Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2015

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

02 November 2015
Kategori

Lainnya

Timeline
Dokumen Terkait

Status

BERLAKU

TIMELINE	2015-11-02 Peraturan Pemerintah Nomor 80 TAHUN 2015 BERLAKU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

(1)	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari: sertifikasi operator radio; penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk; sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi kalibrasi alat ukur; sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi; penyelenggaraan pos; penyelenggaraan telekomunikasi; izin penyelenggaraan penyiaran; pengelolaan nama domain indonesia; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media penggunaan sarana dan prasarana; dan penggunaan spektrum frekuensi radio.
(2)	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(3)	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dengan formula atau mekanisme seleksi.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi:

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR); dan
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).

Pasal 3

(1)	Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan formula.
(2)	Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan: mekanisme seleksi; atau formula.
(3)	Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penggunaan mekanisme seleksi atau formula dalam penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

(1)	Formula untuk menghitung tarif penggunaan spektrum frekuensi radio berupa Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: BHP ISR (Rupiah) = (HDLP x Ib x b) + (HDDP x Ip x p) 2
(2)	Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(3)	Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
(4)	Jumlah lebar pita frekuensi dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam izin stasiun radio.

Pasal 5

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara dengan masa laku izin kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

untuk masa laku izin sampai dengan 1 (satu) bulan dikenai tarif 1/3 (satu per tiga) dari BHP ISR 1 (satu) tahun;
untuk masa laku izin lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai tarif ½ (satu per dua) dari BHP ISR 1 (satu) tahun; atau
untuk masa laku izin jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai tarif BHP ISR 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

(1)	Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tarif Penggunaan spektrum frekuensi radio berupa biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang terdiri atas tarif: biaya Izin Awal; dan biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan.
(2)	Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.
(3)	Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan besaran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.
(4)	Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

(1)	Tarif biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk tahun pertama wajib dibayar lunas sebelum Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan.
(2)	Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk tahun kedua sampai dengan masa laku izin pita frekuensi radio berakhir wajib dibayar lunas setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio.

Pasal 9

(1)	Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk menghitung tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) berupa biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan adalah sebagai berikut: BHP IPFR (Rupiah) = N x K x I x C x B
(2)	Besaran nilai N, K, C, dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(3)	Terhadap besaran nilai N yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penyesuaian besaran nilai N setiap tahunnya dengan menggunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
(4)	Penyesuaian besaran nilai N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: N penyesuaian = (IHKn-1/IHKn-2) x Nn-1
(5)	Dalam hal terdapat kebijakan kenaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio melebihi target yang telah dihitung berdasarkan nilai N yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan kembali nilai N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
(6)	Penetapan besaran nilai K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan jenis layanan, wilayah layanan, dan manfaat dari penggunaannya.
(7)	Besaran nilai I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
(8)	Penetapan besaran nilai C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dengan menggunakan data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

(1)

Pita frekuensi radio yang semula digunakan berdasarkan Izin Stasiun Radio diubah menjadi Izin Pita Frekuensi Radio dikenai biaya hak penggunaan izin pita frekuensi radio berdasarkan formula sebagai berikut:

tahun pertama sampai dengan tahun kelima terhitung sejak tanggal berlakunya Izin Pita Frekuensi Radio dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahun ke-1	Y1 = X + ((20% x Δ) – Z)
Tahun ke-2	Y2 = X + (40% x Δ)
Tahun ke-3	Y3 = X + (60% x Δ)
Tahun ke-4	Y4 = X + (80% x Δ)
Tahun ke-5	Y5 = X + (100% x Δ)

tahun keenam dan selanjutnya terhitung sejak tanggal berlakunya Izin Pita Frekuensi Radio dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2)

Besaran Δ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
[N x K x I x C x B] – X

Pasal 11

Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran pembayaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.

Pasal 12

(1)	Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa pengujian alat dan perangkat telekomunikasi untuk satu merek dan tipe dihitung berdasarkan banyaknya komponen jenis pengujian.
(2)	Biaya pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu tipe dan merek dikelompokan atas: biaya pengujian laboratorium (in house test); atau biaya pengujian lapangan (on site test).
(3)	Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengujian berdasarkan kategori: biaya pengujian reguler; biaya pengujian kelas II; atau biaya pengujian kelas I.
(4)	Tarif biaya pengujian reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(5)	Tarif biaya pengujian kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 3 kali tarif reguler sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(6)	Tarif biaya pengujian kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 5 kali tarif reguler sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Terhadap jenis PNBP yang berasal dari sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi berupa pengujian lapangan, terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dikenai biaya transportasi dan biaya akomodasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1)	Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan dan penanggulangan bencana alam digunakan setelah memperoleh Surat Keterangan Masa Penggunaan.
(2)	Dalam hal Surat Keterangan Masa Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan kembali untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan penanggulangan bencana alam wajib disertifikasi dengan dikenai biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(3)	Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi yang tidak bersifat komersial dikenai biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(4)	Alat dan perangkat telekomunikasi yang memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih besar dari 50% (lima puluh persen), dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

(1)

Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi yang menjadi dasar penghitungan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah I ini dapat dikurangi unsur sebagai berikut:

piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.

