Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021

1. tujuan pengangkutan selanjutnya;
2. kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean; atau
3. tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean.

1. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang, kendaraan yang mengangkut barang dan/atau Orang; dan/atau
2. berwenang melaksanakan kontrak Pengangkutan dan menerbitkan dokumen Pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

1. operator Sarana Pengangkut atau kuasanya;
2. Pengangkut Kontraktual; dan/atau
3. Penyelenggara Pos.

1. luar Daerah Pabean;
2. Kawasan Bebas lain; atau
3. tempat lain dalam Daerah Pabean,

1. luar Daerah Pabean;
2. Kawasan Bebas lain; atau
3. tempat lain dalam Daerah Pabean,

1. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan 24 (dua puluh empat) jam atau lebih;
2. paling lambat sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk:

   1.	Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam; dan
   2.	Sarana Pengangkut melalui udara; atau

3. paling lambat pada saat kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut darat.

1. akan melakukan kegiatan pembongkaran;
2. tidak melakukan kegiatan pembongkaran tetapi akan dilakukan kegiatan pemuatan; atau
3. tidak melakukan kegiatan pembongkaran dan/atau pemuatan, serta:

   1.	lego jangkar atau sandar lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui laut; atau
   2.	mendarat lebih dari 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara,

1. Kawasan Bebas lain; atau
2. tempat lain dalam Daerah Pabean,

1. barang asal luar Daerah Pabean yang Kewajiban Pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
2. barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut terus;
3. barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut lanjut;
4. barang asal Kawasan Bebas lain yang Kewajiban Pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
5. barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut terus;
6. barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut lanjut;
7. barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang Kewajiban Pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
8. barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut terus;
9. barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut lanjut;
10. barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean; dan/atau k. peti kemas kosong yang Kewajiban Pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat.

1. luar Daerah Pabean;
2. Kawasan Bebas lain; atau
3. tempat lain dalam Daerah Pabean,

1. barang tujuan luar Daerah Pabean yang dimuat di Kantor Pabean setempat;
2. barang tujuan luar Daerah Pabean yang diangkut terus;
3. barang tujuan luar Daerah Pabean yang diangkut lanjut;
4. barang tujuan Kawasan Bebas lain yang dimuat di Kantor Pabean setempat;
5. barang tujuan Kawasan Bebas lain yang diangkut terus;
6. barang tujuan Kawasan Bebas lain yang diangkut lanjut;
7. barang tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimuat di Kantor Pabean setempat;
8. barang tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut terus;
9. barang tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut lanjut;
10. barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean; dan/atau
11. peti kemas kosong (empty container).

1. daftar penumpang, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, darat, dan udara;
2. daftar awak Sarana Pengangkut;
3. daftar bekal Sarana Pengangkut;
4. daftar perlengkapan/inventaris Sarana Pengangkut;
5. rencana penyimpanan (stowage plan) atau rencana pemuatan (bay plan), untuk Sarana Pengangkut melalui laut;
6. daftar senjata api dan amunisi; dan
7. daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan.

1. daftar penumpang dan/atau kendaraan yang mengangkut barang;
2. daftar awak Sarana Pengangkut; dan
3. daftar bekal Sarana Pengangkut.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. Kawasan Pabean; atau
2. Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.

1. telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang;
2. barang yang dibongkar mempunyai bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditimbun di TPS; atau
3. diangkut lanjut.

1. Sarana Pengangkut awal tidak dapat sandar langsung ke dermaga pelabuhan; dan/atau
2. barang untuk diangkut lanjut (Ship to Ship) untuk tujuan luar Daerah Pabean.

1. Kawasan Pabean melalui jalur yang ditetapkan; atau
2. Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Lain tersebut.

1. melaporkan hal tersebut dengan segera ke Kantor Pabean terdekat dan Kantor Pabean tujuan dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia; dan
2. menyerahkan Inward Manifest atas barang yang diangkutnya ke Kantor Pabean terdekat dalam jangka waktu paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam setelah pembongkaran.

1. penelitian atas laporan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
2. pengawasan pembongkaran, dalam hal keadaan memungkinkan.

1. barang yang dibongkar bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar di Kawasan Pabean;
2. barang angkut lanjut;
3. adanya kendala teknis di Kawasan Pabean seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan pembongkaran atau alat untuk melakukan pembongkaran dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dilakukan pembongkaran; atau
4. terdapat kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengelola pelabuhan yang ditunjuk.

1. dokumen Pengangkutan, dalam hal:

   1.	alasan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b; dan
   2.	Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a belum menyerahkan Inward Manifest; dan

2. denah lokasi pembongkaran dan tata letak (layout) tempat pembongkaran di Tempat Lain.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. Kawasan Pabean, jika alasan permohonan pembongkaran di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf c;
2. pelabuhan, jika alasan permohonan pembongkaran di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan/atau
3. lokasi dan tata letak (layout) tempat pembongkaran.

1. lokasi pembongkaran belum pernah diajukan sebagai tempat pembongkaran barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan/atau
2. atas pertimbangan Kepala Kantor Pabean perlu dilakukan penelitian lapangan.

1. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan tidak dilakukan penelitian lapangan; atau
2. dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

1. keseluruhan barang yang diangkut oleh Sarana Pengangkut merupakan barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas oleh pengusaha yang mendapatkan pengakuan sebagai AEO atau pengusaha yang ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; dan/atau
2. frekuensi pemasukan ke Kawasan Bebas tinggi, dan:

   1.	barang bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar di Kawasan Pabean; atau
   2.	tidak tersedianya Kawasan Pabean.

1. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
2. daftar rencana pembongkaran barang dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. alasan pembongkaran langsung ke Sarana Pengangkut lainnya;
2. nomor dan tanggal Inward Manifest dan nomor
3. pos/subpos; dan nomor dan tanggal dokumen penyelesaian Kewajiban Pabean, dalam hal telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. pembongkaran di Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
2. pembongkaran ke Sarana Pengangkut laut lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

1. jumlah barang asal luar Daerah Pabean yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan; atau
2. jumlah barang asal luar Daerah Pabean yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan.

1. jumlah barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan; atau
2. jumlah barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan.

1. selisih kurang dari yang diberitahukan atas:

   1.	barang asal luar Daerah Pabean yang dimasukkan dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pemblokiran; atau
   2.	barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dikenakan sanksi administrasi berupa pemblokiran; atau

2. selisih lebih dari yang diberitahukan atas:

   1.	barang asal luar Daerah Pabean yang dimasukkan dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pemblokiran; atau
   2.	barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan dari Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dikenakan sanksi administrasi berupa pemblokiran.

1. selisih kurang atau lebih atas berat dan/atau volume sebagai akibat penyusutan atau penambahan berat dan/atau volume yang disebabkan oleh faktor alam; dan/atau
2. keadaan kahar (force majeure).

1. jumlah peti kemas, dalam hal barang diangkut menggunakan peti kemas; atau
2. jumlah kemasan, dalam hal barang diangkut tidak menggunakan peti kemas.

1. profil Pengangkut;
2. profil komoditas;
3. profil Pengusaha;
4. frekuensi pemasukan barang dari luar Daerah Pabean; dan/atau
5. data atau informasi lain yang terkait dengan
6. pembongkaran.

1. TPS; atau
2. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.

1. TPS; atau
2. Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.

1. barang tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat ditimbun di Kawasan Pabean;
2. adanya kendala teknis di TPS, seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan penimbunan atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan penimbunan;
3. terdapat kongesti di pelabuhan;
4. tidak tersedianya TPS di tempat pembongkaran atau tempat pemuatan; dan/atau
5. barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas tersebut dimasukkan oleh pengusaha yang mendapatkan pengakuan sebagai AEO atau ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.

1. menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
2. melampirkan denah lokasi penimbunan dan tata letak (layout) tempat penimbunan di Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS.

1. TPS, jika alasan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b;
2. pelabuhan, jika alasan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c; dan/atau
3. lokasi dan tata letak (layout) tempat penimbunan.

1. lokasi penimbunan belum pernah diajukan sebagai tempat penimbunan barang;
2. status kepemilikan lokasi penimbunan;
3. profil pengusaha yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas dan/atau profil barang; dan/atau
4. atas pertimbangan Kepala Kantor Pabean perlu dilakukan penelitian lapangan.

1. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap, dalam hal tidak dilakukan penelitian lapangan; atau
2. dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. permohonan diajukan oleh pengusaha yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang mendapatkan pengakuan sebagai AEO atau ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; dan/atau
2. frekuensi pemasukan barang ke Kawasan Bebas tinggi dan:

   1.	barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat ditimbun di Kawasan Pabean; atau
   2.	tidak tersedianya TPS di tempat pembongkaran.

1. jumlah kemasan;
2. jenis kemasan; dan/atau
3. jumlah barang curah yang telah ditimbun.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen,

1. Pembongkaran di Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
2. Pembongkaran barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari Sarana Pengangkut laut ke Sarana Pengangkut laut lainnya yang dilakukan di luar pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. mempunyai bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu;
2. telah mendapat persetujuan pembongkaran barang; dan/atau
3. barang untuk diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean.

1. salinan perizinan berusaha di Kawasan Bebas;
2. izin usaha penimbunan dan/atau pergudangan dari Badan Pengusahaan Kawasan;
3. bukti kepemilikan atas tempat penimbunan atau penguasaan atas tempat penimbunan paling singkat 2 (dua) tahun;
4. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan Laut, kecuali terminal khusus;
5. gambar denah lokasi dan tata ruang yang meliputi:

   1.	tempat penimbunan barang;
   2.	ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai; dan/ atau
   3.	tempat lain yang menunjang kegiatan pengelolaan TPS;

1. daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai yang disesuaikan dengan volume kegiatan;
2. data mengenai profil perusahaan;
3. surat pernyataan mengenai kesanggupan melunasi bea masuk, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau perpajakan, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan oleh pengusaha Sarana Pengangkut laut; dan
4. surat keterangan dari pengelola Sarana Pengangkut laut tentang penggunaan Sarana Pengangkut laut, dalam hal pengusaha tempat penimbunan bukan pengelola Sarana Pengangkut laut.

1. keputusan pemerintah; atau
2. melakukan perbaikan ke Pelabuhan,

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. melaporkan keadaan darurat tersebut pada kesempatan pertama ke Kantor Pabean terdekat, dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia; dan
2. melaporkan dengan segera jumlah barang muatan Sarana Pengangkut ke Kantor Pabean terdekat.

1. TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a;
2. tempat lain yang dipersamakan dengan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b; dan
3. Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

1. profil TPS atau profil pengusaha Sarana Pengangkut laut di luar pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai TPS, jika ditimbun di TPS;
2. profil pengusaha yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas;
3. profil komoditas;
4. frekuensi kegiatan pemasukan barang ke Kawasan Bebas; dan/atau
5. data atau informasi lain terkait dengan penimbunan barang.

