|
TIMELINE |
|---|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.06/2018
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB II#
PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 2#
| (1) | Penghapusan Piutang dilakukan terhadap Piutang Macet yang walaupun telah dilakukan upaya Restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya. |
| (2) | Penghapusan Piutang Macet sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara bertahap melalui:
|
BAB III#
TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 3#
| (1) | Piutang Macet yang tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyaluran dapat dihapusbukukan setelah:
|
| (2) | Dalam hal terjadinya Piutang Macet disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya, Penghapusbukuan Piutang Macet dilakukan sepanjang pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran telah dikenakan sanksi. |
| (3) | Kesalahan dalam penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesalahan karena pelanggaran ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional. |
| (4) | Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan, Penghapusbukuan Piutang Macet dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Pasal 4#
Penghapusbukuan Piutang Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan setelah tidak berhasil dilakukan Restrukturisasi.
Pasal 5#
Penghapusbukuan Piutang Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan setelah LPEI menerima salinan:
Pasal 6#
Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% (seratus persen).
Bagian Kedua
Kewenangan Penghapusbukuan
Pasal 7#
| (1) | Penghapusbukuan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh:
|
| (2) | Kewenangan Menteri dalam Penghapusbukuan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal yang membidangi kekayaan negara. |
| (3) | Direktur Jenderal yang membidangi kekayaan negara bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
| (4) | Dalam hal Piutang dalam satuan mata uang asing:
|
Bagian Ketiga
Persyaratan Penghapusbukuan
Pasal 8#
Persyaratan Piutang Macet yang dapat diusulkan untuk dihapusbukukan, yaitu:
Bagian Keempat
Proses Pengajuan Permohonan Penghapusbukuan
Pasal 9#
| (1) | Direktur Eksekutif mengajukan permohonan persetujuan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, kepada Dewan Direktur, dengan melampirkan:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direktur memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Dalam hal permohonan Penghapusbukuan disetujui, Direktur Eksekutif menerbitkan keputusan Penghapusbukuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan. |
Pasal 10#
Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
Pasal 11#
| (1) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Menteri melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. |
| (2) | Dalam hal permohonan Penghapusbukuan disetujui, Dewan Direktur menerbitkan Keputusan Penghapusbukuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Pasal 12#
| (1) | Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
|
| (2) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. |
| (3) | Dalam hal permohonan Penghapusbukuan dapat diterima, Menteri memberikan persetujuan, yang keputusan Penghapusbukuannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi kekayaan negara atas nama Menteri. |
Pasal 13#
| (1) | Dalam hal permohonan penghapusbukuan Piutang tidak dapat diterima, Dewan Direktur atau Menteri mengembalikan permohonan Penghapusbukuan kepada Direktur Eksekutif disertai dasar pertimbangan pengembalian permohonan. |
| (2) | Permohonan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. |
Pasal 14#
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerja pemberian persetujuan atau penetapan Penghapusbukuan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang membidangi kekayaan negara.
BAB IV#
TATA CARA PENGHAPUSTAGIHAN
Bagian Pertama
Upaya Penagihan Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
Pasal 15#
| (1) | LPEI melakukan upaya penagihan secara terus menerus atas Piutang yang telah dihapusbukukan sebelum Piutang tersebut dihapus tagih. |
| (2) | Pelaksanaan upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan. |
| (3) | Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain:
|
Bagian Kedua
Kewenangan Penghapustagihan
Pasal 16#
Kewenangan Penghapustagihan Piutang dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan Dewan Direktur.
Bagian Ketiga
Persyaratan Penghapustagihan
Pasal 17#
Piutang yang dapat dihapustagihkan adalah Piutang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Bagian Keempat
Proses Pengajuan Permohonan Penghapustagihan
Pasal 18#
| (1) | Direktur Eksekutif mengajukan permohonan persetujuan Penghapustagihan Piutang kepada Dewan Direktur, dengan ketentuan:
|
| (2) | Dewan Direktur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. |
| (3) | Direktur Eksekutif menerbitkan keputusan Penghapustagihan Piutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
Pasal 19#
| (1) | Direktur Eksekutif menyampaikan keputusan Penghapustagihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Menteri, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan. |
| (2) | Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). |
Pasal 20#
| (1) | Dalam hal permohonan Penghapustagihan Piutang tidak dapat diterima, Dewan Direktur mengembalikan permohonan Penghapustagihan kepada Direktur Eksekutif disertai dasar pertimbangan pengembalian permohonan. |
| (2) | Permohonan Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. |
BAB V#
MONITORING DAN PELAPORAN
Pasal 21#
Dewan Direktur melakukan pemantauan perkembangan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) LPEI setiap bulan dalam rapat Dewan Direktur.
Pasal 22#
| (1) | Dewan Direktur menyampaikan laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Menteri secara triwulanan. |
| (2) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
|
Pasal 23#
Direktur Eksekutif menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan/atau Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Dewan Direktur dan Menteri secara triwulanan.
Pasal 24#
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling kurang memuat:
BAB VI#
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25#
Pada saat Peraturan Menteri mi berlaku, Keputusan Penghapusbukuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan tetap berlaku.
BAB VII#
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26#
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Pasal 27#
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1843