TIMELINE |
---|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150/PMK.05/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. | Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. |
2. | Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. |
3. | Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. |
4. | Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. |
5. | Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. |
6. | Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha dan/atau debitur lainnya yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
7. | Penyalur Kredit/Pembiayaan adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Debitur. |
8. | Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). |
9. | Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah adalah badan layanan umum dan badan usaha milik negara yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan program Pemerintah di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. |
10. | Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. |
11. | Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. |
12. | Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian. |
13. | Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur. |
14. | Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara Margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan Margin yang dibebankan kepada Debitur dalam skema pembiayaan syariah. |
15. | Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang¬ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
16. | Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. |
17. | Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. |
18. | Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang¬ Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. |
19. | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. |
20. | Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan. |
21. | Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut KPA Penyaluran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menyalurkan anggaran belanja subsidi atas pelaksanaan Program PEN kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
22. | Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. |
23. | Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar. |
24. | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai kuasa bendahara umum negara. |
25. | Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. |
26. | Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan. |
27. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. |
28. | Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. |
29. | Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
30. | Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. |
31. | Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah rekening pemerintah lainnya milik K/L yang dikelola oleh KPA Penyaluran untuk menampung dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dengan mekanisme dana cadangan. |
32. | Surat Perintah Pencairan Dana Cadangan yang selanjutnya disingkat SPPDC adalah surat yang diterbitkan oleh KPA Penyaluran yang memerintahkan bank mitra untuk mentransfer sejumlah dana dari Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke rekening bank Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
Pasal 2
Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN.
BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 3
(1) | Dalam rangka pelaksanaan penyaluran anggaran belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat KPA Penyaluran yaitu:
|
||||||
(2) | Perubahan pejabat KPA Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. |
Pasal 4
(1) | KPA Penyaluran menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM. |
(2) | KPA Penyaluran menyampaikan salinan keputusan penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN. |
Pasal 5
(1) | Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN. | ||||||||
(2) | Berdasarkan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
|
||||||||
(3) | Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar revisi dan/atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. | ||||||||
(4) | Revisi dan/atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang¬ undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran BUN serta pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. |
Pasal 6
(1) | Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan berdasarkan alokasi dalam postur dan rincian APBN. |
(2) | Alokasi dalam postur dan rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
BAB III
PERSYARATAN PENERIMA DAN BESARAN
SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Pasal 7
(1) | Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah yang memenuhi persyaratan. | ||||||||||
(2) | Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
|
||||||||||
(3) | Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
|
||||||||||
(4) | Debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
|
||||||||||
(5) | Dalam hal Debitur memiliki akad Kredit/Pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan. | ||||||||||
(6) | Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin. | ||||||||||
(7) | Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang merupakan pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. | ||||||||||
(8) | Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) divalidasi melalui SIKP. | ||||||||||
(9) | Debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8). | ||||||||||
(10) | Dalam hal Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga Linkage BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Debitur harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. | ||||||||||
(11) | Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak. | ||||||||||
(12) | Ketentuan mengenai Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. |
Bagian Kedua
Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Pasal 8
(1) | Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
|
||||||||||||||
(2) | Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dilakukan dengan ketentuan:
|
||||||||||||||
(3) | Dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yang diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan. | ||||||||||||||
