Nomor 408 TAHUN 2016
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017
Nomor 199/PMK.010/2016
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor PER-28/PJ/2016
KETENTUAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor 196/PMK.010/2016
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
Nomor 195/PMK.010/2016
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARAYANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor PER-26/PJ/2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor SE-55/PJ/2016
TATA CARA PENYELESAIAN PENCABUTAN PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM OLEH WAJIB PAJAK SERTA TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor SE-54/PJ/2016
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PROPERTI, PENILAIAN BISNIS, DAN PENILAIAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
Nomor PER-24/PJ/2016
TATA CARA PENILAIAN UNTUK PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Nomor SE-53/PJ/2016
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Nomor 172/PMK.010/2016
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN PANAS BUMI PADA TAHAP EKSPLORASI
Nomor SE-51/PJ/2016
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN