DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2011

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2011-10-29
Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2011 BERLAKU

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG - 11/PJ.09/2011

TENTANG

PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN)

Sehubungan dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, dengan ini dimohon perhatian masyarakat akan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa akhir-akhir ini diketahui ada oknum yang mengatasnamakan petugas SPN yang menghubungi Wajib Pajak (WP), sehingga dapat meresahkan masyarakat dan/atau WP.
2. Berdasarkan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disampaikan bahwa :
  1. Saat ini pelaksanaan SPN diprioritaskan pada sentra ekonomi/kawasan bisnis. Jika dikawasan tersebut terdapat gedung bertingkat tinggi (high rise building), maka sensus sekaligus dilakukan  pada gedung tersebut karena merupakan satu kawasan;
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas SPN di lengkapi dengan surat tugas, kartu pengenal serta memakai seragam berupa rompi dengan desain khusus. Petugas SPN juga mendatangi langsung masyarakat (bukan melalui telepon atau faksimili). Petugas pelaksana sensus terdiri dari 2 orang dalam Unit Pelaksana Sensus (UPS), dan disetiap lokasi sensus dapat terdiri dari + 10 UPS.
3. Jika ada oknum yang mengaku sebagai petugas SPN tanpa dibekali dengan tanda-tanda seperti dimaksud butir 2b, diminta agar masyarakat tidak perlu melayaninya.
4. Pelaksanaan SPN dilakukan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis. Oleh karenanya jika ada oknum yang mengaku sebagai petugas SPN dan meminta uang atau imbalan lainnya adalah tidak benar, dan masyarakat agar menolak dan melaporkannya kepada pihak berwajib.
5. Apabila masih memerlukan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan Kring Pajak 500200.

Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.




 


Jakarta, 28 Oktober 2011

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat


t.t.d.


N.E. Fatimah

NIP 195812121982102001

Dokumen terkait

Pengumuman

Nomor PENG-2/PJ/2024

DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN DAN YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS (AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION/AEOI) TAHUN 2024

27 Februari 2024
Pengumuman

Nomor PENG-6/PJ.09/2024

PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

13 Februari 2024
Pengumuman

Nomor PENG-5/PJ.09/2024

IMPLEMENTASI NASIONAL INTERKONEKSI MODUL PEMBERITAHUAN JASA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PJKEK)

07 Februari 2024
Pengumuman

Nomor PENG-4/PJ.09/2024

IMBAUAN KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG PADA TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN

06 Februari 2024
Pengumuman

Nomor PENG-3/PJ.09/2024

PERLUASAN KANAL LAYANAN LUPA EFIN

05 Februari 2024
©2024 EDOCS MSM Consulting