1. luar Daerah Pabean;
2. empat lain dalam Daerah Pabean; atau
3. Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, 

1. ke luar Daerah Pabean, dilakukan dengan menggunakan:

   1.	NPPB;
   2.	permohonan pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat pemuatan yang telah diberikan catatan persetujuan oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal telah dilakukan Pemeriksaan Fisik barang namun persyaratan pengeluaran berupa laporan surveyor belum dipenuhi;
   3.	Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang ke luar Daerah Pabean dan/atau PPB, dalam hal dilakukan Pemeriksaan Fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan;
   4.	PKB, dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas merupakan barang konsolidasi;
   5.	permohonan pemuatan barang curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur pemuatan barang curah; dan/atau
   6.	Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang ke luar Daerah Pabean Pembetulan atau Pemberitahuan Pembetulan Pemberitahuan Konsolidasi Barang (PP-PKB) dan SPPB, dalam hal terjadi penggantian peti kemas atau kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula;

2. ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dilakukan dengan menggunakan: 

   1.	SPPB;
   2.	permohonan pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat pemuatan yang telah diberikan catatan persetujuan oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal telah dilakukan Pemeriksaan Fisik barang namun persyaratan pengeluaran berupa laporan surveyor belum dipenuhi;
   3.	Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan/atau PPB, dalam hal dilakukan Pemeriksaan Fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan;
   4.	PKB, dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas merupakan barang konsolidasi;
   5.	permohonan pemuatan barang curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur pemuatan barang curah; dan/atau
   6.	Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang ke luar Daerah Pabean Pembetulan atau PP-PKB dan SPPB, dalam hal terjadi penggantian peti kemas atau kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula; atau

3. menuju ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunanberikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilakukan dengan menggunakan:

   1.	SPPB;
   2.	permohonan pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat pemuatan yang telah diberikan catatan persetujuan oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal telah dilakukan Pemeriksaan Fisik barang namun persyaratan pengeluaran berupa laporan surveyor belum dipenuhi;
   3.	Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dan/atau PPB, dalam hal dilakukan Pemeriksaan Fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan;
   4.	PKB, dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas merupakan barang konsolidasi;
   5.	permohonan pemuatan barang curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur pemuatan barang curah; dan/atau
   6.	Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus Pembetulan atau PP-PKB dan SPPB, dalam hal terjadi penggantian peti kemas atau kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula.

1. luar Daerah Pabean;
2. tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
3. Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus,

1. paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus; dan
2. paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.

1. izin pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas; atau
2. izin pemasukan dan pengeluaran barang selain barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas.

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang Kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
4. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
6. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. barang pindahan;
9. barang pribadi penumpang, awak Sarana Pengangkut, pelintas batas;
10. Barang Kiriman;
11. obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
12. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan; 
13. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; 
14. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
15. barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional; 
16. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; 
17. buku ilmu pengetahuan; dan
18. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.

1. dimasukkan ke Kawasan Bebas;
2. diangkut lanjut;
3. diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lain; atau
4. dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.

1. penjualan;
2. pemakaian langsung;
3. penimbunan (logistik);
4. Pengolahan;
5. pengerjaan proyek;
6. pekerjaan subkontrak;
7. pemasukan kembali barang:

   1.	yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
   2.	yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang termasuk dalam barang yang mendapatkan cost recovery atau gross split, yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
   3.	yang dikeluarkan ke luar Daerah Pabean;
   4.	subkontrak;
   5.	pinjaman;
   6.	perbaikan, atau
   7.	yang dikeluarkan sementara dalam jangka waktu tertentu ke luar Daerah Pabean dengan carnet,

8. peragaan, pameran, atau demonstrasi;
9. perbaikan, pengujian atau kalibrasi;
10. pemasukan sementara dengan carnet; atau 
11. kegiatan lainnya.

1. perusahaan di Kawasan Bebas;
2. perusahaan di luar Daerah Pabean;
3. perusahaan di Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus;
4. perusahaan di tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
5. Orang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
6. sampai dengan huruf d.

1. Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari:

   1.	luar Daerah Pabean; atau
   2.	tempat lain dalam Daerah Pabean; atau

2. Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari:

   1.	Kawasan Bebas lain;
   2.	tempat penimbunan berikat; atau
   3.	kawasan ekonomi khusus.

1. tempat penimbunan berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tempat penimbunan berikat; dan
2. kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

1. pada bagian header Dokumen TPB kode BC 2.7:

   1.	jenis tujuan lainnya, dengan elemen data: a) kawasan ekonomi khusus; b) Kawasan Bebas; dan c) kawasan khusus lainnya;
   2.	pada data pemberitahuan, berupa Pengusaha di Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus atau kawasan khusus lainnya dengan elemen data: a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b) nama; c) alamat; dan d) nomor izin usaha kawasan khusus;
   3.	pengesahan Pengusaha Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus atau kawasan khusus lainnya secara elektronik; dan
   4.	pengirim barang dengan elemen data: a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b) nama; c) alamat; dan

2. pada bagian header Lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan pada Dokumen TPB kode BC 2.7:

   1.	jenis tujuan lainnya, dengan elemen data: a) kawasan ekonomi khusus; b) Kawasan Bebas; dan c) kawasan khusus lainnya;
   2.	pengesahan Pengusaha Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus atau kawasan khusus lainnya Secara Elektronik;

3. pada bagian header Lembar Lampiran Data Barang Dan/Atau Bahan Asal Impor Pada Dokumen TPB kode BC 2.7 berupa Pengesahan Pengusaha Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus atau kawasan khusus lainnya Secara Elektronik; dan
4. pada bagian header Lembar Lampiran Data Barang Dan/Atau Bahan Asal TLDDP pada Dokumen TPB kode BC 2.7 berupa Pengesahan Pengusaha Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus atau kawasan khusus lainnya Secara Elektronik.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk:

1. barang pribadi penumpang;
2. awak Sarana Pengangkut;
3. barang pribadi pelintas batas; atau
4. Barang Kiriman,

1. melakukan pencocokan antara data yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean asal Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dengan dokumen transaksi dan/atau dokumen pengangkutan;
2. mengisi data:

   1.	NPWP, nama, alamat, dan Nomor Pokok PPJK, dalam hal menggunakan PPJK;
   2.	nama sarana pengangkut pemasukan barang ke Kawasan Bebas;
   3.	nomor voyage atau nomor flight;
   4.	nomor dan tanggal Inward Manifest; dan
   5.	nomor pos atau sub pos dari Inward Manifest,

1. Dalam hal sesuai, pengusaha di Kawasan Bebas melakukan perekaman catatan kesesesuaian hasil pencocokan data;
2. Dalam hal tidak sesuai:

   1.	pengusaha di Kawasan Bebas melakukan perekaman catatan ketidaksesuaian hasil pencocokan data; atau
   2.	pengusaha di Kawasan Bebas mengajukan izin penimbunan di Tempat Lain dan melakukan perekaman catatan ketidaksesuaian hasil pencocokan data.

1. pemeriksaan dan/atau pelepasan tanda pengaman; dan/atau
2. Pemeriksaan Fisik dalam hal:

   1.	dikenakan NHI;
   2.	terdapat ketidaksesuaian hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1; atau
   3.	pengajuan izin timbun di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2.

1. hasil pemeriksaan dan/atau pelepasan tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai;
2. tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik; dan/atau
3. dilakukan Pemeriksaan Fisik dan ditemukan hasil pemeriksaan sesuai.

1. manajemen risiko;
2. nota intelijen di bidang perpajakan; atau
3. NHI di bidang kepabeanan dan cukai.

1. penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian hasil Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
2. Pemeriksaan Fisik berdasarkan nota intelijen di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
3. pelaksanaan Pemeriksaan Fisik di tempat penyimpanan barang milik pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); dan
4. pelekatan tanda pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), 

1. surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean; dan
2. Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) yang baru.

1. luar Daerah Pabean;
2. Kawasan Bebas lain;
3. tempat penimbunan berikat;
4. kawasan ekonomi khusus; atau
5. tempat lain dalam Daerah Pabean.

1. penjualan;
2. penimbunan (logistik);
3. Pengolahan;
4. pengerjaan proyek;
5. pekerjaan subkontrak;
6. pengeluaran kembali barang:

   1.	subkontrak;
   2.	pinjaman; atau
   3.	perbaikan,

7. tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
8. pengeluaran dalam rangka fasilitas pembebasan bea masuk untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang termasuk dalam barang yang mendapatkan cost recovery dan gross split, yang dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
9. peragaan, pameran, atau demonstrasi;
10. perbaikan, rekondisi, pengujian atau kalibrasi;
11. pengeluaran sementara dalam jangka waktu tertentu ke luar Daerah Pabean dengan carnet;
12. bekal Sarana Pengangkut; atau
13. kegiatan lainnya.

1. bersandar di pelabuhan/di bandar udara;
2. lego jangkar di perairan koordinat Kawasan Bebas; atau
3. lego jangkar di luar perairan koordinat Kawasan Bebas.

1. telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan oleh pengusaha penyedia bekal Sarana Pengangkut yang memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b;
2. Sarana Pengangkut yang akan mengangkut bekal Sarana Pengangkut ke Sarana Pengangkut tujuan wajib terdaftar di Kantor Pabean dan memiliki automatic identification system (AIS) yang berfungsi selama Pengangkutan barang berupa bekal Sarana Pengangkut ke Sarana Pengangkut tujuan; dan
3. Sarana Pengangkut tujuan berbendera asing dan lego jangkar di perairan internasional.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. luar Daerah Pabean;
2. Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus; atau
3. tempat lain dalam Daerah Pabean.

1. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyampaian dilakukan dengan menghitung sendiri bea keluar yang seharusnya dibayar jika pengeluaran barang tersebut dikenakan bea keluar;
2. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyampaian mendasarkan pada Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, cukai, dan pajak yang seharusnya dibebaskan atau ditangguhkan; atau
3. untuk Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penyampaian mendasarkan pada Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar.

1. barang yang pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean telah diberitahukan sebagai barang pemasukan sementara;
2. barang yang akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, sehingga pada saat pemasukan kembali ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dapat diperlakukan sebagai barang dimasukkan kembali; atau
3. barang yang dikenakan bea keluar melebihi batas pengecualian pengenaan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. barang pribadi penumpang, awak Sarana Pengangkut, barang pribadi pelintas batas, atau Barang Kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; atau
2. pengeluaran barang berupa bekal Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, sepanjang terdapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

1. Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan/atau
2. dokumen pendukung atau bukti cetak data elektronik yang membuktikan barang sepenuhnya berasal dari Kawasan Bebas (wholly obtained) atau berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean,

1. hasil alam di Kawasan Bebas yang bersangkutan; atau
2. limbah konsumsi rumah tangga, limbah proses pengolahan, atau limbah proses produksi di Kawasan Bebas yang bersangkutan.

1. Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
2. konversi penggunaan barang atau bahan baku dalam proses produksi yang dilakukannya, atas barang atau bahan baku yang berasal dari luar Daerah Pabean.

