DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38 /PJ/2010

  • 10 Maret 2010
  • Kategori
    PBB
  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2010-03-10
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38 /PJ/2010 BERLAKU

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 38 /PJ/2010

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 12/PJ/2010
TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 12 /PJ/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut mengatur mengenai tata cara pemberian Nomor Objek Pajak (NOP), yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyempurnakan hal-hal sebagai berikut :


  1. pemberian NOP untuk objek pajak PBB sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
  2. pemberian NOP untuk objek pajak PBB yang memiliki areal mencakup atau melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan; dan
  3. pemberian kode wilayah administrasi pemerintahan apabila terjadi pembentukan (pemekaran dan atau penggabungan) wilayah administrasi pemerintahan baru.


  1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kode wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagai berikut :


  1. Pemberian kode provinsi dan/atau kode kabupaten/kota akibat pembentukan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota baru, agar dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat dan mendapat persetujuan dari Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
  2. Pemberian kode kecamatan dan/atau kode kelurahan/desa akibat pembentukan wilayah kecamatan dan/atau kelurahan/desa baru, agar dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat dan dilaporkan kepada  Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
  3. Perubahan kode wilayah administrasi pemerintahan tersebut perlu disosialisasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan kepada pihak terkait.


  1. Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan :


  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.6/1992 tentang Petunjuk Teknis Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.6/1998 tentang Pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan; dan
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.6/2002 tentang Penentuan Kode Wilayah Untuk Penetapan Nomor Objek Pajak (NOP),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2010

Direktur Jenderal,


ttd.


Mochamad Tjiptardjo

NIP 060044911

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-10/PJ/2023

PENYEMPURNAAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

05 September 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-9/PJ/2023

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET

04 Agustus 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-20/PJ/2022

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERSEROAN PERORANGAN

07 Juli 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-18/PJ/2022

KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK

28 Juni 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-17/PJ/2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

21 Juni 2022
©2024 EDOCS MSM Consulting