DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Pengumuman Nomor PENG-00002/WPJ.24/KP.08/2015

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2015-01-02
Pengumuman Nomor PENG-00002/WPJ.24/KP.08/2015 BERLAKU


2 Januari 2015

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 00002/WPJ.24/KP.08/2015

TENTANG

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT)
BADAN TAHUN PAJAK 2014
WAJIB PAJAK KPP MADYA SIDOARJO




Sesuai dengan PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak KPP Madya Sidoarjo wajib menyampaikan SPT Tahunan di Loket TPT KPP Madya Sidoarjo atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir dengan ditujukan langsung ke KPP Madya Sidoarjo.
   
2. Penelitian kelengkapan SPT Tahunan dilakukan pada saat SPT disampaikan langsung oleh Wajib Pajak
a. Apabila SPT lengkap maka SPT diterima dan Wajib Pajak diberikan tanda terima.
SPT dinyatakan lengkap apabila memenuhi kriteria:
- SPT Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- e-SPT (csv+database) dapat diproses dalam Sistem Informasi DJP.
- Dilampiri SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29 (apabila KB), SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (khusus BUT).
- Dilampiri Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, ditanda tangani Pengurus dan distempel.
- Dilampiri Daftar Nominatif Pengeluaran Biaya Promosi (apabila dikurangkan dari penghasilan bruto).
- Dilampiri Surat Kuasa Khusus Jika dikuasakan.
- Dilampiri Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013).
b. Apabila SPT tidak lengkap maka dibuatkan lembar penelitian SPT Tahunan, kemudian lembar tersebut diberikan kepada Wajib Pajak bersamaan dengan SPT yang belum lengkap.
   
3. Batas waktu penerimaan SPT Tahunan 2014 untuk Wajib Pajak Badan tanggal 30 April 2015.
Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.




Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 2 Januari 2015
Kepala Kantor,

ttd

I Made Artawan
NIP 196807031995031001




Dokumen terkait

Pengumuman

Nomor PENG-26/PJ.09/2024

PETUNJUK PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK SERTA PENYESUAIAN ATAS PENGUMUMAN DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT NOMOR PENG - 4/PJ.09/2024

09 September 2024
Pengumuman

Nomor PENG-23/PJ.09/2024

PEMBARUAN KEDUA DAFTAR LAYANAN PERPAJAKAN BERBASIS NPWP 16 DIGIT, NITKU, DAN NPWP 15 DIGIT

19 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-22/PJ.09/2024

PEMBERITAHUAN PHISING M-PAJAK

14 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-18/PJ.09/2024

PEMBARUAN DAFTAR LAYANAN PERPAJAKAN BERBASIS NPWP 16 DIGIT, NITKU, DAN NPWP 15 DIGIT

12 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-11/PJ.09/2024

IMBAUAN ANTIGRATIFIKASI DALAM RANGKA IDULFITRI 1445 H

02 April 2024
©2024 EDOCS MSM Consulting