Nomor 219/PMK.04/2019
PENYEDERHANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
Nomor 218/PMK.04/2019
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
Nomor PER-35/BC/2019
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
Nomor SE-39/PJ/2019
PEDOMAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Nomor 8 TAHUN 2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Nomor 231/PMK.03/2019
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH
Nomor 61/MK.10/2019
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 01 JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN 07 JANUARI 2020
Nomor 216/PMK.04/2019
ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
Nomor 217/PMK.04/2019
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor PER-21/PJ/2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
Nomor 202/PMK.04/2019
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)
Nomor SE-37/PJ/2019
KETENTUAN PELAKSANAAN REKONSILIASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH, KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT KE REKENING KAS UMUM NEGARA