DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.09/2021

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2021-03-09
Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.09/2021 BERLAKU


PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 3/PJ.09/2021

TENTANG

IMBAUAN MEMASTIKAN STATUS PENYEDIA JASA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN

Sehubungan dengan adanya jasa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh beberapa pihak dan untuk menghindari kejadian yang merugikan wajib pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Wajib pajak, wakil, atau kuasa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi dari SPT yang ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dalam hal wajib pajak meminta bantuan penyedia jasa pengisian SPT, wajib pajak diimbau untuk memilih penyedia jasa yang memahami cara pengisian SPT dengan baik dan benar.
3. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menandatangani SPT Tahunan.
4. Jika wajib pajak menggunakan jasa pengisian SPT untuk mengisi sekaligus menandatangani SPT Tahunan tersebut, maka wajib pajak harus memastikan bahwa pemberian kuasa kepada penyedia jasa memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. kuasa tersebut menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  2. memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa;
  3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir; dan
  5. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Seorang kuasa sebagaimana tersebut di atas meliputi:
  1. Konsultan Pajak resmi yang terdaftar atau memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak dapat melihat status konsultan pajak melalui aplikasi SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di situs web http://konsultan.pajak.go.id dengan memasukkan nama atau NPWP konsultan sebagai kata kunci di menu pencarian atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak.
  2. Bukan Konsultan Pajak yang menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.
6. Wajib pajak harus memastikan bahwa SPT telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas karena itu akan membantu wajib pajak saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan material SPT dan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.





Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Maret 2021

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat

 

Ditandatangani secara elektronik


Neilmaldrin Noor




 



 


 

 

Dokumen terkait

Pengumuman

Nomor PENG-26/PJ.09/2024

PETUNJUK PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK SERTA PENYESUAIAN ATAS PENGUMUMAN DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT NOMOR PENG - 4/PJ.09/2024

09 September 2024
Pengumuman

Nomor PENG-23/PJ.09/2024

PEMBARUAN KEDUA DAFTAR LAYANAN PERPAJAKAN BERBASIS NPWP 16 DIGIT, NITKU, DAN NPWP 15 DIGIT

19 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-22/PJ.09/2024

PEMBERITAHUAN PHISING M-PAJAK

14 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-18/PJ.09/2024

PEMBARUAN DAFTAR LAYANAN PERPAJAKAN BERBASIS NPWP 16 DIGIT, NITKU, DAN NPWP 15 DIGIT

12 Juli 2024
Pengumuman

Nomor PENG-11/PJ.09/2024

IMBAUAN ANTIGRATIFIKASI DALAM RANGKA IDULFITRI 1445 H

02 April 2024
©2024 EDOCS MSM Consulting