Nomor SE-41/PJ/2017
PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH OLEH SUATU TRANSPARENT ENTITY BELANDA ATAS PENGHASILAN DARI INVESTASI DI INDONESIA
Nomor KEP-313/PJ/2017
PENETAPAN HARI PAJAK
Nomor 202/PMK.010/2017
PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
Nomor 195/PMK.02/2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
Nomor 190/PMK.02/2017
TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN
Nomor 190 TAHUN 2017
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA
Nomor 184/PMK.01/2017
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Nomor SE-40/PJ/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
Nomor PER-25/PJ/2017
PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI
Nomor PER-24/PJ/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI TERKAIT AKSES KEPABEANAN
Nomor SE-35/PJ/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN LEGALISASI ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor SE-36/PJ/2017
PEDOMAN FORENSIK DIGITAL UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN