DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-134/PJ/2010

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2010-12-09
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-134/PJ/2010 BERLAKU

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 134/PJ/2010

TENTANG

LAPORAN REALISASI RINCIAN ANGGARAN
BERDASARKAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) BAGIAN ANGGARAN 015
DAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAS BP PBB BAGIAN ANGGARAN 999
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan optimalisasi penyerapan anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:


1. Laporan Keuangan kantar pusat, kantor wilayah, dan satuan kerja yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan masing-masing unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak tersebut dilaporkan sebanyak 2 (dua) buah yaitu untuk Bagian Anggaran 015 dan Bagian Anggaran 999.
3. Seluruh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Pusat/Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan diinstruksikan untuk membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Rincian Anggaran berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk Bagian Angggaran 015 dan Petunjuk Pelaksanaan DAS BP PBB untuk Bagian Anggaran Belanja lain-lain (Bagian Anggaran 999) sesuai dengan lampiran surat edaran ini.
4. Laporan Realisasi Rincian Anggaran sebagaimana angka 3 di atas, disampaikan oleh masing-masing satuan kerja dan masing-masing Kantor Wilayah DJP dengan waktu penyampaian sebagai berikut:
  1. setiap satuan kerja menyampaikan laporan dimaksud kepada Kantor Wilayah DJP masing-masing untuk dilakukan kompilasi beserta back up aplikasi Sistem Akuntansi Instansi setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya; dan
  2. setiap Kantor Wilayah DJP menyampaikan laporan kompilasi tersebut beserta rincian per satker dan back up aplikasi Sistem Akuntansi Instansi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal u.p. Kepala Bagian Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penyampaian laporan sebagaimana angka 4 huruf a dan b di atas, merupakan laporan tambahan yang harus disampaikan masing-masing Kepala Kantor Wilayah/Kepala Pusat/Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan selain laporan dari aplikasi Sistem Akuntansi lnstansi yang selama ini telah berjalan.
6. Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penyerapan anggaran, dengan ini diminta kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Pusat/Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan untuk menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Realisasi Rincian Anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing kantor secara tepat waktu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


 


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-8/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-6/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BESERTA PROTOKOLNYA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
©2024 EDOCS MSM Consulting