DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2020

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2020-03-09
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2020 BERLAKU

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : SE - 07/BC/2020

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN IMPORTASI BARANG YANG MENGGUNAKAN SKEMA TARIF BEA
MASUK BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
(TARIF PREFERENSI) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

A. Umum

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berperan aktif dalam penanganan dampak pandemi virus corona (COVID-19). Salah satu usaha tersebut adalah dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE-02/BC/2020 tanggal 18 Februari 2020 guna mengatasi kendala pemanfaatan Tarif Preferensi ASEAN-CHINA FTA (SKA Form E) untuk importasi barang dari China, yang dilatarbelakangi oleh penutupan penerbangan dari China dan kendala administrasi dalam proses pengiriman SKA Form E. Seiring dengan meluasnya dampak virus corona (COVID-19) ke hampir seluruh negara di dunia, khususnya negara mitra Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas, serta mempertimbangkan:
  1. proses bisnis importasi barang dengan skema tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Tarif Preferensi) yang masih memerlukan penyerahan fisik lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA secara tatap muka, dan
  2. kendala administrasi dalam proses penerbitan yang berpotensi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian SKA atau Invoice Declaration,
maka dipandang perlu memberikan pengaturan mengenai fleksibilitas penyerahan lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.
   
B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman penelitian importasi barang yang menggunakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Tarif Preferensi) sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19).
   
C. Ruang Lingkup

  1. Pemberitahuan terkait potensi terkendalanya pemanfaatan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Tarif Preferensi) sebagai akibat terkendalanya penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dalam memenuhi ketentuan Pasal 10, PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
  2. Pedoman penelitian importasi barang yang menggunakan skema tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Tarif Preferensi) sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19).
   
D. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985).
  3. Pernyataan WHO pada the 2nd Meeting of the Emergency Committee under the International Health Regulations (2005) terkait wabah epidemi virus corona (2019-nCoV) yang bermula di China, pada 30 Januari 2020 di Jenewa, Swiss.
  4. Pernyataan WHO pada Opening Remarks of the Media Briefing on Covid-19, pada 11 Maret 2020 yang menyebutkan wabah epidemi virus corona (Covid-19) sebagai pandemi.
   
E. Pokok Pengaturan

1. Fleksibilitas penyerahan lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.
  1. Dalam rangka mengantisipasi terkendalanya pemanfaatan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (PMK 229), sebagai akibat pandemi virus corona (Covid-19), penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA diberikan fleksibilitas dalam pemenuhan ketentuan Pasal 10 PMK 229 dengan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor pendaftaran.
  2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020.
2. Persyaratan pemberian Tarif Preferensi atas fleksibilitas penyerahan lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah sebagai berikut:
a. barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang;
b. Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 PMK Nomor 229/PMK.04/2017, harus menyerahkan melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya:
1) SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;
2) surat pernyataan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini,
dengan mengacu pada pemenuhan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
c. SKA yang dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya, dipindai berwarna dan disampaikan dalam 2 (dua) bentuk sesuai contoh format SKA-1 dan contoh format SKA-2 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Tata cara pemanfaatan fleksibilitas penyerahan lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA untuk mendapatkan Tarif Preferensi adalah sebagai berikut:
a. atas penyerahan dokumen melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan wajib diserahkan kepada Kantor Pabean tempat dilakukan impor dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor pendaftaran;
b. setiap unit kerja yang menerima penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, diharuskan untuk:
1) menggunakan surat elektronik (e-mail) atau menetapkan media elektronik  lainnya sebagai sarana untuk menerima penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan;
2) menyampaikan data dan pindaian SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan, dengan elemen data sebagai berikut:
a) nama Eksportir;
b) nama Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 PMK Nomor 229/PMK.04/2017; dan
c) nomor referensi dan tanggal SKA atau Invoice Decaration,
secara periodik (setiap hari Jumat per minggunya) kepada Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, dengan terlebih dahulu mengirimkannya melalui surat elektronik dengan alamat regional.kial@customs.go.id dengan tembusan aseandesk.ina.customs@gmail.com; dan
3) membuat rekapitulasi data (database) dan menunjuk petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemantauan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 1) dan angka 2);
c. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga dapat melakukan konfirmasi keabsahan/validitas SKA kepada Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan menyampaikan hasilnya kepada unit kerja terkait sebagai dasar tindak lanjut penelitian SKA;
d. dalam hal berdasarkan penelitian didapati bahwa:
1) barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang;
2) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 PMK Nomor 229/PMK.04/2017, tidak menyerahkan SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
3) lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan tidak diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
4) hasil konfirmasi SKA sebagaimana diatur pada huruf c dinyatakan tidak valid, 
maka SKA atau Invoice Declaration ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan;
e. apabila SKA atau Invoice Declaration ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka:
1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor;
2) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk dilakukan:
a) penelitian ulang; atau
b) audit kepabeanan dan cukai,
3) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan:
a) penelitian ulang;
b) audit kepabeanan dan cukai; atau
c) penyampaian rekomendasi kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai untuk dilakukan audit kepabeanan dan cukai,
dengan mengacu pada mekanisme penagihan kekurangan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan/atau Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Ketentuan lain terkait dengan penerapan perjanjian perdagangan bebas, berpedoman pada PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
5. Terhadap penetapan atas penelitian SKA yang diterbitkan mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini, dapat diajukan:
  1. keberatan dan banding sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan/atau
  2. pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 143/PMK/04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, dan/atau Bukan Karena Kesalahan Orang.
   
F. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2020 tentang Pedoman Penelitian Importasi Barang yang berasal dari China dengan Menggunakan Skema Tarif Preferensi ACFTA (SKA Form E) sebagai Dampak Epidemik Virus Corona (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Penelitian terhadap SKA Form E yang:
  1. diterbitkan mulai tanggal 30 Januari 2020; dan
  2. telah diserahkan sampai dengan berlakunya Surat Edaran ini,
dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2020 tentang Pedoman Penelitian Importasi Barang yang berasal dari China dengan Menggunakan Skema Tarif Preferensi ACFTA (SKA Form E) sebagai Dampak Epidemik Virus Corona (Covid-19).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL,


ttd.


HERU PAMBUDI



Tembusan :

  1. Menteri Keuangan;
  2. Wakil Menteri Keuangan;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan
  4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.




 



 


 

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-13/BC/2023

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2023 KE TAHUN ANGGARAN 2024

31 Oktober 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-10/BC/2022

PEDOMAN PEMBATASAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU (HT) AWAL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) AWAL

31 Agustus 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-7/BC/2022

PEDOMAN PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN MELEKATKAN PITA CUKAI PADA BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN (SALAH PERUNTUKAN)

30 Maret 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-7/BC/2022

PEDOMAN PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN MELEKATKAN PITA CUKAI PADA BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PITA CUKAI YANG DIWAJIBKAN (SALAH PERUNTUKAN)

30 Maret 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor SE-21/BC/2020

PEMBERLAKUAN DAN TATA CARA PENELITIAN ATAS PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK MEMFASILITASI PENERAPAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (SKA E-FORM E)

07 Desember 2020
©2024 EDOCS MSM Consulting