Nomor 5/PMK.02/2013
TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN
Nomor 29/KM.11/2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 08 JANUARI 2013
Nomor 6/PMK.02/2013
TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI SURPLUS BANK INDONESIA BAGIAN PEMERINTAH
Nomor 1 Tahun 2013
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Nomor 9/PMK.03/2013
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Nomor 252/PMK.011/2012
GAS BUMI YANG TERMASUK DALAM JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor SE-60/PJ/2012
PROSEDUR KERJA PENYELESAIAN MUTASI OBJEK DAN/ATAU SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Nomor SE-65/PJ/2012
TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
Nomor SE-64/PJ/2012
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Nomor SE-61/PJ/2012
TATA CARA PENGEMASAN DAN PENEGASAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (UPDDP)
Nomor PER-32/PJ/2012
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Nomor 224 Tahun 2012
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI ONLINE SYSTEM