1. barang asal Kawasan Bebas dan/atau tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
2. barang yang dikenakan bea keluar,

1. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean; atau
2. pengeluaran sementara barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

1. setelah diselesaikan Kewajiban Pabeannya; dan
2. diangkut dengan Sarana Pengangkut dalam negeri yang merupakan bagian dari angkutan multimoda.

1. tempat penimbunan berikat;
2. kawasan ekonomi khusus; atau
3. tempat lain dalam Daerah Pabean,

1. Pejabat Bea dan Cukai melekatkan tanda pengaman pada kemasan / peti kemas sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain sebagai pengaman barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain sampai dengan:

   1.	Kawasan Pabean tempat barang dimuat ke Sarana Pengangkut udara atau laut yang akan mengangkut barang ke luar dari Kawasan Bebas;
   2.	Kawasan Pabean tempat Sarana Pengangkut darat meninggalkan Kawasan Bebas; atau
   3.	barang yang diimpor untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat selesai dimasukkan ke tempat penimbunan berikat; dan

2. persetujuan pengeluaran barang untuk dikeluarkan ke:

   1.	tempat penimbunan berikat;
   2.	kawasan ekonomi khusus; atau
   3.	tempat lain dalam Daerah Pabean,
   berfungsi juga sebagai persetujuan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Pabean tempat pengeluaran barang dari Kawasan Bebas.

1. kegiatan usahanya berupa mesin atau peralatan untuk:

   1.	kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
   2.	diperbaiki, direkondisi, dikalibrasi dan/atau diuji; dan/atau
   3.	keperluan peragaan atau demonstrasi; atau

2. kegiatan lain, antara lain:

   1.	barang untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga, dan/atau perlombaan;
   2.	barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan atau ketertiban, untuk tujuan kemanusiaan, atau sosial;
   3.	barang keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau
   4.	barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu pengeluaran, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar; dan
2. menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22.

1. pengusaha tidak menyampaikan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7); atau
2. pengusaha menyampaikan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a angka 2 sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7), tetapi realisasi pemasukan kembali atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

1. mendapat fasilitas pembebasan;
2. termasuk dalam barang yang mendapatkan cost recovery dan gross split; dan
3. berdasarkan peraturan perundang-undangan mengharuskan untuk dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.

1. disampaikan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2); dan
2. mendapatkan SPPB yang merupakan persetujuan pemuatan barang ke atas Sarana Pengangkut yang akan keluar dari Kawasan Bebas, atau NPPB.

1. disampaikan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dan huruf c; dan
2. mendapatkan SPPB yang merupakan persetujuan pemuatan barang ke atas Sarana Pengangkut yang akan keluar dari Kawasan Bebas, atau persetujuan pemuatan dari Kantor Pabean asal.

1. Konsolidator yang telah mendapat persetujuan sebagai pihak yang melakukan konsolidasi barang dari Kepala Kantor Pabean;
2. pengusaha yang melakukan sendiri konsolidasi barangnya; atau
3. pengusaha dalam satu kelompok perusahaan (holding company).

1. menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. menyediakan ruang kerja untuk Pejabat Pemeriksa Barang dan petugas dinas luar;
3. mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); dan
4. mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing.

1. perusahaan-perusahaan yang barangnya akan dikonsolidasikan; dan/atau
2. perubahan atas data perusahaan-perusahaan yang barangnya akan dikonsolidasikan.

1. 1 (satu) lembar untuk masing-masing pengusaha;
2. 1 (satu) lembar untuk pihak yang melakukan konsolidasi;
3. 1 (satu) lembar untuk pengusaha TPS;
4. 1 (satu) lembar untuk Pengangkut;
5. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean pemuatan; dan
6. 1 (satu) lembar untuk petugas pengawasan  stuffing.

1. terdapat barang yang terkena ketentuan pembatasan diberitahukan dengan benar dalam dokumen Pemberitahuan Pabean tetapi belum memenuhi persyaratan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas; dan/atau
2. terdapat kendala pengiriman dari pengusaha dengan memberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean.

1. mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean; dan
2. mengajukan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, yang baru.

1. barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut terus;
2. barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut lanjut;
3. barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut terus;
4. barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut lanjut;
5. barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut terus; dan/atau
6. barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut lanjut.

1. barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut lanjut;
2. barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut terus;
3. barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut lanjut;
4. barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut terus; dan/atau
5. barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut lanjut.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. rute perjalanan;
2. moda transportasi yang digunakan; dan
3. lokasi angkut terus atau angkut lanjut.

1. berdasarkan hasil penelitian tingkat kesesuaian antara uraian elemen data rincian pos-pos pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dengan pos-pos Pemberitahuan Pabean Inward Manifest yang disampaikan oleh Pengangkut berdasarkan uraian elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3); dan
2. dengan penutupan pos-pos Pemberitahuan Pabean Inward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).

1. tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
2. Kawasan Bebas lain,

1. Pemeriksaan Fisik; atau
2. pengawalan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

1. tidak sampai di TPS tujuan; atau
2. tanda pengaman kedapatan rusak atau hilang, 

1. berdasarkan penelitian tingkat kesesuaian, antara informasi keberangkatan barang untuk diangkut terus dan diangkut lanjut berupa rincian pos-pos pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dengan rincian pos-pos pemberitahuan Inward Manifest; dan
2. dengan penutupan informasi keberangkatan barang untuk diangkut terus dan diangkut lanjut berupa rincian pos-pos pemberitahuan Outward Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).

1. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean asal menyampaikan pemberitahuan kepada Pengangkut; dan
2. dilakukan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean asal.

1. melakukan rekonsiliasi atas pemasukan dan pengeluaran barang untuk diangkut terus atau diangkut lanjut; dan
2. menyampaikan hasil rekonsiliasi atas pemasukan dan pengeluaran barang untuk diangkut terus atau diangkut lanjut kepada Kantor Pabean asal.

1. Kawasan Bebas;
2. Kawasan Bebas lain; atau
3. tempat lain dalam Daerah Pabean.

1. barang yang ditimbun bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat ditimbun, membutuhkan sarana dan prasarana penyimpanan atau penumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang atau lapangan penumpukan barang di TPS asal;
2. gudang atau lapangan penumpukan barang di tempat penimbunan asal berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat terjadi stagnasi/kongesti;
3. tidak tersedia TPS di Kawasan Pabean yang bersangkutan;
4. barang yang dimuat dalam 1 (satu) master bill of lading/airway bill yang ditujukan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) dan/atau penyelenggara pos yang berkedudukan di TPS lain;
5. barang yang dimuat dalam kantong pos yang akan diselesaikan Kewajiban Pabeannya melalui TPS lain yang khusus digunakan untuk layanan pos; atau
6. keadaan memaksa (force majeure).

1. pengusaha TPS di Kantor Pabean asal, jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; atau
2. pengusaha TPS di Kantor Pabean asal atas permintaan pengusaha, jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf f.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. tingkat penggunaan lapangan penumpukan (yard occupancy ratio) atau tingkat penggunaan gudang (shed occupancy ratio) di TPS sama atau lebih tinggi dari batas standar penggunaan/pemanfaatan fasilitas yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan atau bandar udara;
2. barang yang ditimbun bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat ditimbun, membutuhkan sarana dan prasarana penyimpanan atau penumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang atau lapangan penumpukan barang di TPS asal;
3. barang yang dimuat dalam 1 (satu) master bill of lading/airway bill yang ditujukan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) dan/atau penyelenggara pos yang berkedudukan di TPS lain;
4. barang yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera (rush handling) akan dikeluarkan melalui TPS lain yang khusus disediakan untuk pelayanan segera;
5. barang yang dimuat dalam kantong pos yang akan diselesaikan Kewajiban Pabeannya melalui TPS lain yang khusus digunakan untuk layanan pos; atau
6. berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dimungkinkan terjadi stagnasi atau keadaan memaksa (force majeure) setelah mendapatkan masukan dari pengusaha TPS.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. dicatat pada lembar permohonan PLP, dalam hal permohonan yang diajukan dalam bentuk tulisan di atas formulir; atau
2. diterbitkan respon persetujuan PLP, dalam hal permohonan yang diajukan dalam bentuk data secara elektronik.

1. pintu masuk dan pintu keluar Kawasan Pabean digunakan secara bersama oleh seluruh TPS dalam Kawasan Pabean; dan
2. pintu masuk dan pintu keluar Kawasan Pabean telah menerapkan sistem pintu otomatis yang terintegrasi dengan sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di seluruh TPS.

1. barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan pengeluaran ke luar Daerah Pabean; dan/atau
2. barang yang dilakukan PLP karena terjadi keadaan darurat.

1. sebelum kedatangan di TPS di Kawasan Pabean tujuan, dalam hal pengangkutan melalui laut dan udara; atau
2. saat kedatangan di TPS di Kawasan Pabean tujuan, dalam hal pengangkutan melalui darat.

1. penyerahan jaminan oleh pengusaha TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7); atau
2. pengawalan, 

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala    Kantor    Pabean    dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. gudang pengusaha; atau
2. Tempat Lain,

1. Pemeriksaan Fisik atas jumlah dan kemasan barang;
2. pemasangan tanda pengaman terhadap kemasan atau peti kemas; dan/atau
3. pengawalan,

1. pemasukan ke Kawasan Bebas dari tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus; atau
2. pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen

1. jenis;
2. identitas;
3. negara asal;
4. spesifikasi teknis; dan
5. jumlah barang.

1. tidak akan habis dipakai secara fungsi maupun bentuk;
2. tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
3. saat dimasukkan ke Kawasan Bebas dapat diidentifikasikan sebagai barang yang sama/identik saat dikeluarkan, atau pada saat dikeluarkan dari Kawasan Bebas dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama/identik saat dimasukkan kembali; dan
4. tujuan penggunaan returnable package jelas.

1. data elektronik melalui SKP; atau
2. tulisan di atas formulir, dalam hal telah ditetapkan:

   1.	pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
   2.	waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2); dan
2. Dokumen Pelengkap Pabean,

1. secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi; atau
2. secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen.

1. pengusaha yang telah ditetapkan sebagai pengusaha yang:

   1.	mendapat pengakuan sebagai AEO; atau
   2.	telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau

2. pengusaha selain huruf a yang memasukkan atau mengeluarkan barang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   1.	telah memenuhi ketentuan pembatasan, dalam hal barang dimasukkan ke atau akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas wajib memenuhi ketentuan pembatasan;
   2.	jumlah barang yang dimasukkan ke atau akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas dapat diukur dengan alat ukur yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean; dan
   3.	jenis barang yang dimasukkan ke atau akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas melalui pipa atau transmisi, atau yang pembongkaran atau pemuatannya melalui pipa atau transmisi, tidak berubah-ubah.

1. dimasukkan ke Kawasan Bebas dari: 

   1.	luar Daerah Pabean;
   2.	Kawasan Bebas lain;
   3.	tempat penimbunan berikat; atau
   4.	kawasan ekonomi khusus; atau

2. dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1),

1. tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
2. luar Daerah Pabean berupa barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;

1. dimasukkan ke Kawasan Bebas dari:

   1.	luar Daerah Pabean;
   2.	tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
   3.	Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus; atau

2. dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke:

   1.	luar Daerah Pabean;
   2.	tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
   3.	Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus; atau

1. pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
2. pemasukan kembali barang yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

1. sesuai, SKP menerbitkan SPPB; atau
2. tidak sesuai:

   1.	SKP menerbitkan Nota Pembetulan atas Pemberitahuan Pabean pemasukan barang dari Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
   2.	SKP menerbitkan SPPB; dan
   3.	Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan pembetulan data Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dalam sistem SKP berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Fisik.

1. sesuai, SKP menerbitkan SPPD; atau
2. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memasang tanda pengaman kembali dan:

   1.	Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas tujuan menyampaikan kepada Kantor Pabean asal barang untuk melakukan pembetulan data Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang;
   2.	dalam hal kedapatan selisih kurang, Kantor Pabean asal barang mengenakan Bea Masuk, cukai, PPN, pajak penghasilan pasal 22, dan/atau sanksi administrasi berupa denda kepada pengusaha di Kawasan Bebas, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus asal, kecuali dapat membuktikan bahwa terjadi di luar kemampuannya; atau
   3.	pengusaha di Kawasan Bebas tujuan menyampaikan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas, dalam hal dapat dibuktikan terjadi salah kirim dan/atau tidak sesuai pesanan.

1. sesuai, SKP menerbitkan NPPB; atau
2. tidak sesuai:

   1.	SKP menerbitkan Nota Pembetulan atas Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, dan menerbitkan NPPB; dan
   2.	Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan pembetulan data Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dalam sistem SKP berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Fisik.

1. sesuai, SKP menerbitkan SPPB; atau
2. tidak sesuai:

   1.	Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP); dan/atau
   2.	unit yang memiliki fungsi pengawasan melakukan penegahan dan penyegelan barang sampai dilakukan pelunasan oleh pengusaha.

1. sesuai, SKP menerbitkan SPPB; atau
2. tidak sesuai:

   1.	SKP menerbitkan Nota Pembetulan atas Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dan menerbitkan SPPB;
   2.	Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan pembetulan data Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dalam sistem SKP laporan hasil Pemeriksaan Fisik; dan
   3.	Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menyampaikan informasi pembetulan data Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus kepada Kantor Pabean tujuan untuk menjadi atensi pengawasan.

1. Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
2. Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2),

1. pengusaha yang telah mendapat pengakuan sebagai AEO;
2. pengusaha yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan;
3. pengusaha produsen dengan kategori risiko rendah;
4. pengusaha yang mendapatkan fasilitas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. pengusaha yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Ekspor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan;
6. pengusaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengimpor secara langsung.

1. barang dan/atau bahan baku dari luar Daerah Pabean yang tanpa dilakukan Pengolahan di Kawasan Bebas, menggunakan nilai pabean pada saat barang asal luar Daerah Pabean dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau
2. Barang Hasil Produksi di Kawasan Bebas, menggunakan:

   1.	nilai pabean pemasukan barang asal luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal menggunakan konversi penggunaan barang dan/atau bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b;
   2.	harga jual pada saat pengeluaran Barang Hasil Produksi di Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau

3. barang selain huruf a dan huruf b berupa:
   

   1.	sisa dari proses produksi di Kawasan Bebas yang berupa waste atau scrap; atau
   2.	barang modal yang dimusnahkan dengan cara perusakan dengan menghilangkan fungsi utamanya dan masih memiliki nilai ekonomis,
   menggunakan harga jual pada saat pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

1. bea masuk dihitung berdasarkan:

   1.	klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); dan
   2.	pembebanan yang berlaku pada saat Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dan/atau bahan baku dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan;

2. cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
3. PPN dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di Kawasan Bebas; dan/atau
4. pajak penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 ditambah dengan bea masuk pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas.

1. bea masuk dihitung berdasarkan:

   1.	klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); dan 2.
   2.	pembebanan yang berlaku pada saat Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dan/atau bahan baku dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan;

2. cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
3. PPN dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di Kawasan Bebas; dan/atau
4. pajak penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 ditambah dengan bea masuk pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan ke Kawasan Bebas.

1. telah dilakukan Pengolahan sehingga menjadi barang yang baru berupa Barang Hasil Produksi di Kawasan Bebas, dan/atau menjadi bagian dari Barang Hasil Produksi Kawasan Bebas; atau
2. dipergunakan untuk keperluan memperbaiki barang lain dan menjadi bagian dari barang yang dilakukan perbaikan tersebut.

1. bea masuk dihitung berdasarkan: 

   1.	harga jual pada saat barang hasil produksi Kawasan Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
   2.	klasifikasi barang hasil produksi Kawasan Bebas yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
   3.	pembebanan yang berlaku pada saat Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan;

2. cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
3. PPN dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di Kawasan Bebas; dan/atau
4. pajak penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari harga jual ditambah dengan bea masuk pada saat barang hasil produksi Kawasan Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

1. Barang Hasil Produksi Kawasan Bebas dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean oleh pengusaha yang memiliki konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean yang jelas, terukur, dan konsisten; dan
2. pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas sudah terjadi transaksi jual beli.

1. bea masuk dihitung berdasarkan:

   1.	klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang dan/atau bahan baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf a dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; dan
   2.	pembebanan yang berlaku pada saat Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran Barang Hasil Produksi Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean didaftarkan;

2. cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
3. PPN dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di Kawasan Bebas; dan/atau
4. pajak penghasilan Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk sebagaimana dimaksud huruf a pada saat barang dan/atau bahan baku dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

1. harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a angka 1;
2. konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a; dan/atau
3. transaksi jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b, 

1. Pemberitahuan Pabean yang dibuat oleh Pengusaha dan telah diajukan ke Kantor Pabean;
2. dokumen cukai; dan/atau
3. surat penetapan.

1. pengeluaran barang yang dilakukan oleh pengusaha yang:

   1.	termasuk kategori berisiko rendah;
   2.	kegiatan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean rutin dan frekuensinya tinggi; dan
   3.	menyerahkan jaminan; atau

2. pengeluaran barang yang dilakukan oleh pengusaha yang mendapat pengakuan sebagai AEO atau ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan setelah diserahkan jaminan.

1. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, PPN, dan pajak penghasilan Pasal 22;
2. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
3. pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
4. penetapan bea keluar.

1. pengusaha TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
2. pengusaha penimbunan (logistik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dan Pasal 56 ayat (2) huruf b;
3. pengusaha yang mengeluarkan barang berupa bekal Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf l; dan
4. pengusaha di Kawasan Bebas yang mendapatkan fasilitas tarif preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).

1. dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak;
2. diberitahukan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pabean berupa pernyataan memiliki dan mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang; dan
3. memperbarui data terhadap IT Inventory paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

1. pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang, penyesuaian (adjustment), yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha, yang meliputi elemen data sebagai berikut:

   1.	data pemasukan barang: a) nomor dokumen bukti penerimaan barang; b) tanggal penerimaan barang; c)  pengirim barang (berasal dari eksternal); d) kode barang; e) uraian barang; f) jumlah; g) satuan; h) nilai; dan i) jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemasukan ke Kawasan Bebas;
   2.	data pengeluaran barang: a) nomor dokumen bukti pengeluaran barang; b) tanggal pengeluaran barang; c) pengirim barang (berasal dari eksternal); d) kode barang; e) uraian barang; f) jumlah; g) satuan; h) nilai; dan i) jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengeluaran dari Kawasan Bebas; dan
   3.	data penyesuaian (adjustment): a) tanggal penyesuaian (adjustment); b) kode barang; c) uraian barang; d) jumlah; e) satuan; dan f) nilai.

2. pencatatan dan/atau pembukuan yang terkait dokumen kepabeanan dan/atau cukai;
3. data yang menggambarkan pemasukan dan pengeluaran barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan; dan
4. data, riwayat aktivitas, dan pemasukan dan pengeluaran barang minimal dalam waktu 2 (dua) tahun periode sebelumnya.

1. perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
2. pencatatan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran Barang Hasil Produksi ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
3. konversi bahan baku menjadi barang jadi dan blueprint proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

1. Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan kepada pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengenai tidak dilayani Pemberitahuan Pabean berikutnya sampai dengan dapat membuktikan kepemilikan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (IT Inventory); dan
2. Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan kepada unit yang melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan dokumen, melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, dan PDE untuk melakukan penolakan layanan Pemberitahuan Pabean selanjutnya yang diberitahukan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. atas Pemberitahuan Pabean yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran serta sedang dilakukan penelitian dokumen tetap dapat dilayani dengan dilakukan Pemeriksaan Fisik; dan
2. Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan:

   1.	rekomendasi monitoring dan evaluasi, dan/atau melakukan evaluasi ulang penilaian profil operator ekonomi; dan
   2.	kepada unit yang melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan dokumen, melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, dan PDE untuk melakukan penolakan layanan Pemberitahuan Pabean selanjutnya yang diberitahukan oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai; dan/atau
2. pemanfaatan atas pemberian fasilitas kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai.

1. pengawasan rutin; dan/atau
2. pemeriksaan sewaktu-waktu,

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
3. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas.

1. menguji pemenuhan ketentuan dan/atau prosedur kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang secara fisik dan administratif;
2. menguji kebenaran harga jual, konversi pemakaian bahan baku dan/atau bahan penolong, atau penetapan bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindak pengamanan, bea masuk pembalasan, PPN, dan/atau pajak penghasilan Pasal 22;
3. menguji kesesuaian pencatatan barang antara IT Inventory dengan persediaan fisik barang; dan/atau
4. menganalisis data yang diperoleh berdasarkan informasi awal yang berasal dari kegiatan monitoring sebagai indikasi terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang perlu ditindaklanjuti untuk diolah lebih lanjut sebagai bahan pengambilan keputusan.

1. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
4. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas.

1. efektivitas kebijakan pemberian fasilitas kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai; dan/atau
2. dampak ekonomi pemberian fasilitas kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai.

1. asistensi atau pembinaan;
2. pemberian penilaian untuk pemutakhiran profil operator ekonomi;
3. publikasi hasil dampak ekonomi;
4. rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang- undangan; dan/atau
5. rekomendasi pembekuan perizinan berusaha kepada Badan Pengusahaan Kawasan.

1. Kantor Pabean dapat menyelenggarakan layanan elektronik (SKP) secara mandiri dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan kepada unit yang membawahi teknologi informasi; atau
2. permohonan diajukan melalui tulisan di atas formulir.

1. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Tempat Penimbunan Berikat dicabut dan dinyalakan tidak berlaku.