DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2018

  • 21 Februari 2018
  • Kategori
    KUP
  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2018-02-21
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2018 BERLAKU

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 01/PJ/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 

A. UMUM
 
Layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) terus dikembangkan dalam rangka menciptakan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Pengembangan layanan dalam DJP Online di antaranya pembuatan kode billing (e-Billing), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770), SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771), SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPh Pasal 21. Hal itu berdampak pada semakin luasnya pengguna layanan dalam DJP Online.

Selain perluasan pengguna Layanan Pajak Online, pelaporan SPT secara elektronik terus didorong dan disosialisasikan kepada masyarakat, salah satunya adalah kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk melaporkan SPT Tahunan PPh melalui internet. Merujuk pada kewajiban untuk pelaporan tersebut perlu disediakan prosedur aktivasi dan pendistribusian nomor identitas elektronik secara khusus untuk menunjang pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha oleh Pemerintah Indonesia, diperlukan penambahan tempat tertentu untuk mempermudah proses aktivasi EFIN.
   
B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018.
2. Tujuan
Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk:
a. menjelaskan tata cara penerbitan, pengiriman, dan aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN);
b. menjelaskan tata cara penyampaian EFIN bagi Wajib Pajak yang dikecualikan untuk melakukan aktivasi EFIN; dan
c. memberikan panduan verifikasi identitas Wajib Pajak dan penatausahaan dokumen aktivasi EFIN.
   
C. RUANG LINGKUP
 
Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Terminologi yang Digunakan;
2. Penjelasan Umum;
3. Penerbitan EFIN:
a. Bagi Wajib Pajak yang Telah Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau
b. Bagi Wajib Pajak yang Baru Terdaftar;
4. Pengiriman EFIN Kepada Wajib Pajak;
5. Aktivasi EFIN;
6. Wajib Pajak yang Dikecualikan Untuk Melakukan Aktivasi EFIN ; dan
7. Penatausahaan Dokumen Aktivasi EFIN.
   
D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018; dan
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
   
