Nomor SE-119/PJ/2010
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN
Nomor SE-26/BC/2010
PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN
Nomor P-43/BC/2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-16/BC/2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Nomor P-42/BC/2010
PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
Nomor SE-27/BC/2010
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
Nomor 1041/KM.1/2010
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 NOVEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 21 NOVEMBER 2010
Nomor 1029/KM.1/2010
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 NOVEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 14 NOVEMBER 2010
Nomor SE-114/PJ/2010
PEDOMAN STANDARISASI PENULISAN NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/SUBJEK PAJAK/OBJEK PAJAK DALAM BASIS DATA PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor SE-112/PJ/2010
PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN
Nomor SE-115/PJ/2010
PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT, STTS, DAN DHKP PBB
Nomor SE-113/PJ/2010
PENGGALIAN POTENSI DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU
Nomor SE-110/PJ/2010
PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA