Nomor KEP-264/PJ/2017
PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS
Nomor SE-31/PJ/2017
TATA CARA PERCEPATAN PEREKAMAN BUKTI PENERIMAAN SPT TAHUNAN
Nomor PER-17/PJ/2017
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS
Nomor SE-30/PJ/2017
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002
Nomor SE-28/PJ/2017
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomor 141/PMK.08/2017
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor 140/PMK.03/2017
TATA CARA PENGECUALIAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINAN SOSIAL
Nomor SE-27 /PJ/2017
PROSEDUR PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM RANGKA MENGANALISIS KEWAJARAN PEREDARAN USAHA DAN/ATAU BIAYA MELALUI KEGIATAN PENGENAAN PBB ATAU PEMERIKSAAN
Nomor PER-16/PJ/2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor PENG-521/PJ.01/2017
MUTASI PARA PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-730/KMK.01/UP.11/2017
Nomor PER-15/PJ/2017
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
Nomor SE-26/PJ/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK