DOKUMEN SIGN IN
Peraturan Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah Keterangan Tertulis P3B
DOKUMEN SIGN IN
Peraturan Badan Pusat Statistik Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah Keterangan Tertulis P3B

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025

  • 24 Des 2025
  • Timeline
  • Terkait
  • BERLAKU
  • TREE

TIMELINE

2025-12-24
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 BERLAKU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan, simplifikasi proses bisnis, serta mengakomodasi perkembangan jenis penimbunan dan mutasi barang kena cukai sesuai perkembangan dunia usaha, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai;
  2. bahwa ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai belum menyesuaikan pengaturan perkembangan jenis penimbunan dan mutasi barang kena cukai, sehingga perlu dilakukan penggantian;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;

Mengingat :

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  2. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
  3. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
  4. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
  5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
  6. Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang selanjutnya disebut Tempat Usaha Importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai asal impor yang sudah dilunasi cukainya.
  7. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
  8. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran di bidang cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di bidang cukai.
  9. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
  10. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
  11. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
  12. Penyalur adalah Orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
  13. Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang telah memilki NPPBKC.
  14. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanan dan undang-undang mengenai cukai.
  15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan dan undang-undang mengenai cukai.
  17. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
  18. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai.
BAB II
PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI

Pasal 2
(1) Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun dalam TPS atau TPB.
(2) Ketentuan dan tata cara penimbunan dalam TPS atau TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.


Pasal 3
(1) Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dapat ditimbun di dalam:
a. Pabrik; atau
b. tempat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
(2) Atas barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang ditimbun di dalam Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pabrik mempunyai kewajiban:
a. menyelenggarakan pembukuan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembukuan di bidang cukai; atau
b. menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai untuk Pengusaha Pabrik skala kecil dalam catatan sediaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong produksi barang kena cukai lainnya.
(3) Atas barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang ditimbun di dalam tempat pengguna fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengguna fasilitas pembebasan cukai mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pembebasan cukai.
(4) Contoh format catatan sediaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong produksi barang kena cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 


BAB III
PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

Pasal 4

Setiap pemasukan barang kena cukai ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai.



Pasal 5
(1) Setiap pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai.
(2) Dikecualikan dari kewajiban diberitahukan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap barang kena cukai selain barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.


Pasal 6
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian profil risiko atau pertimbangan lain yang ditentukan oleh Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai jika terdapat dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.
(4) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol, hasil pengawasan yang didapati oleh Pejabat Bea dan Cukai menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai.


Pasal 7
(1) Dalam keadaan darurat karena adanya bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berada di dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan dapat dikeluarkan atau dipindahkan ke tempat lain tanpa dilindungi Dokumen Cukai.
(2) Pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hari dimulainya pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai tersebut.


Pasal 8
(1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, baik dalam keadaan telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran, wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
(2) Pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkutan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai atau fasilitas pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dikecualikan dari kewajiban dilindungi dengan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengangkutan:
a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran;
c. impor barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang tentang Cukai; dan/atau
d. barang kena cukai antar Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan NPPBKC yang sama.


Pasal 9
(1) Pengangkutan barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya, wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
(2) Pengangkutan barang kena cukai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Kawasan Pabean, TPS, atau TPB;
b. Pengangkutan barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dari Pabrik, TPS, atau TPB;
c. Pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dari peredaran bebas ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan untuk dimusnahkan atau diolah kembali;
d. Pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dari peredaran bebas ke tempat lain di luar Pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian;
e. Pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dari Tempat Penjualan Eceran; dan/atau
f. Pengangkutan barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dari Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran.
(3) Dikecualikan dari kewajiban dilindungi dengan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengangkutan barang kena cukai berupa:
a. etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol antar Pengusaha Barang Kena Cukai dengan NPPBKC yang sama;
b. etil alkohol yang berasal dari Tempat Penjualan Eceran yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC;
c. etil alkohol dalam jumlah sampai dengan 6 (enam) liter yang berasal dari Tempat Penjualan Eceran;
d. minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) yang berasal dari Tempat Penjualan Eceran; dan/atau
e. minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dalam jumlah sampai dengan 6 (enam) liter yang berasal dari Tempat Penjualan Eceran.


