SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 85/PJ/2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-46/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN
ELEKTRONIK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan perlunya petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Tempat Pembayaran Elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
| 1. |
TP Elektronik mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :
| a. |
Memindahbukukan saldo penerimaan PBB ke Bank/Pos Persepsi Elektronik pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur. |
| b. |
Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemindahbukuan penerimaan PBB dari TP Elektronik ke Bank/Pos Persepsi Elektronik. |
| c. |
Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari :
| 1) |
Laporan Pemindahbukuan Penerimaan PBB Melalui Fasilitas Elektronik; |
| 2) |
Laporan Penolakan Pemindahbukuan Penerimaan PBB Melalui Fasilitas Elektronik, |
dalam bentuk hardcopy (kertas) dan softcopy (e-mail). |
|
| 2. |
Dalam rangka pengawasan terhadap kewajiban TP Elektronik tersebut, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan bertugas :
| a. |
Melaksanakan pengawasan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dengan mengisi buku register pengawasan penyampaian laporan TP Elektronik; |
| b. |
Mengirimkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang sudah dikelompokkan berdasarkan masing-masing KPP Pratama ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan; |
| c. |
Menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 2) dan mengisi buku register laporan penolakan pemindahbukuan penerimaan PBB; |
|
| 3. |
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mengunggah laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ke intranet Direktorat Jenderal Pajak. |
| 4. |
KPP Pratama melakukan pencocokan antara jumlah nominal penerimaan dan pemindahbukuan penerimaan PBB dari TP Elektronik ke Bank/Pos Persepsi Elektronik dengan :
| a. |
data pembayaran PBB Elektronik yang diperoleh dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melalui intranet Direktorat Jenderal Pajak, dan |
| b. |
data pemindahbukuan penerimaan PBB dari TP Elektronik ke Bank/Pos Persepsi Elektronik yang diperoleh melalui Modul Penerimaan Negara atau dari Bank/Pos Persepsi Elektronik, |
untuk periode yang sama dengan mengisi kertas kerja pengawasan pemindahbukuan penerimaan PBB secara elektronik. |
| 5. |
Dalam hal KPP Pratama menemukan ketidakcocokan jumlah nominal penerimaan dan pemindahbukuan penerimaan PBB dari TP Elektronik ke Bank/Pos Persepsi Elektronik, KPP Pratama melaporkan ke Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan. |
| 6. |
Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melaksanakan penelitian dalam hal terdapat laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan mengisi buku register pengawasan pemindahbukuan penerimaan PBB secara elektronik. Dalam hal terdapat pelanggaran oleh TP Elektronik, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan memberikan:
| a. |
Surat Peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya, dan/atau |
| b. |
Surat Tagihan Bunga yang dibuat rangkap 3 untuk:
| 1) |
lembar satu dikirimkan ke TP Elektronik, |
| 2) |
lembar dua dikirimkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, |
| 3) |
lembar tiga disimpan sebagai arsip, |
|
sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2008. |
| 7. |
Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga yang disampaikan oleh TP Elektronik kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, diteruskan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak untuk diadministrasikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). |
| 8. |
Contoh bentuk buku register pengawasan penyampaian laporan TP Elektronik ditetapkan sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. |
| 9. |
Contoh bentuk buku register laporan penolakan pemindahbukuan penerimaan PBB ditetapkan sebagaimana pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. |
| 10. |
Contoh bentuk buku register pengawasan pemindahbukuan penerimaan PBB secara elektronik ditetapkan sebagaimana pada Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. |
| 11. |
Contoh kertas kerja pengawasan pemindahbukuan penerimaan PBB secara elektronik ditetapkan sebagaimana pada Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. |
| 12. |
Prosedur kerja terkait pelaksanaan pengawasan pemindahbukuan penerimaan PBB pada TP Elektronik ditetapkan sebagaimana Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. |
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Agustus 2010
Direktur Jenderal Pajak,
ttd.
Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002
Tembusan :
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
- Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat DJP.
