SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 57/PJ/2015
TENTANG
PENEGASAN PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
39/PMK.011/2013 TENTANG KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN
OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL,
KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN
KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
| A. |
Umum
Sehubungan dengan banyaknya permasalahan perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Potput PPh) yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, perlu diberikan penegasan khusus terkait kewajiban Potput PPh sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur bahwa perlakuan perpajakan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan hanya mengikat para pihak yang menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut sehingga tidak mengikat pihak lain. Dengan demikian, perlakuan Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan harus secara tegas dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Potput PPh dilakukan. |
| |
|
| B. |
Maksud dan Tujuan
- Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam memahami dan mengawasi kewajiban Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan setelah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan Potput PPh atas kewajiban Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.
|
| |
|
| C. |
Ruang Lingkup
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai kewajiban Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 agar dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. |
| |
|
| D. |
Dasar
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan.
|
| |
|
| E. |
Materi
Perlakuan Potput PPh atas proses pemeriksaan, keberatan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, banding dan peninjauan kembali untuk seluruh tahun pajak yang masih dalam proses atau dilakukan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Potput PPh harus dilakukan. |
| |
|
| F. |
Penutup
Agar pelaksanaan Surat Edaran ini dapat berjalan dengan baik, dengan ini para:
- Kepala Kantor Wilayah diminta untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi dengan instansi terkait atas pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan wilayah kerja masing-masing;
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan diminta untuk melakukan pengawasan terhadap kewajiban Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan di lingkungan wilayah kerja masing-masing;
|
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001
