DOKUMEN SIGN IN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah Keterangan Tertulis P3B
DOKUMEN SIGN IN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah Keterangan Tertulis P3B

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 TAHUN 2025

  • 28 Mei 2025
  • Timeline
  • Terkait
  • BERLAKU
  • TREE

TIMELINE

2025-05-28
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 TAHUN 2025 BERLAKU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :
  1. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan atas impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut sesuai dengan hasil evaluasi terhadap proses bisnis impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, perlu menyesuaikan kebijakan atas impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut;
  2. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut belum menampung kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diubah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
Mengingat: 
  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  5. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  7. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT.


Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.
(2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau disampaikan secara tertulis.
(3) Pemberitahuan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh:
a. Penumpang yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
b. Penumpang yang merupakan penyandang disabilitas;
c. Penumpang yang merupakan jemaah haji reguler yang telah terdaftar untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji;
d. Penumpang yang merupakan tamu negara yang dikategorikan sebagai Very Very Important Person (VVIP); dan
e. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan:
a. Customs Declaration; atau
b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus.
(5) Customs Declaration dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada  ayat (4) diisi secara lengkap dan benar.
(6) Customs Declaration atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disampaikan paling lambat pada saat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan dalam bentuk:
a. data elektronik; atau
b. tulisan di atas formulir.
(7) Pengeluaran barang impor dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
   
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
(1) Barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.
(2) Barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang merupakan barang bawaan:
a. jemaah haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c; atau
b. jemaah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dengan nilai pabean paling banyak FOB USD2,500.00 (dua ribu lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan,
diberikan pembebasan bea masuk.
(3) Barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, yang merupakan hadiah perlombaan atau penghargaan berupa:
a. medali, trofi, plakat, lencana, dan/atau barang sejenis lainnya; dan/atau
b. barang hadiah lainnya,
dengan jumlah sesuai kategori perlombaan atau penghargaan, diberikan pembebasan bea masuk.
(4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk setiap kategori perlombaan atau penghargaan dan harus memenuhi persyaratan:
a. Penumpang merupakan warga negara Indonesia yang menerima hadiah perlombaan atau penghargaan;
b. barang merupakan hadiah dari perlombaan atau penghargaan di bidang olahraga, ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, keagamaan, dan/atau bidang lain yang mengadakan perlombaan atau memberikan penghargaan;
c. terdapat dokumen atau bukti keikutsertaan dalam perlombaan atau penghargaan internasional dari:
1. kementerian, lembaga, atau institusi di Indonesia;
2. penyelenggara perlombaan atau penghargaan di luar negeri; dan/atau
3. media massa nasional atau internasional; dan
d. barang bukan merupakan:
1. kendaraan bermotor;
2. barang kena cukai; dan/atau
3. hasil dari undian atau judi.
(5) Barang Pribadi Penumpang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berlaku ketentuan:
a. tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
b. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.
(6) Dalam hal nilai pabean barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak termasuk pajak penghasilan.
   
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Selain diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jenis dan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembebasan cukai.
(2) Dihapus.
(3) Dalam hal barang kena cukai melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang yang bersangkutan.
   
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)  huruf a dengan nilai pabean paling banyak FOB USD50.00 (lima puluh United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.
(1a) Barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
a. tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
b. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.
(2) Dalam hal nilai pabean barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak termasuk pajak penghasilan.
    
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(1) Selain diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terhadap barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan cukai dengan jenis dan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembebasan cukai.
(2) Dihapus.
(3) Dalam hal barang kena cukai melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
   
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, ditemukan adanya:
a. kelebihan jumlah barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan;
b. barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan pembatasan;
c. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia;
d. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dengan nilai pabean tidak melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf b atau Pasal 14 ayat (1), diberikan pembebasan bea masuk;
e. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf b atau Pasal 14 ayat (1), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk; atau
f. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terhadap barang impor dimaksud dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.
(2) Dalam hal dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b tidak ditemukan adanya barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
   
7. Judul Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean 
8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean atas:
  1. barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang melebihi batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu yang diberikan pembebasan bea masuk; dan/atau
  2. barang impor selain barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
 
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 24 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar), berlaku ketentuan:
a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang pribadi Penumpang dikurangi dengan FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar);
c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
d. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.
(1a) Barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang merupakan barang bawaan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD2,500.00 (dua ribu lima ratus United States Dollar), berlaku ketentuan:
a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang pribadi Penumpang dikurangi dengan FOB USD2,500.00 (dua ribu lima ratus United States Dollar);
c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
d. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.
(2) Barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang memiliki nilai pabean melebihi    FOB USD50.00 (lima puluh United States Dollar), berlaku ketentuan:
a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang pribadi Awak Sarana Pengangkut dikurangi dengan FOB USD50.00 (lima puluh United States Dollar);
c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
d. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.
(3) Barang impor selain barang pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan:
a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor;
c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
d. dipungut pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari nilai impor.
   
10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
(1) Penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan mencantumkan pada Customs Declaration atau pada Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
(2) Penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan mencantumkan pada Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b.
(3) Penetapan tarif dan nilai pabean pada Customs Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.
   
11. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25ABarang impor bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan dari pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, dan/atau bea masuk pembalasan.
   
Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perlakuan pajak penghasilan atas:
a. impor barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
b. impor barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 6 Juni 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





 Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal  28 Mei 2025
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA




BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 371

Dokumen terkait

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 36 TAHUN 2025

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

04 Jun 2025
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 34 TAHUN 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

28 Mei 2025
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 29 TAHUN 2025

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE

14 Mei 2025
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/MK/KF.4/2025

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 MEI 2025 SAMPAI DENGAN 13 MEI 2025

06 Mei 2025
Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 25 TAHUN 2025

KETENTUAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN

28 Apr 2025