Nomor PER-7/BC/2011
TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Nomor 28/PMK.011/2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Nomor 27/PMK.011/2011
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Nomor 89/KM.1/2011
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 FEBRUARI 2011 SAMPAI DENGAN 27 FEBRUARI 2011
Nomor SE-121/PJ/2010
RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-121/PJ/2010 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN
Nomor SE-18/PJ/2011
TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2011
Nomor KEP-22/PJ/2011
PENUNJUKAN PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor 73/KM.1/2011
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 FEBRUARI 2011 SAMPAI DENGAN 20 FEBRUARI 2011
Nomor 26/PMK.011/2011
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Nomor PER-6/BC/2011
TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Nomor SE-17/PJ/2011
RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN ANGGARAN 2011
Nomor KEP-20/PJ/2011
DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN DAN PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP DAN PER KANTOR PELAYANAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2011