Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010

1. Free Trade Agreement adalah perjanjian antara dua atau lebih negara di bidang ekonomi yang diantaranya mencakup penurunan dan atau penghapusan tarif dalam perdagangan bebas.
2. AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.
3. CEPT (Common Effective Preferential Tariff) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0 - 5% dan penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.
4. ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement) merupakan skema perjanjian perdagangan barang antar Negara ASEAN yang akan menjadi pengganti skema CEPT.
5. ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dengan negara China.
6. AKFTA (ASEAN-Korea Free Trade Area) adalah persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara pemerintah Negara-negara anggota ASEAN dan Republik Korea.
7. IJ-EPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) merupakan kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang mencakup 11 bidang atau kelompok perundingan antara lain : trade in goods, rules of origin dan customs procedure.
8. Rules of Origin (Ketentuan Asal Barang) didefinisikan sebagai kriteria yang wajib dipenuhi atas suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Asal-nya oleh pemerintah di negara asal barang sesuai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
9. Certificate of Origin, untuk selanjutnya disebut Surat Keterangan Asal (SKA), didefinisikan sebagai dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dan berfungsi untuk memperoleh tarif preferensi sesuai masing-masing perjanjian yang telah disepakati.
10. Third Country Invoicing adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggota FTA atau negara bukan anggota FTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA. Saat ini hanya berlaku untuk skema AFTA, AKFTA, dan IJ-EPA.
11. Back-to-back Certificate of Origin adalah SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor yang kedua (intermediate exporting party/member state) berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.
12. Issued Retroactively adalah penerbitan kemudian SKA asli, yaitu diterbitkan 3 (tiga) hari setelah tanggal pengapalan sampai dengan 1 (satu) tahun, yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja, atau terdapat alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga SKA tidak dapat diterbitkan pada saat pengeksporan.
13. Certified True Copy adalah tanda yang diberikan pada salinan atau copy SKA sebagai pengganti SKA asli yang hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Kantor Pabean pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian impor, dan diberi tanggal sesuai tanggal penerbitan SKA asli yang hilang atau rusak tersebut serta diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan SKA asli yang hilang atau rusak.
14. Retroactive Check adalah permintaan informasi oleh negara pengimpor tentang keabsahan SKA dan pemenuhan kriteria Ketentuan Asal Barang dari negara pengekspor dengan tujuan untuk memastikan barang yang diimpor berhak memperoleh tarif preferensi.
15. Verification Visit adalah pelaksanaan verifikasi atas barang impor dengan mengadakan kunjungan ke negara pengekspor apabila hasil dari retroactive check dianggap tidak memuaskan, yang hanya berlaku untuk skema CEPT-AFTA, AKFTA dan IJ-EPA.

1. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi SKA pada PIB.
2. Importir wajib menyampaikan lembar SKA dengan format dan peruntukan sebagaimana tersebut pada butir 3 huruf b kepada kantor pabean di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB (dilampirkan pada PIB)

1. Penelitian PIB

   1)	Di samping PIB dilampiri dokumen pelengkap pabean sebagaimana ditentukan dalam tatalaksana kepabeanan di bidang impor yang berlaku, PIB juga harus dilampiri SKA Form D (lembar asli), atau Form E (lembar asli dan lembar ketiga), atau Form AK (lembar asli), atau Form JIEPA (lembar asli), atau masing-masing SKA yang telah diberi cap CERTIFIED TRUE COPY;
   2)	Jenis dan jumlah barang yang diberitahukan dalam PIB, hasil pemeriksaan fisik barang (untuk PIB yang dilayani dengan jalur merah) dan SKA kedapatan sesuai;
   3)	Jenis barang yang diberitahukan termasuk barang yang mendapat fasilitas tarif preferensi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan masing-masing skema FTA;
   4)	Nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan SKA kedapatan sesuai;
   5)	Kolom 19 PIB telah diisi dengan : untuk PIB yang hanya menggunakan fasilitas FTA, kode fasilitas preferensi tarif diisi dengan angka sebagai berikut : - CEPT AFTA, yaitu angka 06; - ACFTA, yaitu angka 54; - AKFTA, yaitu angka 55; - IJ-EPA, yaitu angka 56; dan nomor referensi serta tanggal SKA.
   6)	Kolom 34 PIB telah diisi dengan benar sesuai tarif bea masuk barang impor yang bersangkutan berdasarkan tarif preferensi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan masing-masing skema FTA;
   7)	Bea masuk telah dihitung dan dilunasi sesuai dengan tarif bea masuk sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan masing-masing skema FTA.

    

2. Penelitian SKA

   1)	Lembar asli (SKA Form D, Form AK dan Form JIEPA) atau lembar asli dan lembar ketiga (Form E) telah dilampirkan pada PIB yang bersangkutan.
   2)	Telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam daftar yang berwenang menandatangani SKA dari negara asal barang yang bersangkutan dan diberi cap jabatan.
   3)	Mencocokkan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan dengan contoh specimen tandatangan dan cap jabatan yang bersangkutan.
   4)	Kolom-kolom pada SKA telah diisi dengan pernyataan yang sesuai yang diberitahukan dalam PIB dan dokumen pelengkap pabean (misalnya invoice dan packing list).
   5)	Memeriksa Bill of Lading untuk mengetahui apakah barang impor dikapalkan langsung atau telah mengalami proses angkut lanjut/transshipment. Apabila ditemukan terdapat angkut lanjut/transshipment maka harus diminta informasi tambahan kepada importir untuk memastikan bahwa selama proses angkut lanjut/transshipment tidak dilakukan proses selain loading, unloading dan upaya menjaga agar mutu barang tidak turun serta tidak terdapat aktivitas jual beli.
   6)	Mencocokkan tanggal penerbitan SKA dengan tanggal pengapalan yang tertera pada B/L. Apabila SKA diterbitkan 3 (tiga) hari setelah pengapalan, maka pada SKA harus terdapat tanda/cap "ISSUED RETROACTIVELY". Apabila tidak, maka tarif preferential tidak dapat diberikan.
   7)	Kolom 8 Origin Criterion (pada SKA Form D, Form E dan Form AK) atau kolom 5 Preference Criterion (pada Form JIEPA) telah diisi dengan kriteria origin. Misalnya WO untuk Wholly Obtained, CTH untuk Change Tariff Heading atau RVC 40% untuk Regional Value Content 40%, atau kriteria lainnya sebagaimana tercantum pada notes overleaf masing-masing SKA.
   8)	Tidak diragukan keabsahannya Indikasi keabsahan SKA diragukan antara lain adalah : a) ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA. b) tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tandatangan dan cap jabatan yang bersangkutan. c) Kriteria Ketentuan Asal Barang diragukan, hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki bukti nyata misalnya informasi tertulis yang telah diyakini kebenarannya antara lain dari : - perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri; - instansi pemerintah di dalam/luar negeri; - hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau - hasil pemeriksaan pembukuan.
   9)	Perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah. Perbedaan kecil tersebut antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir, nama sarana pengangkut, dan/atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (invoice, BL/AWB, Packing List). Contoh perbedaan yang dapat dikategorikan sebagai minor discrepancies antara lain : - Uraian barang tertulis di SKA Hot Dip Coated Al-Zn 555pct in coil, pada dokumen pelengkap pabean tertulis Hot Dip Coated Al-Zn 555pct in coil. - Nama eksportir tertulis di SKA Chung Hung Steel Company Ltd. pada dokumen pelengkap pabean tertulis Chung Hung Steel Corporation Ltd.

    

3. Keputusan Pejabat Peneliti Dokumen

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Dapat melakukan konfirmasi ulang kepada instansi penerbit/issuing authority SKA dengan menunjuk pada surat konfirmasi sebelumnya yang dilakukan oleh Kepala KPPBC/KPU, apabila belum memperoleh jawaban konfirmasi keabsahan SKA.
2. Dapat langsung memutuskan keberatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan penelitian atas keberatan.

1. FTZ untuk dikeluarkan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP);
2. TPB (tidak meliputi Gudang Berikat) dan KITE untuk dikeluarkan tujuan DPIL.