DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Peraturan Presiden Nomor 39/P TAHUN 2019

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2019-04-11
Peraturan Presiden Nomor 39/P TAHUN 2019 BERLAKU

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/P TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN HAKIM PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :


  1. bahwa Menteri Keuangan dengan surat Nomor: SR-19/MK.01/2019 tanggal 16 Januari 2019, mengusulkan pengangkatan dalam jabatan Hakim Pengadilan Pajak atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor: 191/KMA/HK.06/12/2018 tanggal 20 Desember 2018;
  2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya dalam jabatan Hakim Pengadilan Pajak;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini dalam jabatan Hakim Pengadilan Pajak, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :


  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN HAKIM PENGADILAN PAJAK.



KESATU :


Mengangkat dalam jabatan Hakim Pengadilan Pajak, masing-masing atas nama:

  1. Sdr. Adriana Dwi Hardjanti
  2. Sdr. Budi Haritjahjono
  3. Sdr. Budi Tursilo
  4. Sdr. Dudi Wahyudi
  5. Sdr. Erry Sapari Dipawinangun
  6. Sdr. Harta Indra Tarigan
  7. Sdr. Haryono
  8. Sdr. Liberti Pandiangan
  9. Sdr. Lukman Latif
  10. Sdr. Mohammad Wangsit Supriyadi
  11. Sdr. Muhammad Amin
  12. Sdr. Muhammad Firdaus Wahidi
  13. Sdr. Budi Nugroho
  14. Sdr. Mudji Rahardjo

 

KEDUA :


Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Keuangan.



KETIGA :


Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


JOKO WIDODO




 



 


 

 

Dokumen terkait

Peraturan Presiden

Nomor 63 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)

13 Juni 2024
Peraturan Presiden

Nomor 14 TAHUN 2024

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON

30 Januari 2024
Peraturan Presiden

Nomor 80 TAHUN 2022

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK

09 Mei 2022
Peraturan Presiden

Nomor 79 TAHUN 2022

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK

09 Mei 2022
Peraturan Presiden

Nomor 62 TAHUN 2022

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

18 April 2022
©2024 EDOCS MSM Consulting