(2)

Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

(1)	Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan: Lembaga Penyiaran Publik; Lembaga Penyiaran Publik Lokal; Lembaga Penyiaran Swasta; Lembaga Penyiaran Komunitas; dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
(2)	Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari Jasa Penyiaran Radio dan/atau Jasa Penyiaran Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah I ini dikelompokan dalam: zona 1; zona 2; zona 3; zona 4; dan zona 5
(3)	Penentuan pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

(1)

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sekolah Tinggi Multi Media berupa Pendidikan Strata I dan Diploma IV yang terdiri atas Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel untuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa kurang mampu, dan/atau mahasiswa yang terkena bencana alam dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 18

(1)	Terhadap pihak tertentu, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). Penggunaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(2)	Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta.
(3)	Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 19

(1)	Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang; dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media; berupa pelatihan jangka pendek tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.
(2)	Biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 20

(1)	Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta berupa pendidikan dan pelatihan pranata humas, pelayanan informasi publik, dan sistem pelayanan elektronik pemerintah tidak termasuk biaya transportasi.
(2)	Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta selain berupa pendidikan dan pelatihan pranata humas, pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi publik, dan pendidikan dan pelatihan sistem pelayanan elektronik pemerintah (e-government) tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
(3)	Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 21

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media yang terdiri atas Pendaftaran Semester, Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru, Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap, Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel, dan Wisuda dan Ijazah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenai tarif sesuai dengan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan oleh Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta berupa Pendidikan 4 Tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) bagi penggunaan:

1)	pita frekuensi radio 800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaran jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada rentang frekuensi radio 824 MHz – 845 MHz berpasangan dengan 869 MHz – 890 MHz;
2)	pita frekuensi radio 900 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada rentang frekuensi radio 890 MHz – 915 MHz berpasangan dengan 935 MHz – 960 MHz; dan
3)	pita frekuensi radio 1800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada rentang frekuensi radio 1710 MHz – 1785 MHz berpasangan dengan 1805 MHz – 1880 MHz.

dikenai tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sampai selesainya masa pentahapan pengenaan formula tarif biaya hak penggunaan frekuensi radio.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pengenaan tarif izin penyelenggaraan penyiaran bagi pemegang izin yang izin penyelenggaraan penyiarannya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemeritah ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 246

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, namun untuk melakukan penyesuaian Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Peraturan Pemerintah ini.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

HDLP	=	harga dasar lebar pita. Satuan HDLP adalah dalam Rp/kHz;
Ib	=	indeks biaya pendudukan lebar pita;
b	=	jumlah lebar pita frekuensi (bandwidth) dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio. Jika dalam 1 (satu) stasiun radio terdapat penggunaan kanal dan polarisasi yang sama maka lebar pita frekuensi (bandwidth) kanal yang sama tersebut hanya dihitung 1 (satu) kali lebar pita frekuensi (bandwidth) dari kanal tersebut. Satuan b adalah dalam kHz;
HDDP	=	harga dasar daya pancar. Satuan HDDP adalah dalam Rp/dBm.
Ip	=	indeks biaya daya pancar frekuensi;
p	=	jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio. Daya pancar yang dimaksud adalah Equivalent Isotrophic Radiated Power (EIRP). Satuan p adalah dalam dBm;

Contoh 1:
Perhitungan Formula Tarif BHP ISR (Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP	=	5.155 Rp/kHz (HDLP, Zona 4, VHF)
Ib	=	0,8400 (stasiun siaran FM)
b	=	372 kHz (standar lebar pita siaran FM)
HDDP	=	47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)
Ip	=	0,4900 (stasiun siaran FM)
Power	=	1.000 Watt
Gain	=	3 dB
Line Loss	=	1 dB
p	=	10 x (log Power) + Gain – Line Loss + 30
	=	10 x (log 1.000) + 3 – 1 + 30
	=	62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumusan = (5.155 x 0,8400 x 372) + (47.866 x 0,4900 x 62)

2
= Rp 1.532.502,00

Contoh 2:

Untuk perhitungan Formula Tarif BHP ISR untuk teknologi CDMA di pita frekuensi 800 MHz pada zona 3 untuk penyelenggaraan jasa selular DS-CDMA (IS-95). Apabila dalam 1 buah stasiun radio menggunakan 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungan BHP Frekuensinya sebagai berikut:

HDLP	=	7.063 Rp/kHz (HDLP, Zona 3, UHF)
Ib	=	3,060 (Jasa Selular DS-CDMA (IS95))
b	=	1.250 kHz (standar lebar pita siaran CDMA)
HDDP	=	65.688 Rp/KHz (HDDP, Zona 3, UHF)
Ip	=	10,539 (Jasa Selular DS-CDMA (IS95))
Power	=	20 watt
Gain	=	3 dB
Line Loss	=	1 dB
p	=	10 x (log Power) + Gain – Line Loss + 30
	=	10 x (log 20) + 3 – 1 + 30
	=	45.01 dBmW (untuk setiap sektor)

Dalam 1 buah stasiun radio dengan menggunakan 1 buah kanal frekuensi digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka total nilai p adalah sebagai berikut:

45.01 + 45.01 + 45.01 = 135,03 dbmW

Rumusan:

=	(7.063 x 3,060 x 1.250) + (65.688 x 10,539 x 135,03) 2
=	Rp.60.247.665

Maka besaran untuk perhitungan BHP ISR CDMA 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor) adalah sebesar Rp.60.247.665

Contoh 3

Apabila dalam contoh di atas 1 buah stasiun radio menggunakan 4 buah kanal frekuensi dimana masing-masing kanal digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungannya sebagai berikut:

Rumusan	=	4 x Rp.60.247.665
	=	Rp.240.990.662

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal seleksi dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) wilayah layanan penggunaan pita frekuensi radio dalam waktu pelaksanaan seleksi yang bersamaan (simultan) maka biaya izin pita frekuensi radio tahunan (annual fee) untuk setiap wilayah layanan mengacu pada masing-masing harga penawaran terendah dari pemenang seleksi di wilayah layanan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

N	=	Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio.
K	=	Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio tertentu yang memiliki nilai ekonomi.
I	=	Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz). Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum frekuensi radio, dimana semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai Rupiah/MHz nya akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik.
C	=	Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita frekuensi radio yang ditetapkan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000 dalam populasi). Data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data jumlah populasi penduduk 1 (satu) tahun sebelumnya. Contohnya, untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio tahun 2014, maka data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data tahun 2013.
B	=	Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz.

Contoh perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio menggunakan formula N x K x I x C x B.

Misalnya perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz, yaitu sebagai berikut:
Asumsi :

- nilai N	=	8,3
- nilai K	=	1,7
- B	=	1 MHz
- I	=	Rp.6285/MHz (indeks harga dasar pita frekuensi radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz)
- C	=	240.300 kilopops

Maka Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (pita frekuensi radio 800MHz) sebagai berikut:

=	N x K x I x C x B
=	8,3 x 1,7 x 6285 x 240.300 x 1
=	Rp. 21,39 Milyar

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian terhadap nilai N mulai dilaksanakan pada tahun kedua dari masa laku izin pita frekuensi radio.
Sebagai contoh, Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan tahun 2013 maka penyesuaian Nilai N mulai dilaksanakan pada tahun kedua dari masa laku Izin Pita Frekuensi Radio yaitu pada tahun 2014.

Ayat (4)

Mulai pada tahun kedua pemberlakuan Izin Pita Frekuensi Radio sampai dengan berakhirnya masa laku Izin Pita Frekuensi Radio besaran N akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) tiap tahunnya demi menjaga kestabilan nilai BHP IPFR dari tahun ke tahun.

N penyesuaian	=	besaran nilai N pada tahun berjalan.
IHKn-1	=	data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 1 (satu) tahun sebelumnya
IHKn-2	=	data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 2 (dua) tahun sebelumnya
Nn-1	=	besaran nilai N yang ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya

Contoh perhitungan penyesuaian besaran nilai N untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Asumsi nilai Nn-1 (tahun 2013) adalah 13,02001
Data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik bahwa nilai IHK bulan Desember 2012 (IHKn-2) adalah 135,49 dan bulan Desember 2013 (IHKn-1) adalah 146,84, sehingga perbandingan nilai IHK untuk penyesuaian besaran N tahun 2014 menjadi sebagai berikut:

N penyesuaian	=	(IHKn-1/IHKn-2) x Nn-1
	=	(146,84/135,49) x 13,02001
	=	14, 11083

Ayat (5)

Nilai N yang dihitung dalam kondisi adanya kenaikan target PNBP yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan memperhatikan antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi.

Ayat (6)

Nilai K ditetapkan sesuai karakteristik khusus dari suatu pita frekuensi radio, dimana suatu pita frekuensi radio dapat bernilai lebih tinggi/rendah secara ekonomi berdasarkan perbedaan jenis layanan ataupun wilayah layanan penggunaan pita frekuensi tersebut sehingga menimbulkan perbedaan manfaat yang diterima atas penggunaan pita frekuensi tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Untuk menjaga keseimbangan industri maka penerapan perubahan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio menjadi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio diberlakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan pembayaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radionya yang semula dengan besaran sesuai perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio menjadi besaran sesuai perhitungan formula Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.
Pada tahun pertama hingga tahun kelima pengenaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio, penentuan besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio memperhitungkan kewajiban Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya.
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya digunakan sebagai besaran awal pengenaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk masing-masing penyelenggara dimaksud yang secara bertahap menuju besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sesuai perhitungan formula.

