Nomor 9/SE/X/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor 134/PMK.010/2017
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor 133/PMK.01/2017
PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.01/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Nomor INS-05/PJ/2017
PENGAMANAN PENERIMAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2017
Nomor 131/PMK.03/2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
Nomor SE-24/PJ/2017
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN HARTA SELAIN KAS YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor 707 TAHUN 2017 Nomor 256 TAHUN 2017 Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018
Nomor 126/PMK.010/2017
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor 124 TAHUN 2017
PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH
Nomor 126 TAHUN 2017
PENGENAAN 0% (NOL PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PEROLEHAN HAK PERTAMA KALI DENGAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN RP 2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH)
Nomor SE-22/PJ/2017
BRAND DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor PER-14/PJ/2017
TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK