TIMELINE |
---|
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 186/PMK.07/2010
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 2
(1) | Kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011. |
(2) | Persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010. |
BAB II
PERSIAPAN PENGALIHAN BPHTB
Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian Keuangan
Pasal 3
(1) | Dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak bertugas dan bertanggung jawab mengkompilasi:
|
(2) | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertugas dan bertanggung jawab menggandakan hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan selanjutnya menyerahkan hasil kompilasi dimaksud ke Pemerintah Daerah, serta melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB kepada Pemerintah Daerah. |
Pasal 4
Direktur Jenderal Pajak mengusulkan penutupan rekening penerimaan BPHTB pada Bank Persepsi dan BO III BPHTB serta pencabutan penetapan BO III BPHTB kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 5
Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan pelatihan teknis pemungutan BPHTB kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian Dalam Negeri
Pasal 7
(1) | Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri bertugas dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi, membina dan mengawasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). |
(2) | Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah, dan pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis serta pelaksanaan supervisi dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB. |
(3) | Penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait lainnya. |
Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 8
(1) | Dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:
|
(2) | Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah. |
(3) | Penyiapan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). |
(4) | Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan BPHTB. |
(5) | Peraturan Daerah tentang BPHTB dan Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran dan dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan pelaksanaan pemungutan BPHTB yang selama ini berlaku di Direktorat Jenderal Pajak serta disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi objektif sesuai kewenangan sebagai daerah otonom. |
(6) | Pembukaan rekening BPHTB pada bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. |
BAB III
TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BPHTB
Pasal 9
Batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berkaitan dengan kompilasi:
Pasal 10
Batas waktu penyelesaian Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), paling lambat tanggal 30 Oktober 2010.
Pasal 11
Batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang berkaitan dengan:
Pasal 12
(1) | Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diserahkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat tanggal 8 Oktober 2010. |
(2) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bertugas menggandakan hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menyerahkan hasil kompilasi kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah, paling lambat tanggal 15 Oktober 2010. |
(3) | Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama kepada Pemerintah Daerah di lingkungan kerjanya, paling lambat tanggal 14 Januari 2011. |
Pasal 13
(1) | Penutupan nomor rekening penerimaan BPHTB pada Bank Persepsi dan pencabutan penetapan BO III BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 per tanggal 1 Januari 2011. |
(2) | Penutupan nomor rekening penerimaan BPHTB pada Bank Persepsi dan pencabutan penetapan BO III BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah saldo rekening nihil. |
(3) | Penutupan rekening Bank Persepsi dan pencabutan penetapan BO III BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. |
Pasal 14
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan sosialisasi mengenai pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB.
BAB IV
PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 15
(1) | Pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tahapan persiapan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. |
(2) | Dalam rangka pendampingan, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melakukan pendampingan dalam hal diminta oleh Pemerintah Daerah. |
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Terhadap usulan penghapusan piutang BPHTB yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2010, penetapan penghapusan piutang BPHTB tersebut masih menjadi kewenangan Menteri Keuangan.
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 17
Segala biaya yang diakibatkan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB yang terkait dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran masing-masing.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
MENTERI DALAM NEGERI, ttd. GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. PATRIALIS AKBAR |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2010 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 510