Pasal 10
(1) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) berlaku sebagai dokumen:
a. pemberitahuan pengeluaran, pemberitahuan pemasukan, dan sekaligus sebagai pelindung pengangkutan barang kena cukai;
b. pemberitahuan pengeluaran dan pelindung pengangkutan barang kena cukai;
c. pemberitahuan pemasukan dan pelindung pengangkutan barang kena cukai;
d. pemberitahuan pemasukan;
e. pemberitahuan pengeluaran; atau
f. pelindung pengangkutan barang kena cukai.
(2) Dokumen Cukai yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e berupa dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai.
(3) Dokumen Cukai yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai.
(4) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.
(5) Dalam hal penyampaian Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, Dokumen Cukai disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
(6) Contoh format Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
(7) Contoh format Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.


Pasal 11
(1) Pengangkutan barang kena cukai dalam rangka kegiatan ekspor, impor, dan antar TPB menggunakan pemberitahuan pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(2) Pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengangkutan barang kena cukai impor untuk dimasukkan ke TPB;
b. pengangkutan barang kena cukai tujuan ekspor dari TPB;
c. pengangkutan barang kena cukai antar TPB;
d. pengangkutan barang kena cukai impor dari TPS atau TPB ke Tempat Usaha Importir; dan
e. pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tujuan ekspor dari peredaran bebas.
(3) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dan dinyatakan sebagai Dokumen Cukai.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal pengangkutan barang kena cukai dilakukan oleh Pabrik atau Tempat Penyimpanan.


Pasal 12
(1) Pengangkutan barang kena cukai dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau berdasarkan pemberitahuan Pengusaha Barang Kena Cukai.
(3) Dalam hal terdapat hambatan operasional dan/atau hambatan di luar kendali Pengusaha Barang Kena Cukai yang menyebabkan pengangkutan barang kena cukai tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Barang Kena Cukai dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengangkutan kepada Kepala Kantor yang mengawasi wilayah tempat barang kena cukai tersebut berada.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dengan melampirkan bukti pendukung beserta alasan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
(5) Dalam hal penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, permohonan disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor.
(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai dan melakukan penyesuaian jangka waktu pengangkutan pada Dokumen Cukai.
(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai disertai alasan penolakan.

 

Pasal 13
(1) Pengusaha Barang Kena Cukai dapat mengajukan permohonan pembetulan data atau pembatalan terhadap Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Kena Cukai dengan melampirkan bukti pendukung beserta alasan.
(2) Dalam hal penyampaian permohonan pembetulan data atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, permohonan disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor.
(3) Permohonan pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap semua elemen data, kecuali:
a. nama dan kode Kantor;
b. nomor dan tanggal pendaftaran;
c. jenis barang kena cukai;
d. asal barang kena cukai;
e. cara pelunasan barang kena cukai;
f. status cukai;
g. jenis pemberitahuan;
h. keputusan/surat persetujuan fasilitas cukai; dan/atau
i. uraian barang dalam hal pelunasan dengan cara pembayaran.
(4) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
a. tidak dapat diajukan pembetulan data; dan/atau
b. barang kena cukai belum dilakukan pemasukan ke tempat tujuan dan barang kena cukai telah atau berada di tempat asal.
(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai dan melakukan pembetulan data atau pembatalan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai disertai alasan penolakan.

 

Pasal 14
(1) Pengusaha Barang Kena Cukai dapat mengajukan permohonan pembetulan data atau pembatalan terhadap Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Kena Cukai dengan melampirkan bukti pendukung beserta alasan.
(2) Dalam hal penyampaian permohonan pembetulan data atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, permohonan disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor.
(3) Permohonan pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap semua elemen data, kecuali:
a. nama dan kode Kantor;
b. nomor dan tanggal pendaftaran;
c. jenis barang kena cukai;
d. asal barang kena cukai; dan/atau
e. status cukai.
(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai dan melakukan pembetulan data atau pembatalan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai disertai alasan penolakan.


BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Dokumen Cukai untuk kegiatan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kegiatan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

 


BAB V
KETENTUAN PENUTUPPasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1921), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





 Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


ttd


DHAHANA PUTRA





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1115

Dokumen terkait

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 97 Tahun 2025

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

31 Des 2025
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 115 Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.02/2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA

30 Des 2025
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 99 Tahun 2025

EMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL, KEBUDAYAAN ATAU UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

29 Des 2025
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 89 Tahun 2025

ENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

24 Des 2025
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 94 Tahun 2025

PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PENGUMPULAN PEMESANAN DI PASAR PERDANA DOMESTIK

24 Des 2025