasi Penetapan Golongan dan tarif cukai hasil tembakau jenis SKT dan SPT Golongan III sebagai berikut:

Contoh Simulasi I
PRODUKSI PABRIK BERDASARKAN DOKUMEN CK-1:
JANUARI- DESEMBER 2009 JANUARI – JUNI 2010 JULI – DESEMBER 2010
Tidak lebih dari 400 juta batang Tidak lebih dari 400 juta batang Tidak lebih dari 400 juta batang
KEGIATAN KEPALA KANTOR
  1. Sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor dapat menetapkan kembali Keputusan Penetapan Tarif Cukai dari sebelumnya Rp 65 per batang menjadi Rp 50 per batang yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
  2. Pada bulan November 2010, Kepala Kantor dapat menetapkan kembali Keputusan Penetapan Tarif Cukai dari sebelumnya Rp 50 per batang menjadi Rp 65 per batang yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.
Contoh Simulasi II
PRODUKSI PABRIK BERDASARKAN DOKUMEN CK-1:
JANUARI- DESEMBER 2009 JANUARI – JUNI 2010 JULI – DESEMBER 2010
Tidak lebih dari 400 juta batang Tidak lebih dari 400 juta batang Lebih dari 400 juta batang .
Contoh tanggal 1 Oktober 2010 telah lebih dari 400 juta batang
KEGIATAN KEPALA KANTOR
  1. Sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor dapat menetapkan kembali Keputusan Penetapan Tarif Cukai dari sebelumnya Rp 65 per batang menjadi Rp 50 per batang yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
  2. Pada tanggal 1 Oktober 2010, Kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari sebelumnya Pengusaha Pabrik Golongan III, menjadi Pengusaha Pabrik Golongan II dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010.
  3. Pada tanggal 1 Oktober 2010, Kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Rp 50 menjadi Rp 90 atau Rp 95 atau Rp 105 (tarif cukai golongan II) yang berlaku mulai 1 Januari 2011.
Contoh Simulasi III
PRODUKSI PABRIK BERDASARKAN DOKUMEN CK-1:
JANUARI- DESEMBER 2009 JANUARI – JUNI 2010 JULI – DESEMBER 2010
Tidak lebih dari 400 juta
batang		 Lebih dari 400 juta batang namun tidak lebih dari 500 juta batang.
Contoh tanggal 1 Juni 2010 telah Lebih dari 400 juta batang		 Lebih dari 400 juta batang
KEGIATAN KEPALA KANTOR
  1. Sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor dapat menetapkan kembali Keputusan Penetapan Tarif Cukai dari sebelumnya Rp 65 per batang menjadi Rp 50 per batang yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
  2. Pada tanggal 1 Juli 2010, Kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari sebelumnya Pengusaha Pabrik Golongan III, menjadi Pengusaha Pabrik Golongan II dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.
  3. Pada tanggal 1 Juli 2010, Kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Rp 50 menjadi Rp 90 atau Rp 95 atau Rp 105 (tarif cukai golongan II) yang berlaku mulai 1 Januari 2011.
Contoh Simulasi IV
PRODUKSI PABRIK BERDASARKAN DOKUMEN CK-1:
JANUARI- DESEMBER 2009 JANUARI – JUNI 2010 JULI – DESEMBER 2010
Tidak lebih dari 400 juta batang Lebih dari 500 juta batang.
Contoh tanggal 1 Juni 2010 telah Lebih dari 500 juta batang		 Lebih dari 400 juta batang
KEGIATAN KEPALA KANTOR
  1. Sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor telah menetapkan kembali Keputusan Penetapan Tarif Cukai dari sebelumnya Rp 65 per batang menjadi Rp 50 per batang yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
  2. Pada tanggal 1 Juni 2010, Kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari sebelumnya Pengusaha Pabrik Golongan III, menjadi Pengusaha Pabrik Golongan II dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2010 (Didasarkan atas PMK 181/PMK.011/2009).
  3. Pada tanggal 1 Juni 2010, kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Rp 50 menjadi Rp 90 atau Rp 95 atau Rp 105 (tarif cukai golongan II) yang berlaku mulai 1 Desember 2010.
  4. Kepala Kantor menetapkan Perubahan Keputusan Penetapan Kembali tarif cukai sebagaimana butir a di atas, yang berlaku mulai 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010.
Contoh Simulasi V
PRODUKSI PABRIK BERDASARKAN DOKUMEN CK-1:
JANUARI- DESEMBER 2009 JANUARI – JUNI 2010 JULI – DESEMBER 2010
Lebih dari 400 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang Lebih dari 400 juta batang namun tidak lebih dari 500 juta batang.
Contoh tanggal 1 Juni 2010 telah Lebih dari 400 juta batang		 Lebih dari 400 juta batang
KEGIATAN KEPALA KANTOR
  1. Sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor dapat menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari sebelumnya Pengusaha Pabrik Golongan III, menjadi Pengusaha Pabrik Golongan II dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.
  2. Sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor dapat menetapkan kembali Keputusan Penetapan Tarif Cukai dari sebelumnya Rp 65 per batang menjadi Rp 50 per batang yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
  3. Pada tanggal 1 Juli 2010, kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Rp 50 menjadi Rp 90 atau Rp 95 atau Rp 105 (tarif cukai golongan II) yang berlaku mulai 1 Januari 2011.
Contoh Simulasi VI
PRODUKSI PABRIK BERDASARKAN DOKUMEN CK-1:
JANUARI- DESEMBER 2009 JANUARI – JUNI 2010 JULI – DESEMBER 2010
Lebih dari 400 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang Lebih dari 500 juta batang.
Contoh tanggal 1 Juni 2010 telah Lebih dari 500 juta batang		 Lebih dari 400 juta batang
KEGIATAN KEPALA KANTOR
Dalam hal sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor telah menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari sebelumnya Pengusaha Pabrik Golongan III, menjadi Pengusaha Pabrik Golongan II dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010. Dan juga telah ditetapkan kembali Keputusan Penetapan Tarif Cukai dari sebelumnya Rp 65 per batang menjadi Rp 50 per batang yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
Maka pada tanggal 1 Juni 2010 Kepala Kantor:
  1. Pada tanggal 1 Juni 2010, Kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari sebelumnya Pengusaha Pabrik Golongan III, menjadi Pengusaha Pabrik Golongan II dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2010 (Didasarkan atas PMK 181/PMK.011/2009). Dalam Keputusan ini juga dicantumkan pencabutan Keputusan Penyesuaian Golongan yang telah diterbitkan sebelumnya.
  2. Pada tanggal 1 Juni 2010, Kepala Kantor menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Rp 50 menjadi Rp 90 atau Rp 95 atau Rp 105 (tarif cukai golongan II) yang berlaku mulai 1 Desember 2010.
  3. Kepala Kantor menetapkan Perubahan Keputusan Penetapan Kembali tarif cukai yang telah diterbitkan sebelumnya yang berlaku mulai 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010.
 Contoh Simulasi VII
PRODUKSI PABRIK BERDASARKAN DOKUMEN CK-1:
JANUARI- DESEMBER 2009 JANUARI – JUNI 2010 JULI – DESEMBER 2010
Lebih dari 400 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang Tidak lebih dari 400 juta batang Tidak lebih dari 400 juta batang
KEGIATAN KEPALA KANTOR
  1. Sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor dapat menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari sebelumnya Pengusaha Pabrik Golongan III, menjadi Pengusaha Pabrik Golongan II dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010. Kepala Kantor juga menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Rp 50 menjadi Rp 90 atau Rp 95 atau Rp 105 (tarif cukai golongan II) yang berlaku mulai 1 Januari 2011.
  2. Sejak PMK 99/PMK.011/2010 diundangkan, Kepala Kantor dapat menetapkan kembali Keputusan Penetapan Tarif Cukai dari sebelumnya Rp 65 per batang menjadi Rp 50 per batang yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
C. Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Khusus Untuk Pengusaha Pabrik Golongan III jenis SKT atau SPT dan Pengusaha Pabrik Golongan II jenis SKT atau SPT dengan Tarif Cukai Rp 50.
  1. P3C HT tambahan dan tambahan izin Direktur Jenderal untuk kebutuhan bulan Juni 2010 diterima di Kantor Pusat DJBC paling lambat tanggal 10 Juni 2010 dengan menggunakan tarif cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009.
  2. P3C HT pengajuan awal, untuk kebutuhan bulan Juli 2010 dapat diajukan mulai tanggal 01 Juni 2010 dengan menggunakan tarif cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010. Warna pita cukai mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-48/BC/2009 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.
  3. Pengajuan CK-1 atas pita cukai dengan tarif cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 diterima di Kantor Pusat DJBC atau KPPBC paling lambat tanggal 30 Juni 2010.
  4. P3C HT dengan tarif cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 yang tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010, dikenakan biaya pengganti pencetakan pita cukai.
D. Batas Waktu Pelekatan, Pencacahan Persediaan Pita Cukai Tidak Dipakai, dan Pemberitahuan Pemasukan Barang Kena Cukai (CK-5) Untuk Pita Cukai Tahun 2010 Khusus Untuk Pengusaha Pabrik Golongan III jenis SKT atau SPT dengan Tarif Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009.
  1. Pelekatan pita cukai dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.
  2. Pencacahan persediaan pita cukai yang belum dilekatkan di lokasi Pengusaha Pabrik dilakukan paling lambat tanggal 1 September 2010.
  3. Penyampaian tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai dikirimkan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah dilakukan paling lambat tanggal 10 September 2010.
  4. Pengajuan Pemberitahuan Pemasukan Barang Kena Cukai (CK-5) dalam rangka pengembalian cukai dilakukan paling lambat tanggal 1 Desember 2010.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
DIREKTUR JENDERAL

ttd,-

Thomas Sugijata
NIP 195106211979031001


Tembusan Yth.:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di Lingkungan Kantor Pusat DJBC

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-13/BC/2023

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2023 KE TAHUN ANGGARAN 2024

31 Oktober 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-10/BC/2022

PEDOMAN PEMBATASAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU (HT) AWAL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) AWAL

31 Agustus 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-7/BC/2022

PEDOMAN PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN MELEKATKAN PITA CUKAI PADA BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN (SALAH PERUNTUKAN)

30 Maret 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-7/BC/2022

PEDOMAN PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN MELEKATKAN PITA CUKAI PADA BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN (SALAH PERUNTUKAN)

30 Maret 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-21/BC/2020

PEMBERLAKUAN DAN TATA CARA PENELITIAN ATAS PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK MEMFASILITASI PENERAPAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (SKA E-FORM E)

07 Desember 2020
©2024 EDOCS MSM Consulting