E. MATERI

1. Terminologi yang Digunakan
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
a. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
c. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
d. Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.
e. DJP Online adalah Layanan Pajak Online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman (website) dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device).
f. Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Aplikasi SPT Elektronik dan Penyalur SPT Elektronik.
g. Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
h. Identitas Pengguna (username) adalah identitas unik yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai alat autentikasi dalam Layanan Pajak Online.
i. Kata Sandi (password) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi Wajib Pajak dalam Layanan Pajak Online.
j. Personal Identification Number (PIN) adalah serangkaian angka tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi Wajib Pajak dalam salah satu Layanan Pajak Online.
k. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
l. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
m. Token adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang dihasilkan oleh:
1) sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dikirimkan melalui layanan pesan singkat dan/atau surat elektronik (email) sebagai bentuk verifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Layanan Pajak Online; atau
2) alat atau perangkat lunak (software) yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk verifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Layanan Pajak Online.
n. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
o. SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik.
p. Pemberi Kerja adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
q. Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan berdasarkan data identitas atau informasi tertentu untuk membuktikan kebenaran identitas pengguna dan membuktikan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
r. Autentikasi adalah verifikasi terhadap hak pengguna atau kebenaran suatu informasi elektronik.
s. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
t. Bendahara adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
u. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan mengenai Aparatur Sipil Negara.
v. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan mengenai Tentara Nasional Indonesia.
w. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah anggota dan pejabat kepolisian sesuai dengan peraturan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
x. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
y. Tempat Tertentu di Luar Kantor adalah tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan perpajakan berupa penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan di luar KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Layanan Pajak di Luar Kantor.
z. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, meliputi PTSP Pusat di Sadan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Ekonomi Khusus, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Mal Pelayanan Publik, dan tempat lainnya yang ditetapkan untuk melaksanakan layanan terpadu satu pintu.
aa. Layanan Pajak di Luar Kantor yang selanjutnya disingkat LOK adalah unit organisasi nonstruktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan perpajakan berupa penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang bertempat di lokasi atau daerah tertentu dalam wilayah kerja KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang dilaksanakan di luar kantor baik secara manual maupun menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penjelasan Umum
a. Untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan DJP, Wajib Pajak harus melakukan aktivasi EFIN dan mendaftarkan diri pada Layanan Pajak Online untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan DJP.
b. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan aktivasi EFIN, Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi EFIN di tempat Tertentu di Luar Kantor meliputi PTSP dan LOK.
c. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dapat menentukan mekanisme pendistribusian EFIN berdasarkan pertimbangan keamanan, efektivitas, dan efisiensi, atau pertimbangan tertentu.
d. Pemilihan Wajib Pajak yang menjadi tujuan pengiriman EFIN dilakukan secara selektif oleh KPP berdasarkan pertimbangan sendiri dan/atau berdasarkan informasi yang disampaikan Direktorat TIP.
e. EFIN digunakan sebagai salah satu alat autentikasi pengguna Layanan Pajak Online oleh karena itu bersifat rahasia dan sebagian informasinya disamarkan pada saat dikirimkan kepada Wajib Pajak.
f. Direktorat TIP dapat membantu KPP/KP2KP dengan memberikan data Wajib Pajak yang dapat diprioritaskan untuk pengiriman EFIN.
g. Dalam rangka mendukung program pemerintah yang mewajibkan ASN, anggota TNI dan anggota POLRI untuk melaporkan SPT tahunan melalui DJP Online, DJP mengecualikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai ASN, anggota TNI , atau anggota POLRI untuk melakukan aktivasi EFIN. DJP menggunakan data pembuktian kebenaran fisik yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi dalam rangka pembentukan data kepegawaian atau keanggotaan.
h. KPP/KP2KP dapat melakukan kerja sama dengan unit vertikal instansi pemerintah dan unit vertikal TNI/POLRI untuk mempermudah pendistribusian EFIN.
3. Penerbitan EFIN
EFIN diterbitkan oleh DJP kepada setiap Wajib Pajak, baik untuk Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP maupun Wajib Pajak yang baru terdaftar diberikan dengan cara sebagai berikut:
a. Penerbitan EFIN bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP:
1) EFIN di-generate oleh Direktorat TIP dan disimpan dalam basis data DJP;
2) pelaksana KPP/KP2KP yang ditunjuk dapat melihat EFIN melalui aplikasi yang tersedia bagi Seksi Pelayanan KPP atau KP2KP pada saat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak;
3) prosedur kerja penerbitan EFIN bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
b. Penerbitan EFIN bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar:
1) EFIN di-generate oleh Petugas Pendaftaran KPP/KP2KP pada saat memproses pendaftaran NPWP.
2) EFIN dicetak dan disampaikan oleh Petugas Pendaftaran KPP atau KP2KP kepada Wajib Pajak dengan cara sebagai berikut:
a) bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar merupakan orang pribadi karyawan, EFIN disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak beserta dengan Kartu NPWP; atau
b) bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar merupakan selain karyawan, EFIN dikirimkan ke alamat Wajib Pajak.
3) Dalam hal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan NPWP mendatangi KPP/KP2KP/Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya secara langsung dan Wajib Pajak tersebut merupakan karyawan, Petugas Pendaftaran KPP/KP2KP melakukan aktivasi EFIN terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
4) Aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak selain karyawan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat dilakukan Wajib Pajak setelah menerima EFIN dengan melalui prosedur Pengiriman EFIN kepada Wajib Pajak yang selanjutnya tercantum dalam angka 4.
5) Prosedur kerja penerbitan EFIN bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Pengiriman EFIN kepada Wajib Pajak
Pengiriman EFIN kepada Wajib Pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. KPP mengirimkan EFIN kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pengantar Pengiriman EFIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
b. Dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT secara elektronik, KPP/KP2KP dapat menyampaikan EFIN kepada Wajib Pajak dengan cara:
1) melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
2) melalui perusahaan ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
3) melalui Pemberi Kerja pada saat kunjungan Account Representative (AR) atau kegiatan sosialisasi.
c. Prosedur kerja pengiriman EFIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
5. Aktivasi EFIN
Aktivasi EFIN dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. KPP melakukan aktivasi EFIN berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
b. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan aktivasi EFIN, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan aktivasi EFIN di tempat Tertentu di Luar Kantor meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Layanan Pajak di Luar Kantor.
c. Permohonan aktivasi EFIN diajukan oleh Wajib Pajak atau pengurus yang ditunjuk untuk mewakili dengan ketentuan sebagai berikut:
1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi permohonan aktivasi EFIN disampaikan dengan cara mendatangi KPP/KP2KP terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
2) untuk Wajib Pajak Sadan, permohonan aktivasi EFIN dapat disampaikan oleh pengurus yang ditunjuk atau kuasa Wajib Pajak dengan cara mendatangi KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya; dan
3) untuk Bendahara, permohonan aktivasi EFIN disampaikan dengan cara mendatangi KPP/KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar.
d. Pelaksana KPP/KP2KP yang ditunjuk harus memastikan kehadiran Wajib Pajak atau pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Wajib Pajak badan dengan memeriksa identitas diri asli, foto pada kartu identitas dan data pada dokumen Aktivasi EFIN untuk membuktikan bahwa pemohon adalah orang yang berhak dan kebenaran fisik pemohon benar-benar ada atau nyata secara fisik.
e. Dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, Pelaksana KPP/KP2KP yang ditunjuk harus memeriksa identitas diri asli Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak, foto pada kartu identitas kuasa Wajib Pajak, dan data pada dokumen Aktivasi EFIN untuk membuktikan bahwa pemohon adalah orang yang berhak dan kebenaran fisik pemohon benar-benar ada atau nyata secara fisik.
f. Pelaksana KPP/KP2KP yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak untuk mencantumkan alamat email dan nomor telepon yang valid dalam Formulir Aktivasi EFIN serta meminta pemohon untuk mengganti alamat email dalam hal diketahui bahwa alamat email yang dicantumkan merupakan alamat email sementara (temporary email).
g. Pelaksana KPP/KP2KP yang ditunjuk melakukan aktivasi EFIN setelah permohonan lengkap, NPWP valid, dan identifikasi kebenaran fisik berhasil dilaksanakan.
h. Prosedur kerja aktivasi EFIN tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
6. Wajib Pajak yang Dikecualikan Untuk Melakukan Aktivasi EFIN.
a. Wajib Pajak yang tidak perlu mengajukan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
1) Wajib Pajak yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari DJP terkait dengan layanan pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik; dan
2) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan ASN, TNI, atau POLRI.
b. EFIN Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh sebagai berikut:
1) melalui akun PKP, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1);
2) melalui email yang digunakan Wajib Pajak pada Pendataan Ulang PNS Elektronik (ePUPNS) atau melalui KPP/KP2KP dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg), bagi ASN;
3) melalui KPP/KP2KP yang telah bekerja sama dengan unit kantor vertikal tempat Wajib Pajak bekerja dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI, bagi anggota TNI/POLRI; atau
4) dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
c. Prosedur kerja penyampaian EFIN bagi Wajib Pajak yang dikecualikan untuk aktivasi EFIN tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
7. Penatausahaan Dokumen Aktivasi EFIN
Penatausahaan dokumen aktivasi EFIN dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. formulir dan dokumen persyaratan Aktivasi EFIN merupakan dasar pembentukan data identitas dan menjadi dasar pengujian kebenaran fisik pengguna Layanan Pajak Online;
b. dalam hal aktivasi EFIN dilakukan di KPP Terdaftar, Formulir Aktivasi EFIN, Tanda Terima EFIN dan fotokopi dokumen yang disyaratkan harus disimpan oleh KPP Terdaftar sesuai dengan tata cara pengarsipan dokumen di KPP;
c. dalam hal aktivasi EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dilakukan di KPP Terdaftar, Formulir Aktivasi EFIN, Tanda Terima EFIN, dan fotokopi dokumen yang disyaratkan dikirimkan ke KPP Terdaftar untuk selanjutnya disimpan di KPP Terdaftar dimaksud sesuai dengan tata cara pengarsipan dokumen di KPP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak aktivasi EFIN.
d. dalam hal aktivasi EFIN Wajib Pajak Sadan, Wajib Pajak Badan merupakan Kantor Cabang, dan Wajib Pajak Bendahara dilakukan di Tempat Tertentu di Luar Kantor, Formulir Aktivasi EFIN, Tanda Terima EFIN, dan fotokopi dokumen yang disyaratkan dikirimkan  ke KPP Terdaftar untuk selanjutnya disimpan di KPP Terdaftar dimaksud sesuai dengan tata cara pengarsipan dokumen di KPP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak aktivasi EFIN.
   
F. LAIN-LAIN

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Demikian Surat Edaran Jenderal ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

 

 



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


ttd


ROBERT PAKPAHAN

NIP 195910201980121001

Dokumen terkait

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-8/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-6/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BESERTA PROTOKOLNYA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-7/PJ/2024

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

23 Juli 2024
©2024 EDOCS MSM Consulting