Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16 TAHUN 2025

Menimbang :

1. bahwa untuk mengoptimalkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perbenihan hutan, perlu mengatur tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perbenihan tanaman hutan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 TAHUN 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 9 TAHUN 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 TAHUN 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 216);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Benih Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji, serbuk sari) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hutan.
3. Bibit Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
4. Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi Benih berkualitas.
5. Pengelola Sumber Benih adalah perseorangan, koperasi, badan usaha, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Sumber Benih.
6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat/surat keterangan oleh Balai/Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Daerah Provinsi terhadap Sumber Benih, mutu Benih, dan mutu Bibit melalui kegiatan penilaian, pengukuran, dan pengujian.
7. Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan adalah proses pengambilan/pemungutan Benih dari Sumber Benih.
8. Pelaku Usaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan adalah perorangan atau badan usaha yang melaksanakan ruang lingkup kegiatan Perizinan Berusaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
9. Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan adalah Benih hasil penelitian yang berada di lokasi Sumber Benih pada kawasan hutan dengan tujuan khusus.
10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Penagih adalah aparatur sipil negara Kementerian Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan surat perintah pembayaran PNBP yang ditetapkan oleh pejabat kuasa pengelola PNBP.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.
13. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan jumlah nominal PNBP tertentu yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih serta harus dilunasi oleh Wajib Bayar.
15. Sistem Informasi PNBP Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.
18. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan.
19. Balai adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
20. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan provinsi.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut dengan UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Perbenihan Tanaman Hutan pada Dinas Daerah Provinsi.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP bidang Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:

1. iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan;
2. Sertifikasi Benih;
3. Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan; dan
4. Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan dan jasa lainnya.

Iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari:

1. perizinan berusaha pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri;
2. perizinan non berusaha pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri;
3. perizinan berusaha pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke luar negeri; dan
4. perizinan non berusaha pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke luar negeri.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan kepada Wajib Bayar.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan dengan tahapan:

1. telah dilakukan permohonan perizinan:
   1. melalui online single submission bagi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c; atau
   2. kepada Menteri atau Direktur Jenderal bagi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d;
2. permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis oleh Direktur; dan
3. hasil verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal dan Menteri, namun izin belum diterbitkan.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan kepada Wajib Bayar.

Sertifikasi mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berupa kegiatan pengujian Benih untuk penerbitan sertifikat/surat keterangan pengujian mutu Benih.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan dengan tahapan:

1. telah dilakukan permohonan Sertifikasi kepada Kepala Balai atau Kepala UPTD sesuai kewenangannya;
2. permohonan Sertifikasi telah dilakukan penilaian dan/atau pengujian oleh Balai atau UPTD berdasarkan surat tugas Kepala Balai atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya; dan
3. hasil penilaian dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dinyatakan layak atau memenuhi persyaratan diterbitkannya sertifikat/surat keterangan, namun sertifikat/surat keterangan belum diterbitkan.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Sertifikasi mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah contoh Benih per lot Benih yang akan diuji dikalikan tarif.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Sertifikasi mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan jumlah per batang dalam lot Bibit yang diperiksa dikalikan tarif.

Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan di areal Sumber Benih dengan klasifikasi:

1. tegakan benih teridentifikasi;
2. tegakan benih terseleksi;
3. areal produksi benih;
4. tegakan benih provenan;
5. kebun benih semai;
6. kebun benih klon; dan
7. kebun pangkas.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan kepada Wajib Bayar.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan:

1. lokasi yang memiliki sertifikat Sumber Benih yang masih dinyatakan layak sebagai Sumber Benih; dan
2. lokasi yang memiliki pengelola Sumber Benih.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan kepada Wajib Bayar.

Bendahara Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Koordinator Wilayah unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan berdasarkan usulan dari Kepala Balai.

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:

1. pemberian bimbingan;
2. supervisi;
3. konsultasi; dan
4. pemantauan dan evaluasi.

Untuk optimalisasi PNBP bidang perbenihan tanaman hutan, Direktur atau Kepala Balai berwenang melakukan penelitian/pengujian besarnya PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.

Jenis dan tarif PNBP bidang perbenihan tanaman hutan yang telah dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1350) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1350), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA