DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2017

  • 29 Desember 2017
  • Kategori
    PBB
  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2017-12-29
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2017 BERLAKU

29 Desember 2017

 

SURAT EDARAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 44/PJ/2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTURAT JENDERAL PAJAK,

 

A. Umum

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PMK-82/PMK.03/2017), petunjuk pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam SE-77/PJ/2009 sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Surat Edaran Direktur Jenderal ini disusun dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai persyaratan pengajuan permohonan pengurangan PBB, prosedur penyelesaian pengurangan PBB dilakukan oleh Kanwil DJP, prosedur tindak lanjut setelah penerbitan Surat Keputusan Pengurangan PBB, dan penegasan mengenai pengadministrasian berkas pengurangan PBB serta penegasan terkait dengan pengiriman dokumen kepada Wajib Pajak.
   
B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal ini disusun sebagai pedoman bagi KPP dan Kanwil DJP dalam memproses dan menyelesaikan permohonan pengurangan PBB yang diajukan Wajib Pajak.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian pengurangan PBB, sehingga penyelesaian permohonan pengurangan PBB Wajib Pajak berjalan efektif dan optimal sesuai dengan batas waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PBB.
   
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur tentang:
1. prosedur penanganan permohonan pengurangan PBB di KPP;
2. prosedur penanganan dan penyelesaian permohonan pengurangan PBB di Kanwil DJP;dan
3. ketentuan lain-lain.
   
D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;    
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
   
E. Materi

1. Prosedur penanganan permohonan pengurangan PBB di KPP Prosedur penanganan permohonan pengurangan PBB di KPP adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.  
2. Prosedur penanganan dan penyelesaian permohonan pengurangan PBB di Kanwil DJP Prosedur penanganan permohonan pengurangan PBB di Kanwil DJP adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.  
3. Ketentuan lain-lain
a. Semua dokumen mengenai permintaan, pengiriman, dan penerimaan surat, berkas, dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi diadministrasikan sebagai satu kesatuan berkas pengurangan PBB.    
b. Setiap pengiriman dokumen, surat atau berkas kepada Wajib Pajak dan/atau pihak lain melalui:
1) penyampaian secara langsung dengan bukti tanda terima;
2) pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,
bukti tanda terima atau bukti pengiriman dokumen, surat atau berkas tersebut harus mencantumkan identitas dokumen, surat, atau berkas yang dikirim paling sedikit berupa nomor dokumen, surat, atau berkas dimaksud.
Para Kepala Kanwil DJP diminta untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan KPP dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah kerjanya terkait pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
   
F. Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-77/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

        
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.    
          



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ROBERT PAKPAHAN
NIP 195910201980121001



 



 


 

 

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-10/PJ/2023

PENYEMPURNAAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

05 September 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-9/PJ/2023

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET

04 Agustus 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-20/PJ/2022

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERSEROAN PERORANGAN

07 Juli 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-18/PJ/2022

KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK

28 Juni 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-17/PJ/2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

21 Juni 2022
©2024 EDOCS MSM Consulting