PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 14/PJ.09/2020
TENTANG
PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.
| A. |
Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
| 1. |
Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria:
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); dan
- Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
|
| |
|
| 2. |
Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan validasi data berupa:
- NPWP;
- Nama;
- Nomor Induk Kependudukan;
- Alamat tempat tinggal;
- Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan
- Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan.
|
|
| |
|
| B. |
Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum.
| 1. |
Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh:
- Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
- Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah.
|
| |
|
| 2. |
Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data:
| a. |
Orang Pribadi:
| 1) |
NPWP; |
| 2) |
Nama; |
| 3) |
Nomor Induk Kependudukan; |
| 4) |
Alamat tempat tinggal; |
| 5) |
Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan |
| 6) |
Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. |
|
| b. |
Badan:
| 1) |
NPWP; |
| 2) |
Nama; |
| 3) |
Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; |
| 4) |
Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; |
| 5) |
EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan |
| 6) |
Nomor telepon seluler yang mengajukan. |
|
| c. |
Warisan belum terbagi:
| 1) |
NPWP; |
| 2) |
Nama; |
| 3) |
Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan |
| 4) |
Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. |
|
| d. |
Instansi Pemerintah:
| 1) |
NPWP; |
| 2) |
Nama; |
| 3) |
Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan |
| 4) |
Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP. |
|
Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB). |
|
Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat
ttd
Hestu Yoga Saksama
