DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2022

  • 21 Maret 2022
  • Kategori
    KUP
  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2022-03-21
Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2022 BERLAKU


PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 6/PJ.09/2022

TENTANG

PENAMBAHAN KODE AKUN PAJAK (KAP) DAN KODE JENIS SETORAN (KJS)

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, dengan ini disampaikan beberapa penambahan atau pemutakhiran Kode Akun Pajak (KAP) dan/atau Kode Jenis Setoran (KJS) di antaranya sebagai berikut.


1. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
Menambahkan tujuh KJS baru yaitu KJS 107, 108, 317, 318, 319, 427, dan 428 dalam KAP 411128 (PPh Final);
2. Pengenaan Sanksi Adminstratif atas Putusan Peninjauan Kembali yang Mempertahankan Ketetapan Pajak
Mengubah uraian KJS 301 dalam KAP 411621 (Sanksi Penagihan PPh), 411622 (Sanksi Penagihan PPN), 411623 (Sanksi Penagihan PPnBM), 411624 (Sanksi Penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya), dengan menambahkan redaksi denda Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang KUP;
3. Pengenaan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah
Menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 301 dalam KAP 411128 (PPh Final);
4. Pengenaan Sanksi Administratif atas Kegiatan Pemungutan PPN dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Mengubah uraian KJS 111 dan menambahkan tiga KJS baru yaitu KJS 301, 311, dan 321 dalam KAP 411219 (PPN Lainnya);
5. Pengenaan PPN dan PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
Menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 107 dalam KAP 411211 (PPN Dalam Negeri) dan menambahkan satu KJS baru yaitu KJS 107 dalam KAP 411221 (PPnBM Dalam Negeri);
6. Pengenaan Meterai Elektronik dan Penyesuaian Istilah Benda Meterai
a. Mengubah uraian KJS 100, 101, dan 512, serta menambahkan empat KJS baru yaitu KJS 102, 900, 901, dan 902 dalam KAP 411611 (Bea Meterai); dan
b. Mengubah uraian KJS 100, 199, 300, 310, dan 320 dalam KAP 411612 (Penjualan Meterai).
7. Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP)
Menambahkan dua belas KAP yaitu KAP 411141 (PPh Pasal 21 DTP), 411142 (PPh Pasal 22 DTP), 411143 (PPh Pasal 22 Impor DTP), 411144 (PPh Pasal 23 DTP), 411145 (PPh Pasal 25/29 orang pribadi DTP), 411146 (PPh Pasal 25/29 Badan DTP), 411147 (PPh Pasal 26 DTP), 411148 (PPh Final DTP), 411149 (PPh Non Migas Lainnya DTP), 411241 (PPN DTP), 411242 (PPnBM DTP), dan 411631 (Sanksi Penagihan PPh DTP), dengan masing-masing KJS baru yang ada di dalamnya yaitu KJS 100, 101, dan 300.

Informasi detail mengenai tambahan KAP dan KJS tersebut dapat dilihat dalam lampiran pengumuman ini. Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.






Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2022

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat


Ditandatangani secara elektronik


Neilmaldrin Noor



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Transformasi Proses Bisnis

Dokumen terkait

Pengumuman

Nomor PENG-26/PJ.09/2024

PETUNJUK PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK SERTA PENYESUAIAN ATAS PENGUMUMAN DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT NOMOR PENG - 4/PJ.09/2024

09 September 2024
Pengumuman

Nomor PENG-23/PJ.09/2024

PEMBARUAN KEDUA DAFTAR LAYANAN PERPAJAKAN BERBASIS NPWP 16 DIGIT, NITKU, DAN NPWP 15 DIGIT

19 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-22/PJ.09/2024

PEMBERITAHUAN PHISING M-PAJAK

14 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-18/PJ.09/2024

PEMBARUAN DAFTAR LAYANAN PERPAJAKAN BERBASIS NPWP 16 DIGIT, NITKU, DAN NPWP 15 DIGIT

12 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-11/PJ.09/2024

IMBAUAN ANTIGRATIFIKASI DALAM RANGKA IDULFITRI 1445 H

02 April 2024
©2024 EDOCS MSM Consulting