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tahun ke-1	Y1 = X + ((20% x Δ) – Z)
Tahun ke-2	Y2 = X + (40% x Δ)
Tahun ke-3	Y3 = X + (60% x Δ)
Tahun ke-4	Y4 = X + (80% x Δ)
Tahun ke-5	Y5 = X + (100% x Δ)

Yang dimaksud dengan :

Yn	=	besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio yang harus dibayarkan pada tahun ke-n.
X	=	BHP ISR masing-masing penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan. Misalkan Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan pada tahun 2013, maka Nilai X adalah besaran BHP ISR yang tertagih pada pada tahun 2012 bagi masing-masing penyelenggara.
Δ	=	[N x K x I x C x B] – X
Z	=	Faktor pengurang terhadap BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahun pertama yang dihitung berdasarkan selisih antara besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayar untuk 365 hari terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR dan besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayar untuk jumlah hari tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR sampai dengan tanggal berlakunya BHP Frekuensi Radio untuk IPFR.

Contoh perhitungan besaran BHP IPFR pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima:

-	Ketentuan pemberlakuan BHP IPFR ditetapkan pada 15 Desember 2013.
-	PT. Abc memiliki kewajiban besaran BHP ISR pada periode 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (nilai X).
-	PT. Abc memiliki kewajiban besaran BHP IPFR hasil perhitungan sesuai dengan formula (N x K x I x B x C) adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (asumsi: nilai ini belum dilakukan penyesuaian dengan nilai IHK dan C sejak tahun kedua).
-	PT. Abc memiliki ISR yang masa berlakunya berakhir pada bulan 15 Februari 2014, 15 Maret 2014 dan 15 Agustus 2014.

Maka untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima kewajiban BHP IPFR menjadi:

Nilai X = Rp150.000.000,00

Nilai BHP IPFR sesuai formula [N x K x I x C x B] = Rp250.000.000,00 maka Δ pada tahun pertama = Rp250.000.000,00–Rp150.000.000,00 = Rp100.000.000,00.

Kelebihan pembayaran BHP ISR PT. Abc pada tahun pertama, yaitu telah membayar lebih BHP ISR:

a.	untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Februari 2014;
b.	untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Maret 2014; dan
c.	untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Agustus 2014.

Diasumsikan total (a+b+c) kelebihan pembayaran BHP ISR sebagaimana di atas adalah Rp50.000.000,00 maka ini merupakan nilai dari Z.

Maka kewajiban besaran BHP IPFR yang harus dilunasi oleh PT. Abc pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima adalah sebagai berikut:

Besaran Tahun ke-1 (dalam juta Rp)	Besaran Tahun ke-2 (dalam juta Rp)	Besaran Tahun ke-3 (dalam juta Rp)	Besaran Tahun ke-4 (dalam juta Rp)	Besaran Tahun ke-5 (dalam juta Rp)
Y1 = 150 + (20% x 100) – 50	Y2 = 150 + 40% x { [N x K x I x C x B]-150}	Y3 = 150 + 60% x { [N x K x I x C x B]-150}	Y4 = 150 + 80% x { [N x K x I x C x B]-150}	Y5 = 150 + 100% x { [N x K x I x C x B]-150}

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran Δ merupakan selisih antara besaran hasil perhitungan [N x K x I x C x B] dari suatu penyelenggara dengan besaran BHP ISR dari suatu penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum dikenai BHP IPFR (X).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Satu tipe dan merek perangkat terdiri dari rangkaian alat dan perangkat telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Biaya pengujian reguler adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 21 hari kerja.

Huruf b

Biaya pengujian kelas II adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 15 hari kerja.

Huruf c

Biaya pengujian kelas I adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 5 hari kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pengujian lapangan (on site test) hanya dilaksanakan apabila pengujian terhadap alat dan perangkat telekomunikasi tidak dapat dilakukan di balai uji.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak tertentu adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang melakukan hubungan kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5749

Dokumen terkait

Peraturan Pemerintah

Nomor 38 TAHUN 2024

KAWASAN EKONOMI KHUSUS EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN

07 Oktober 2024

Peraturan Pemerintah

Nomor 39 TAHUN 2024

KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BATAM

07 Oktober 2024

Peraturan Pemerintah

Nomor 36 TAHUN 2024

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

30 September 2024

Peraturan Pemerintah

Nomor 37 TAHUN 2024

ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

30 September 2024

Peraturan Pemerintah

Nomor 29 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA

12 Agustus 2024