(4) | Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
|
||||||||||||||
(5) | Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
|
Pasal 9
(1) | Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dihitung dengan formula sebagai berikut: Besaran Subsidi x Baki Debet x hari bunga atau hari margin |
(2) | Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI
MARGIN
Bagian Kesatu
Penyalur Kredit/Pembiayaan
Pasal 10
(1) | Perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Penyalur Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK. | ||||
(2) | Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:
|
Pasal 11
(1) | BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat bekerja sama dengan Koperasi dalam rangka pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin. |
(2) | Koperasi yang dapat bekerja sama dengan BLU merupakan Koperasi yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya. |
(3) | Mekanisme kerja sama dengan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan BLU. |
Bagian Kedua
Penyampaian Data Penerima Subsidi Bunga/Subsidi
Margin
Pasal 12
(1) | Data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh OJK. |
(2) | Data Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga Linkage BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. |
(3) | Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN dilakukan reviu dan/atau audit oleh BPKP atas permintaan Menteri. |
(4) | Hasil reviu dan/atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian BUMN. |
(5) | Tata cara pemberian data oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK. |
(6) | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian data oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. |
Pasal 13
(1) | Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ke SIKP. | ||||
(2) | Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data debitur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) ke SIKP. | ||||
(3) | Data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
|
||||
(4) | Data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Debitur yang tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |
Bagian Ketiga
Pemberitahuan Informasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin
kepada Penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Pasal 14
(1) | Penyalur Kredit/Pembiayaan memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin. |
(2) | Dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga Linkage BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, Koperasi memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin. |
(3) | Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Bunga/Subsidi Margin. |
Bagian Keempat
Pengajuan Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Pasal 15
(1) | Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur melalui Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam rangka mengurangi kewajiban beban Debitur. | ||||||||
(2) | Penyalur Kredit/Pembiayaan mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada KPA Penyaluran berdasarkan data SIKP. | ||||||||
(3) | Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
|
||||||||
(4) | Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang belum ditagihkan dan/atau tunggakan pada tahun 2020 sesuai pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, dengan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). | ||||||||
(5) | Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2021 dan pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat tanggal 15 November 2021. |
Pasal 16
(1) | Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan bertanggung jawab atas:
|
||||||||||
(2) | Dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga Linkage BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, BLU bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, sedangkan Koperasi bertanggungjawab atas:
|
Bagian Kelima
Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan
Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS
Pasal 17
(1) | PPK melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan. | ||||
(2) | Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
||||
(3) | Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan, PPK menunda pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sampai Penyalur Kredit/Pembiayaan melengkapi dokumen tagihan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak pengujian kelengkapan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selesai dilakukan. | ||||
(4) | Dalam hal Penyalur Kredit/Pembiayaan belum melengkapi dokumen tagihan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender, PPK mengembalikan dokumen tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan. | ||||
(5) | Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dengan data SIKP, pembayaran dilakukan dengan menggunakan perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin melalui SIKP dan dituangkan dalam berita acara verifikasi sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | ||||
(6) | Atas data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang belum sesuai dengan data SIKP, Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat melakukan perbaikan dan mengajukan kembali tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. | ||||
(7) | Dalam hal hasil pengujian terhadap dokumen tagihan lengkap dan data tagihan telah sesuai dengan data SIKP yang dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK menerbitkan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari SIKP. | ||||
(8) | PPK menyampaikan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPSPM. |
Pasal 18
(1) | PPS PM melakukan pengujian atas SPP-LS beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. |
(2) | Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK. |
(3) | Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap dan sesuai, PPSPM menerbitkan SPM LS. |
(4) | PPSPM menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta arsip data komputer kepada KPPN. |
Pasal 19
Menteri dapat mengajukan permintaan audit atas pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada BPKP.
Pasal 20
(1) | KPA Penyaluran menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. |
(2) | Dalam penyusunan standar prosedur operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran dapat meminta pendapat aparat pengawasan intern Pemerintah. |
Pasal 21
(1) | Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diterima Penyalur Kredit/Pembiayaan pada tahun 2021, baik untuk program tahun 2020 maupun program tahun 2021, harus disalurkan kepada Debitur paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Subsidi Bunga/Subsidi Margin diterima. |
(2) | Dalam hal Debitur melakukan pembayaran Kredit/Pembiayaan secara tunai dan sekaligus, penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai periode pinjaman nasabah dengan proses bisnis setelmen paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Subsidi Bunga/Subsidi Margin diterima. |
(3) | Dalam hal Subsidi Bunga/Subsidi Margin tidak dapat disalurkan kepada Debitur sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyalur Kredit/Pembiayaan harus mengembalikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke rekening kas negara. |
(4) | Dalam hal terdapat pendapatan bunga jasa giro atas dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang belum disalurkan, pendapatan bunga jasa giro dimaksud harus disetorkan ke rekening kas negara setelah dikurangi biaya administrasi/giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank berkenaan. |
(5) | Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan bukti pengembalian/setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada KPA Penyaluran. |
(6) | Mekanisme pengembalian/penyetoran ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Pasal 22
(1) | Penyalur Kredit/Pembiayaan memperhitungkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin. |
(2) | Penyalur Kredit/Pembiayaan menatausahakan bukti pengurangan biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
(3) | Dalam hal Debitur telah melakukan pembayaran atas biaya bunga/margin yang seharusnya diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin oleh Pemerintah, Penyalur Kredit/Pembiayaan mengembalikan pembayaran tersebut kepada Debitur. |
(4) | Penyalur Kredit/Pembiayaan menatausahakan bukti pengembalian biaya bunga/margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |
(5) | Dalam hal diperlukan, KPA Penyaluran dapat meminta bukti pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau bukti pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
(6) | Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke rekening kas negara. |
(7) | Dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dinyatakan dalam audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah, Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). |
(8) | Penyalur Kredit/Pembiayaan melaporkan realisasi penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke Debitur kepada KPA Penyaluran secara triwulanan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah triwulan berakhir sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
BAB V
PENYELESAIAN TAGIHAN DENGAN MEKANISME DANA
CADANGAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Dana Cadangan
Pasal 23
(1) | Pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan dengan menggunakan mekanisme dana cadangan melalui Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dipersamakan sebagai rekening dana cadangan. | ||||||
(2) | Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
|
||||||
(3) | Tagihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tagihan yang belum dapat ditagihkan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), yang terdiri dari:
|
||||||
(4) | Mekanisme dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
|
||||||
(5) | Pembayaran dengan mekanisme dana cadangan melalui Rekening Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tanggal 30 April 2022. |
Bagian Kedua
Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Pasal 24
(1) | Dalam rangka pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin dengan mekanisme dana cadangan, KPA Penyaluran membuka dan mengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada bank umum yang telah bermitra dengan Pemerintah. |
(2) | Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin digunakan untuk menampung dan menyalurkan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Debitur melalui rekening Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
(3) | Tata cara pengelolaan rekening oleh KPA Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja K/L. |
Pasal 25
(1) | KPA Penyaluran melakukan rekonsiliasi data transaksi penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin per tanggal 30 April 2022 dengan bank umum sebagai mitra pengelola dalam rangka penutupan Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin. |
(2) | Dalam hal terdapat saldo pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin, KPA Penyaluran menyetorkan saldo tersebut ke rekening kas negara. |
(3) | Penyetoran ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan akun pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
Bagian Ketiga
Perkiraan Kebutuhan Dana
Pasal 26
(1) | Penyalur Kredit/Pembiayaan mengajukan perkiraan kebutuhan dana untuk mengalokasikan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
(2) | Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan perkiraan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA Penyaluran melalui surat dan melalui SIKP paling lambat tanggal 30 November 2021. |
(3) | Jumlah perkiraan kebutuhan dana yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan merupakan batas tertinggi alokasi Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dapat dicairkan dari Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada rekening Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
(4) | Dalam hal Penyalur Kredit/Pembiayaan tidak menyampaikan perkiraan kebutuhan dana sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin tidak dapat dialokasikan. |
Bagian Keempat
Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan
Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS
Pasal 27
(1) | PPK menerbitkan SPP-LS untuk untung Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan perkiraan kebutuhan dana yang diajukan oleh Penyalur Kredit /Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). |
(2) | SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM dilampiri daftar nominatif Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
(3) | PPSPM melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN atas SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
(4) | PPSPM menerbitkan dan menyampaikan SPM-LS kepada KPPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. |
Pasal 28
(1) | Jumlah dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan daftar nominatif Penyalur Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi batas tertinggi Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dapat ditagihkan oleh masing-masing Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
(2) | Penyalur Kredit/Pembiayaan mengajukan tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). |
(3) | Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA Penyaluran paling lambat tanggal 28 Februari 2022. |
(4) | PPK melakukan mekanisme penyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (6) terhadap dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
(5) | Dalam hal hasil pengujian terhadap dokumen tagihan lengkap dan data tagihan telah sesuai dengan data SIKP yang dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), PPK meneruskan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada PPSPM dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari SIKP. |
(6) | PPSPM melakukan pengujian kecukupan dana yang tersedia dalam Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk masing-masing Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
(7) | Dalam hal dana yang tersedia untuk masing-masing Penyalur Kredit/Pembiayaan tidak cukup untuk membayar jumlah tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diterima, PPSPM mengembalikan tagihan kepada PPK untuk disesuaikan berita acara verifikasi dengan batas tertinggi dana yang tersedia. |
(8) | Dalam hal dana yang tersedia untuk masing-masing Penyalur Kredit/Pembiayaan cukup untuk membayar jumlah tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diterima, PPSPM mengajukan SPPDC kepada PPK. |
(9) | PPK atas nama KPA Penyaluran menerbitkan SPPDC kepada bank umum sebagai mitra pengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk mentransfer dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke rekening Penyalur Kredit/Pembiayaan disertai dengan lampiran daftar nominatif Penyalur Kredit/Pembiayaan. |
(10) | Bank umum sebagai mitra pengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin menyampaikan laporan atas transaksi pencairan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada KPA Penyaluran secara bulanan. |
(11) | Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. |
Pasal 29
Ketentuan mengenai:
a. | permintaan audit kepada BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; |
b. | penetapan standar prosedur operasi oleh KPA Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; |
c. | jangka waktu penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke Debitur dan mekanisme pengembaliannya ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan |
d. | mekanisme perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; |
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelesaian tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur dengan mekanisme dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28.
Pasal 30
Mekanisme penyelesaian tagihan, penerbitan SPP-LS, dan SPM-LS dalam rangka pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur pada akhir tahun anggaran 2021 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021.
BAB VI
PENGGUNAAN SIKP
Pasal 31
(1) | Penatausahaan dan pengelolaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan dengan menggunakan SIKP. | ||||||
(2) | Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyelenggara SIKP melakukan:
|
||||||
(3) | Penyampaian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan data Debitur yang masuk ke SIKP. | ||||||
(4) | Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, penyelenggara SIKP dapat memberikan hak akses kepada aparat pengawasan intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | ||||||
(5) | KPA Penyaluran, aparat pengawasan intern Pemerintah, dan pihak yang melaksanakan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diberikan hak akses harus menjaga kerahasiaan data yang diakses dari SIKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 32
KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 33
(1) | Pengawasan intern terhadap pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku BUN. |
(2) | Aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin. |
(3) | Pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pengawasan pelaksanaan Program PEN dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. |
(4) | Aparat pengawasan intern Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah. |
(5) | Dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin, BPKP mengoordinasikan dan dapat bersinergi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. |
(6) | Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah dan BPKP, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34
(1) | Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Peraturan Menteri ini. | ||||
(2) | Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
|
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. | pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin atas akad Kredit/Pembiayaan Debitur yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, bersifat final dan tidak dapat digantikan dengan akad Kredit/Pembiayaan lain dari Debitur yang sama; | ||||
b. | penambahan data Debitur yang belum pernah memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin termasuk debitur lainnya, diperhitungkan dengan Peraturan Menteri ini; | ||||
c. | penghitungan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang sedang diajukan penambahan data Debitur oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan sesuai Peraturan Menteri ini; | ||||
d. | data Debitur yang masuk ke SIKP setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, tidak dapat diperhitungkan dalam pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sepanjang:
|
||||
e. | penambahan data Debitur yang belum diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan akad Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan | ||||
f. | Penyalur Kredit/Pembiayaan harus mengembalikan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang disebabkan oleh biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur lebih rendah dari Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang telah dibayarkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 ke rekening kas negara. |
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. | peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari:
|
||||||
b. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
Pasal 37
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1198