Nomor 140/PMK.03/2017
TATA CARA PENGECUALIAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINAN SOSIAL
Nomor 141/PMK.08/2017
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor SE-28/PJ/2017
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomor SE-27 /PJ/2017
PROSEDUR PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM RANGKA MENGANALISIS KEWAJARAN PEREDARAN USAHA DAN/ATAU BIAYA MELALUI KEGIATAN PENGENAAN PBB ATAU PEMERIKSAAN
Nomor PER-16/PJ/2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor 41/KM.10/2017
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 OKTOBER 2017 SAMPAI DENGAN 24 OKTOBER 2017
Nomor SE-26/PJ/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor SE-25/PJ/2017
KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
Nomor PENG-521/PJ.01/2017
MUTASI PARA PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-730/KMK.01/UP.11/2017
Nomor PER-15/PJ/2017
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
Nomor 40/KM.10/2017
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 OKTOBER 2017 SAMPAI DENGAN 17 OKTOBER 2017
Nomor 9/SE/X/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK