| a. |
Induk SPT Masa PPN (formulir 1107) |
| |
1) |
Bagian II huruf G, mengenai tanggal pelunasan PPN yang kurang dibayar, dijelaskan pada bagian umum bahwa PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. |
| |
2) |
Bagian II mengenai PPN lebih dibayar pada SPT Bukan Pembetulan pada pilihan 'Dikompensasikan ke Masa Pajak berikut', menegaskan bahwa pada prinsipnya atas kelebihan bayar yang dialami oleh PKP hanya dapat dikompensasi dan pada akhir tahun buku kelebihan bayar tersebut baru dapat dimintakan restitusi. Namun bagi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) dan ayat (4c) UU PPN, atas kelebihan bayar tersebut, PKP dimaksud dapat mengajukan restitusi pada setiap Masa Pajak. |
| |
3) |
Bagian II mengenai PPN lebih dibayar pada SPT Pembetulan pada pilihan kompensasi, baik dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (butir II.D) maupun dikompensasikan ke Masa Pajak dilakukannya pembetulan (butir II.F), menegaskan bahwa bagian tersebut diisi (salah satu) oleh PKP kecuali PKP tersebut mengajukan restitusi. |
| |
4) |
Bagian II mengenai PPN lebih dibayar pada Dikembalikan (Restitusi), menegaskan bahwa bagian tersebut dapat diisi pada setiap Masa Pajak oleh PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) dan ayat (4c) UU PPN, sedangkan bagi PKP lainnya bagian tersebut diisi pada Masa Pajak akhir Tahun Buku (bagi PKP Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka bagian tersebut diisi pada Masa Pajak akhir Tahun Kalender, yaitu Masa Pajak desember). |
| |
5) |
Bagian II mengenai PKP Kegiatan Tertentu, menegaskan bahwa bagian tersebut yang semula diisi oleh PKP Kegiatan Tertentu berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU KUP Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya, sekarang diisi oleh PKP yang dapat mengajukan restitusi pada setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN. |
| |
6) |
Bagian II mengenai restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu pada bagian 'Prosedur Biasa' menegaskan bahwa bagian tersebut yang semula diisi oleh PKP Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP yang memilih permohonan restitusinya diselesaikan dengan prosedur biasa (pemeriksaan), sekarang selain diisi oleh PKP Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 C UU KUP, juga diisi oleh PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP, yang memilih permohonan restitusinya diselesaikan dengan prosedur biasa (pemeriksaan). |
| |
7) |
Bagian II mengenai restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu pada bagian 'Pengembalian Pendahuluan Pasal 17C', menegaskan bahwa bagian tersebut diisi oleh PKP Kriteria Tertentu, PKP yang memenuhi persyaratan tertentu dan PKP Berisiko Rendah. Namun demikian, mengingat bagian tersebut diberi judul Pasal 17C, maka dalam hal yang mengisi bagian tersebut adalah PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP atau PKP Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, maka PKP diminta untuk melampirkan dokumen terkait.
Dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN, sehingga dalam hal bagian tersebut diisi oleh PKP yang memenuhi persyaratan tertentu atau PKP Berisiko Rendah, tetapi ternyata PKP tidak melampirkan dokumen yang diminta, maka SPT Masa PPN nya dianggap tidak lengkap. |
| |
8) |
Bagian IV huruf F, mengenai tanggal pelunasan PPnBM yang kurang dibayar, dijelaskan pada bagian umum bahwa PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. |
| |
9) |
Perlu diperhatikan pula mengenai batas waktu penyampaian SPT Masa PPN yaitu bahwa SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja berikutnya. |
| b. |
Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM (Formulir 1107 A) |
| |
1) |
Bagian I mengenai ekspor, menegaskan bahwa bagian tersebut yang semula diisi dengan keterangan mengenai ekspor BKP berwujud, sekarang juga diisi dengan keterangan mengenai ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP yang dilakukan oleh PKP.
Kolom 'Nama Pembeli BKP/Penerima JKP' diisi dengan nama pembeli BKP/penerima manfaat BKP tidak berwujud/penerima JKP yang berada di luar Daerah Pabean. Sedangkan kolom 'Nomor dan Tanggal PEB' dan kolom 'DPP (Rupiah)' diisi dengan keterangan yang sesuai sebagaimana tercantum dalam PEB untuk ekspor BKP atau keterangan yang sesuai sebagaimana tercantum dalam dokumen ekspor BKP tidak berwujud atau dokumen ekspor JKP, yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. |
| |
2) |
Bagian II mengenai penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak, menegaskan bahwa bagian tersebut yang semula diisi dengan keterangan dalam Faktur Pajak Standar, sekarang diisi dengan keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak, selain dari Faktur Pajak yang diisikan pada bagian III mengenai penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak Sederhana.
Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan yang menggunakan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Bagian ini disamping digunakan untuk melaporkan Faktur Pajak dan dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, digunakan pula untuk melaporkan Nota Retur dalam hal terdapat BKP yang dikembalikan oleh pembeli dan Nota Pembatalan dalam hal terdapat JKP yang dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian. |
| |
3) |
Bagian II mengenai penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak Sederhana, menegaskan bahwa bagian tersebut yang semula diisi dengan keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak sederhana, sekarang diisi dengan Jumlah seluruh DPP, PPN atau PPN dan PPnBM, atas penyerahan BKP atau JKP :
- yang Faktur Pajaknya tidak diisi nama dan NPWP Pembeli;
- kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, wajib membuat rincian penyerahan BKP tersebut dengan format yang ditetapkan oleh DJP. Rincian penyerahan BKP tersebut dilampirkan dalam SPT Masa PPN dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN PKP yang bersangkutan.
Rincian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN, sehingga dalam hal terdapat penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, namun PKP tidak melampirkan rincian dimaksud, maka SPT Masa PPNnya dianggap tidak lengkap.
Bagi PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN hanya Faktur Pajak Khusus (kode transaksi 06). |
| c. |
Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM (Formulir 1107 B) |
| |
1) |
Bagian B mengenai perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri, menegaskan bahwa bagian tersebut yang semula diisi dengan keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar, sekarang diisi dengan keterangan dalam Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sedangkan untuk keterangan dalam Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap diisikan pada Bagian II mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBm yang atas impor atau perolehannya mendapat Fasilitas.
Bagian ini semula juga hanya digunakan untuk melaporkan Faktur Pajak Masukan yang diganti atau retur pembelian, sekarang selain untuk melaporkan Faktur Pajak Masukan yang diganti atau nota retur dalam hal terdapat pengembalian BKP kepada PKP penjual, juga digunakan untuk melaporkan Nota Pembatalan dalam hal terdapat JKP yang dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian. |
| |
2) |
Bagian 2 mengenai PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, menegaskan bahwa bagian tersebut yang semula diisi oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002, sekarang diisi oleh PKP yang menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik untuk :
- Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu; maupun
- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu.
|
