Nomor SE-128/PJ/2010
PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-52/PJ/2010 TENTANG UPDATING NOMOR SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)/SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) SEHUBUNGAN DENGAN DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SIDJP/SIPMOD
Nomor 209/PMK.07/2010
ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor SE-124/PJ/2010
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 426/KMK.03/2010 DAN PEMINDAHAN PENGELOLAAN BERKAS PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
Nomor PER-52 /PJ/2010
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Nomor KEP-383/PJ/2010
PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
Nomor SE-123/PJ/2010
PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)
Nomor SE-122/PJ./2010
PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN KETENTUAN PELAKSANAANNYA
Nomor SE-126/PJ/2010
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN (AUDIT PLAN) UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Nomor 205/PMK.011/2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor 191/PMK.04/2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
Nomor 196/PMK.011/2010
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
Nomor 195/PMK.011/2010
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK