DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2010

  • 06 Januari 2010
  • Kategori
    KUP
  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2010-01-06
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2010 BERLAKU

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 1/PJ/2010

TENTANG

PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-102/PJ/2009 TENTANG SOSIALISASI PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2009

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-102/PJ./2009 tentang Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2009, dengan ini disampaikan penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut sebagai berikut:

  1. Dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) secara nasional dalam penyampaian SPT Tahunan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk memperoleh SPT Tahunannya maka dapt dilakukan hal-hal sebagai berikut:


  1. Kantor Wilayah (Kanwil) memantau perkembangan pengambilan formulir SPT oleh wajib pajak di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila tingkat pengambilan formulir SPT masih rendah, Kanwil dapat memerintahkan KPP mengambil tindakan yang diperlukan misalnya:


  1. KPP dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui pemberi kerja yang memiliki jumlah karyawan cukup banyak. KPP dapat mengacu pada data SPT Masa PPh Pasal 21 untuk mengetahui jumlah SPT yang akan disampaikan melalui pemberi kerja;
  2. KPP dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui Bendahara Pemerintah;
  3. KPP dapat memperbanyak tempat-tempat pengambilan SPT Tahunan di lokasi yang strategis misalnya mall, stasiun, bandara, pasar, perkantoran, dan lain-lain.


  1. Kantor Wilayah ataupun Kantor Pelayanan dapat mengirim SPT Tahunan kepada wajib pajak di lokasi terpencil yang sulit menjangkau Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau tempat strategis lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan.


  1. Kantor Wilayah melakukan manajemen persediaan (stock management) Formulir SPT Tahunan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


  1. Manajemen persediaan bertujuan untuk mengetahui persediaan Formulir SPT Tahunan di masing-masing KPP;
  2. Kanwil dapat segera memerintahkan kepada KPP yang masih memiliki persediaan Formulir SPT Tahunan cukup banyak untuk memberikan persediaannya kepada KPP yang kekurangan Formulir SPT Tahunan;
  3. Kanwil dapat segera memerintahkan kepada KPP yang kekurangan persediaan Formulir SPT Tahunan untuk meminta persediaan kepada KPP yang memiliki kelebihan Formulir SPT Tahunan;
  4. Kanwil dapat mengacu pada data penyampaian SPT Tahunan melalui drop box sebagai dasar perkiraan kebutuhan formulir SPT Tahunan pada masing-masing KPP; 
  5. Mekanisme dan koordinasi manajemen persediaan Formulir SPT Tahunan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Kanwil.


  1. Kantor Wilayah ataupun Kantor Pelayanan diminta untuk memperkenalkan penggunaan Formulir SPT Tahunan 2009 Digital (Format Pdf Isian) kepada wajib pajak pada setiap kesempatan sosialisasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.




Direktur Jenderal,


ttd.


Mochamad Tjiptardjo

NIP 060044911

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-10/PJ/2023

PENYEMPURNAAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

05 September 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-9/PJ/2023

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET

04 Agustus 2023
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-20/PJ/2022

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERSEROAN PERORANGAN

07 Juli 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-18/PJ/2022

KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK

28 Juni 2022
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-17/PJ/2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

21 Juni 2022
©2024 EDOCS MSM Consulting