DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ/2010

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2010-01-11
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ/2010 BERLAKU

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 4/PJ/2010

TENTANG

DUKUNGAN PROGRAM PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang pemberantasan mafia hukum sesuai dengan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kegiatan mafia hukum adalah kegiatan yang merugikan pihak lain, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, menarik pungutan-pungutan yang tidak semestinya, yang merusak rasa keadilan dan mengakibatkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban serta mendatangkan keuntungan yang tidak halal dan ilegal.
  2. Untuk mendukung program pemberantasan mafia hukum tersebut, khususnya yang menyangkut bidang tugas Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu untuk menyampaikan kepada pegawai di unit kerja Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :
    1. Agar setiap pegawai memahami nilai-nilai organisasi DJP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat terwujud dalam perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
    2. Agar setiap pegawai mengutamakan integritas dalam menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, menepati janji, dan bertindak konsisten.
    3. Agar senantiasa memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.
    4. Agar melaporkan kepada kepala kantor yang menjadi atasannya apabila diketahui adanya penyimpangan yang terjadi maupun kejadian yang terindikasi KKN.
    5. Agar melarang/menolak segala kegiatan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan oleh seorang kuasa, baik konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2010

Direktur Jenderal


ttd


Mochamad Tjiptardjo

NIP 060044911

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-10/PJ/2023

PENYEMPURNAAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

05 September 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-9/PJ/2023

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET

04 Agustus 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-20/PJ/2022

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERSEROAN PERORANGAN

07 Juli 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-18/PJ/2022

KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK

28 Juni 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-17/PJ/2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

21 Juni 2022
©2024 EDOCS MSM Consulting